Pemkab Bekasi Launching 2.500 Rutilahu

SERAHKAN BANTUAN: Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, saat menyerahkan bantuan pada program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) kepada warga, di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (29/3). DOK.HUMAS/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, mulai menggulirkan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Sedikitnya, anggaran yang disiapkan untuk memperbaiki 2.500 Rutilahu di sejumlah wilayah mencapai Rp 50 miliar.


“Melalui program Rutilahu ini, akan diperbaiki serentak di seluruh kecamatan dengan total 2.500 rumah, dan tersebar di 23 kecamatan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, usai menyerahkan bantuan Rutilahu kepada warga, di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (29/3).

Perbaikan Rutilahu ini, kata Marjuki, dilakukan merata di seluruh desa. Setiap desa, mendapat perbaikan setidaknya 15 rumah, yang telah melalui berbagai tahapan verifikasi.


“Untuk sekarang dimulai secara simbolis, dan langsung dikerjakan. Saya mohon doanya, agar rencana ini dapat menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya sendiri yang akan hadir memantau proses perbaikan Rutilahu, karena ingin tahu bagaimana hasilnya setelah diperbaiki nanti,” terang Marjuki.

Perbaikan rutilahu merupakan salah satu program prioritas Pemkab Bekasi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2017-2022, Pemkab Bekasi menargetkan perbaikan 5.000 rutilahu. Jumlah itu ditargetkan selesai tahun ini.

“Ini merupakan bagian dari penuntasan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD. Tahun ini kami tuntaskan 2.500 rutilahu,” beber Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir.

Dalam program ini, setiap rutilahu akan mendapat Rp 20 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian material Rp 17,5 juta, dan sisanya Rp 2,5 juta, untuk jasa tukang.

Meski anggaran tersebut terbilang minim, namun cukup untuk perbaikan rumah minimalis. Nilai tersebut pun didasarkan atas penghitungan di lapangan untuk perbaikan sederhana pada bagian atap, lantai dan dinding.

Lanjut Chaidir, perbaikan Rutilahu ini hanya bersifat stimulan. Warga penerima manfaat, dapat menambah titik perbaikan, sehingga mendapatkan hasil yang sempurna.

“Jadi, ini sifatnya stimulan. Warga jika memiliki rezeki lebih, dapat menambahkan bangunan agar hasil perbaikan rumah lebih bagus,” ucapnya.

Program perbaikan Rutilahu ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya sangat tidak layak. Warga dapat mengajukan melalui pemerintah desa atau kecamatan.

“Tapi tentu, kami nanti verifikasi ke lapangan, kebenaran datanya. Karena tidak sedikit yang setelah diverifikasi, ternyata rumahnya justru bagus, langsung kami coret,” tandasnya.

Meski perbaikan rumah Rutilahu dilakukan secara masif, pekerjaan rumah Pemkab Bekasi masih terbilang besar. Pasalnya, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, masih terdapat 20.000 Rutilahu yang membutuhkan perbaikan.

“Jadi, masih banyak yang harus diperbaiki. Namun dari hasil verifikasi, perbaikannya dilakukan bertahap,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemkab Bekasi mengadakan Musrenbang tingkat kabupaten. Dalam Musrenbamg itu, disebut bahwa terdapat lebih dari 10.000 usulan masyarakat terkait pembangunan. Setelah dibahas, usulan tersebut diolah menjadi beberapa proyek strategis daerah.

“Ini merupakan hasil pembahasan berdasarkan usulan dan rencana strategis di masing-masing dinas. Melalui program ini, menandakan arahan pembangunan lebih strategis,” ungkap Kepala Bidang Bina Program Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono.

Dari pembahasan itu, tersusun delapan prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi. Pertama, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua, penguatan demokratisasi, ketentraman dan ketertiban umum.

Ketiga, pengendalian dan penanggulangan bencana dan kelestarian lingkungan hidup. Keempat, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah serta perhubungan. Selanjutnya, kelima yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kemudian, pada poin keenam, yakni penguatan perekonomian daerah. Ketujuh, peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja. Terakhir, kedelapan, pengendalian penduduk, layanan sipil dan kependudukan.

“Fokus utama dari kedelapan poin tersebut, yaitu prasarana wilayah, perekonomian, serta sumber daya manusia,” pungkasnya

Ditambahkan Agus, jumlah usulan pembangunan yang dihimpun, mencapai 19.425 usulan. Jumlah tersebut berasal dari 10.000 usulan masyarakat melalui Musrenbang, dan 9.425 usulan dari pokok pikiran DPRD Kabupaten Bekasi.

“Nantinya akan ditelaah bersama dengan perangkat daerah terkait, termasuk DPRD. Tentu saja yang diusulkan, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang telah disusun dan memperhatikan anggaran,” tutupnya. (and/adv)