Pemerintah Kalah dengan Mafia

ILUSTRASI: Pedagang menata minyak goreng di lapaknya di Pasar Baru, Kota Bekasi, belum lama ini. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Lagi-lagi, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat kening berkerut. Ya, mulai bulan ini pemerintah akan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu. Bantuan ini diberikan untuk tiga bulan kedepan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual makanan gorengan.

Namun, sejumlah kalangan mengkritik kebijakan tersebut. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kebijakan ini menunjukkan pemerintah tak bisa memberantas dan kalah dari para mafia yang mengendalikan harga.


Ujang menilai BLT tersebut sekadar untuk menenangkan sementara masyarakat yang resah atas mahalnya minyak goreng. Dia juga menilai kebijakan tersebut sebagai penyelamat wajah pemerintah yang belakangan kerap mendapatkan sorotan. “Karena jika tak ada BLT, pemerintah akan babak belur di mata rakyat,” ujarnya.

Menurut Ujang, akar persoalan yang menyebabkan minyak goreng mahal adalah kelangkaan akibat ulah mafia. Dengan Jokowi memutuskan mengeluarkan BLT, Ujang menilai secara tidak langsung pemerintah menyatakan tidak bisa mengungkap jaringan mafia tersebut.”Jika harga minyak masih tinggi dan tak ada solusinya, sama saja negara kalah oleh mafia minyak goreng,” ujar Ujang.


Ujang mengatakan, pemberian BLT untuk tiga bulan ke depan ini dapat digunakan pemerintah untuk mengulur waktu menormalkan kembali harga minyak goreng. Setelah BLT selesai, Jokowi harus bisa menormalkan harga kebutuhan pokok itu.

Selain itu menurutnya, besaran BLT bulan juga dirasa terlalu kecil, jika dibandingkan dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok saat ini. Sehingga, bantuan tersebut dinilai hanya akan “numpang lewat” di masyarakat saja.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan tersbut bisa mengurangi beban masyarakat.”Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” ungkapnya.

Penerima bantuan PKH dan BPNT akan mendapat tambahan Rp100 ribu per bulan. Presiden meminta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sosial (Kemensos), TNI, dan Polri berkoordinasi sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Bantuan untuk bulan April, Mei, dan Juni diberikan pada bulan April, jumlahnya Rp300 ribu. Bantuan diberikan kepada 20,5 juta KPM ditambah 2,5 juta PKL se Indonesia.”Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” tambahnya.

Di Kota Bekasi, setidaknya ada 107.550 KPM yang akan mendapatkan BLT minyak goreng ini. Sampai dengan awal bulan April, ada 38 ribu Kepala Keluarga penerima manfaat PKH, sementara BPNT tiga bulan terakhir tercatat KPM sebanyak 68 ribu KK.

“Jumlah KPM PKH 38.661, untuk penerima BPNT tunai Januari, Februari, dan Maret 68.889,” ungkap Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Noor Rahmawati.

Koordinator Kota (Korkot) PKH Kota Bekasi masih menunggu ketentuan teknis penyaluran bantuan. Meski sudah mengetahui kebijakan pemerintah yang diumumkan langsung oleh presiden, namun teknis penyaluran belum diketahui secara detail.

Secara singkat, dipastikan KPM PKH dan BPNT akan mendapat tambahan Rp100 ribu tiap bulan. Koordinator Kota PKH Kota Bekasi, Usep Satriana menyampaikan pihaknya masih menunggu instruksi teknis penyaluran bantuan ini.

“Dari segi teknis ya kami juga belum tahu tetap melalui bank (melalui Kartu Keluarga Sejahtera) langsung dapat Rp100 ribu atau melalui kantor pos secara tunai,” paparnya.

Dari sisi kepesertaan PKH, Usep menyampaikan bahwa di akhir tahun kemarin KPM PKH Kota Bekasi sebanyak 40.062 KK. Jumlahnya berkurang menjadi sekira 39 ribu sampai bulan Maret kemarin.”Kalau sampai sekarang itu di 39 ribuan lah, berkurang dua ribuan. Kurang lebih segitu (yang akan menerima BLT minyak goreng),” tambahnya.

Sementara itu, sejumlah penjual gorengan di Kota Bekasi mengaku bantuan Rp100 ribu tidak bisa mencukupi kebutuhan minyak goreng untuk berjualan maupun kebutuhan rumah tangga selama satu bulan. Meski demikian, saat ini mereka menyambut baik dan menginginkan bantuan tersebut.

“Mau lah, mau banget. (Rp100 ribu untuk satu bulan) ya nggak cukup, cukupnya satu juta,” kata salah satu pedagang di wilayah Perumnas 1, Yamiatun (58), Minggu (3/4).

Hari pertama umat muslim melaksanakan ibadah puasa kemarin, pedagang takjil nampak menggelar lapak di sepanjang trotoar jalan perumahan, mulai dari pedagang es, gorengan, hingga kolak.

Para pedagang sempat dirundung pesimis. Pasalnya, Kota Bekasi diguyur hujan sejak siang, hingga Minggu sore, hujan rintik masih mengguyur pusat kota. Sulit dan mahalnya harga minyak goreng membuat harga gorengan yang dijual untuk berbuka puasa ikut baik harganya, Yamiatun menjual gorengannya Rp1.500 per buah, jumlah ini disebut lebih mahal.”Harganya kan naik juga, nyari minyak aja susah,” tambahnya.

Disaat harga jual gorengan naik, pedagang di sepanjang jalan ini berharap omset bulan Ramadan ini tidak berkurang. Ramadan tahun lalu sebelum harga minyak naik, omset pedagang sudah berkurang 50 persen lantaran lesunya ekonomi akibat Covid-19.

Hari pertama ini belum bisa diperkirakan kondisinya meski secara kasat mata pembeli nampak ramai berburu menu berbuka. Satu bulan full selama Ramadan pedagang mengaku bisa meraup omset belasan juta.”Kalau kemarin (turun) 50 persen gara-gara yang dulu gara-gara Covid,” kata pedagang lain, Nur (41). (Sur/net)