RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masa kerja puluhan relawan tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 Kota Bekasi memang telah berakhir pada Februari lalu. Namun hingga hari ini, mereka tak kunjung mendapatkan hak insentifnya sejak Januari.
“Oh itu lagi kita proses, lagi kita proses, keuangannya yang belum kan ya,” kata Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto saat menjawab keluhan mantan relawan tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 melalui akun media sosialnya, baru-baru ini.
Dari data yang didapat Radar Bekasi, ada sebanyak 48 mantan relawan nakes Covid-19 yang saat ini menantikan uang insentif yang belum dibayarkan sejak januari hingga februari 2022 lalu. Selama masa kerja, mereka bertugas di Rumah Sakit Darurat (RSD) Stadion Patriot Candrabhaga dan semestinya mendapat insentif sebesar Rp3,9 juta setiap bulan. Maka jika ditotal, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemkot Bekasi Rp374 juta.
Salah satu mantan relawan mengaku, ia mulai direkrut bulan September 2020, kontrak kerja para relawan diperbarui setiap tiga bulan. Rekrutmen pertama Pemkot Bekasi bekerjasama dengan organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), calon relawan memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi untuk mendaftar jadi relawan.
Sebagaimana diketahui, kasus Covid-19 pada Mei 2021 melandai. Saat itu semua relawan diberhentikan sebelum akhirnya dipanggil untuk kembali bertugas pada pertengahan Juni 2021 saat terjadi gelombang varian delta. Rekrutmen kedua ini oleh para relawan disebut Pemkot Bekasi tidak lagi bekerjasama dengan organisasi profesi.
“Juni kita dipanggil lagi tuh karena Covid meningkat, nah dari situ kita setiap tiga bulan sekali dikontrak terus,” kata salah satu mantan relawan yang bergabung sejak awal pembukaan RSD Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (6/4).
Jumlah pasien RSD menurun drastis bulan September 2021, dari RSD puluhan relawan ditugaskan menjadi relawan vaksinator masih di Stadion Patriot Candrabhaga sampai dengan akhir bulan Desember 2021. Menjelang habis kontraknya sebagai relawan pada bulan Desember, ia dan puluhan relawan lain diberi janji akan diperjuangkan menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK), mereka akan ditempatkan di beberapa puskesmas dan RSUD tipe D yang baru diresmikan, sejak saat itu mereka melanjutkan tugasnya sampai bulan Februari 2022.
“Kita buat lamaran kembali, per tanggal 1 Januari itu kita buat lamaran nih buat sampai Februari. Karena kalau pasien Covid itu sudah tidak ada kita akan dialihkan ke beberapa puskesmas sama RSUD, akhirnya kita buat surat lamaran tuh menunggu dari dinas untuk TKKnya,” tambahnya sembari mewanti-wanti namanya tidak disebutkan di media.
Serangan varian Omicron kembali membuat mereka harus bekerja melayani pasien, hanya saja di Bulan Februari kemarin tidak seganas varian delta. Para relawan bertugas di RSUD tipe D Telukpucung Bekasi Utara.
Sampai menjelang akhir bulan Februari, puluhan relawan tidak mendapat kepastian janji yang mereka terima untuk diperjuangkan menjadi TKK. Awal bulan Maret puluhan relawan ini menghadiri pertemuan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), kenyataan yang mereka terima bahwa lamaran mereka tertahan lantaran Walikota Bekasi saat itu tersandung kasus, janji sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan mereka membantu penanganan Covid-19 sampai saat ini tidak ada titik terang.
Sebelum tahun 2022, insentif yang mereka terima Rp7,5 juta, berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Selama itu pembayaran insentif diakui lancar, hanya pada akhir tahun 2022 sempat tersendat, gaji dibayarkan pada saat bersamaan untuk dua bulan kerja.
Kabar yang diterima pada pertengahan Maret kemarin, insentif mereka sedang dalam proses pembayaran. Namun jawaban yang sudah berkali-kali mereka terima ini menyimpan pertanyaan kapan insentif mereka benar-benar akan dibayarkan sementara mereka sudah lepas tugas, tidak lagi terikat kontrak pekerjaan dengan Pemkot Bekasi.
Mantan relawan lain yang berhasil dimintai keterangannya mengaku, sudah beberapa kali Kawan-kawan sejawat mendatangi kantor Dinkes Kota Bekasi. Selama itu pula mereka pulang dengan tangan hampa.
“Beberapa hari yang lalu sebagian mereka ke Dinkes, sampai sore pun mereka tidak ada kejelasan, sia-sia mereka. Kita minta hak kita, kok malah diginiin, apa salah kita, kita sudah melaksanakan tugas kita dan susah selesai, hak kita ini yang belum terpenuhi,” ungkapnya.
Puluhan mantan relawan saat ini ada yang hanya beraktifitas di rumah, sebagian besar dari mereka memberikan pelayanan kesehatan di rumah atau home care. Mantan relawan ini sempat membandingkan apresiasi yang diberikan kepada relawan di RSD khusus Wisma Atlet, sementara mereka tidak mendapat apresiasi apapun dari pemerintah.
Dia merasa diabaikan oleh Pemkot Bekasi. Dia mulai bertugas di RSD Stadion Patriot Candrabhaga Januari 2021. Ia dan teman-temannya merasa selama ini hanya diberi janji dalam bentuk apresiasi, salah satunya akan diangkat menjadi pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Insentif bulan Januari dan Februari yang belum dibayarkan, setiap mantan relawan Rp7,8 juta untuk dua bulan masa kerja. Puluhan mantan relawan saat ini mengaku kebingungan, insentif masih tertunggak sementara saat ini sudah tidak ada ikatan kerjasama antara mereka dengan Pemkot Bekasi.
“Kami kecewanya, kami yang sudah mengabdi, kami yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat disaat pandemi. Di saat sudah berkurang pandemi, kami malah dibuang begitu saja dan tidak dihargai satupun, misalnya entah penghargaan apa,” tukasnya.
Saat ini puluhan mantan relawan hanya memperjuangkan insentif yang menjadi hak mereka. Mereka mengaku tidak lagi mengharapkan apresiasi dalam bentuk lain yang pernah dijanjikan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Tanti Rohilawati mengakui ada tunggakan insentif mantan relawan yang belum dibayar sampai saat ini. Bahkan ia mengaku sudah mendengar langsung dari Plt Walikota Bekasi.
“Pastinya ya wajar teman-teman relawan mengeluh karena belum tersampaikan perihal honornya, tapi bukan berarti pemerintah mengabaikan, tidak,” katanya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dalam situasi Kota Bekasi saat ini prosedur yang harus dilalui untuk melakukan pembayaran relatif panjang.
Namun, saat ini pihaknya sudah menindaklanjuti ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk secepatnya dilakukan pembayaran insentif. Pembayaran ditarget pekan ini atau paling lambat pekan depan.”Insyaallah Minggu ini, paling lambat Minggu besok sudah diterima,” tambahnya. (Sur)
