RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bekasi, Syaiful Islam, menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Sejumlah target yang tidak tercapai dan gagal terpenuhi, diantaranya pembangunan infrastruktur dan target rata-rata lama sekolah, serta indeks kepuasan masyarakat.
Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bekasi, Syaiful Islam mengatakan, banyaknya target yang tidak dicapai, harus menjadi perhatian, sekaligus menandakan kinerja eksekutif tidak maksimal untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Semua target dalam RPJMD itu harus tercapai. Sebab, yang membuat RPJMD itu adalah eksekutif. Dan ini merupakan catatan bagi legislatif sebagai perwakilan dari masyarakat untuk mengawal kinerja eksekutif,” kata Syaiful usai rapat paripurna LKPJ, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (24/5).
Dari hasil pembahasan tersebut, terungkap target rata-rata lama sekolah anak itu 9,78 tahun, turun menjadi 9,3 tahun. Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi pun jauh dari target, yakni hanya 3,65 persen dari target 6,2 persen.
Banyaknya target dalam RPJMD yang tidak tercapai, ini akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Dari target 87 persen, namun hanya tercapai 82,72 persen.
Tidaknya hanya berkutat pada angka statistik, kegagalan mencapai target RPJMD juga terlihat pada pembangunan infrastruktur. Syaiful mengungkapkan, pada RPJMD 2017-2022, Pemkab Bekasi menargetkan pembangunan Jalan Inspeksi Kalimalang. Namun, target itu tidak tercapai.
“Bukti tidak tercapainya RPJMD. Bisa dilihat bagaimana target pembangunan Jalan Kalimalang menjadi dua jalur, hingga saat ini belum terlaksana. Jangankan menjadi dua jalur, kondisi jalan yang seharusnya mulus, justru malah rusak,” beber Syaiful.
Hal lain, yakni sinergitas antar dinas yang buruk. Akibatnya, banyak program yang tidak tepat sasaran.
“Yang jelas terlihat itu pembangunan sekolah. Banyak sekolah yang dibangun, tapi sebenarnya belum perlu. Sedangkan sekolah yang sudah rusak parah, justru tidak diperbaiki. Berarti dalam hal ini, Dinas PUPR dengan Dinas Pendidikan, tidak bersinergi,” ucapnya.
Selain itu, penanggulangan kemiskinan yang dinilai tidak serius. Indikatornya, tidak ada dinas yang dijadikan leading sector, sehingga pengentasan kemiskinan berjalan masing-masing.
“Akibatnya, tidak ada indikator berapa angka kemiskinan yang berhasil ditanggulangi,” tutur Syaiful.
Dalam pembahasan ini, Pansus LKPJ total memberikan 103 rekomendasi kepada Pemkab Bekasi. Beberapa rekomendasi lain, yakni kacaunya pencatatan aset pemerintah, pembangunan pasar hingga banyaknya jabatan kosong.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengaku, banyak target RPJMD yang tidak tercapai. Salah satu penyebabnya, pandemi Covid-19, sehingga merombak sejumlah program prioritas.
“Kan banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Kemudian, perhatian pun terfokus pada pandemi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, namun juga di daerah lainnya,” ungkap Dedy.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan memastikan, seluruh rekomendasi itu akan ditindaklanjuti. Pihaknya langsung memilah rekomendasi itu untuk diperbaiki oleh dinas terkait.
“Saya sudah sampaikan, agar rekomendasi dari Pansus LKPJ DPRD terkait capaian dalam RPJMD ini langsung diserahkan kepada dinas yang menanganinya. Saya juga akan pantau, agar rekomendasi ini dapat segera diperbaiki, termasuk adanya berbagai kekurangan,” tegas Dani. (and)
