RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pendidikan Kota Bekasi menyayangkan Dinas Pendidikan (Disdik) yang tidak mensosialisasikan kuota rombongan belajar (rombel) tiap sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SD dan SMP tahun ajaran 2022/2023 kepada masyarakat. Terkait hal itu, Disdik diminta transparan.
Berdasarkan petunjuk teknis PPDB, memang hanya menyebutkan jumlah rombel secara keseluruhan pada setiap jenjang pendidikan. Pada satuan pendidikan SD negeri dari 317 sekolah jumlah rombel 901 dengan peserta didik 25.228 orang, SD swasta dari 301 sekolah jumlah rombel 526 dengan peserta didik 14.728 orang, Madrasah Ibtidaiyah dari 130 sekolah jumlah rombel 194 dengan peserta didik 5.432 orang.
Kemudian pada satuan pendidikan SMP negeri dan USB dari 61 sekolah jumlah rombel 433 dengan peserta didik 13.856 orang, SMP swasta dari 243 sekolah jumlah rombel 467 dengan peserta didik 14.944 orang, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 83 sekolah jumlah rombel 203 dengan peserta didik 6.496 orang.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi mengatakan, pihaknya belum lama ini telah mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah beserta jajaran ke kantornya untuk menyampaikan kesiapan pelaksanaan PPDB tahun ini.
“Dewan Pendidikan telah mengundang Kepala Disdik beserta jajarannya Kabid, MKKS dan K3S untuk memaparkan kesiapan PPDB dari masing-masing tingkat pendidikan,” ujarnya melalui sambungan seluler kepada Radar Bekasi, Kamis (9/6).
Dari hasil pemaparan yang disampaikan, Ali menilai Disdik cukup masif dalam melakukan sosialisasi. Kemudian, aplikasi PPDB sudah disiapkan dengan baik.
Dengan demikian, kata Ali, kesiapan pelaksanaan PPDB sudah berada di angka 80 persen. Sisanya 20 persen dapat dilihat saat pelaksanaan PPDB berlangsung.
“Kesiapannya sudah cukup matang, tinggal melihat pelaksanaannya saja apakah masih ada kendala atau tidak. Meskipun ada kendala saya nilai wajar, karena pasti di hari pertama itu ada saja kendala yang dialami,” tuturnya.
Namun demikian. Ali menyayangkan, dalam persiapannya Disdik tidak transparan terkait jumlah rombel di setiap sekolah. Sehingga dalam hal ini tidak diketahui oleh masyarakat.
“Satu yang sangat disayangkan, seharusnya dalam sosialisasi itu disampaikan setiap sekolah memiliki berapa rombel. Sebenarnya memang bisa diketahui saat pelaksanaan, tapi saya kira informasi itu bisa disampaikan sebelum pelaksanaan. Itu sementara yang menjadi catatan baru bagi pelaksanaan PPDB tahun ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Ali menambahkan, selama proses PPDB berlangsung Dewan pendidikan akan membuka layanan pengaduan bagi sekolah maupun masyarakat.
“Kami sudah menyiapkan google form untuk pengaduan selama proses PPDB berlangsung, jadi insyaallah kami akan membantu melayani masyarakat untuk pelaksanaan PPDB tahun ini,” ucapnya.
Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Krisman Irwandi mengungkapkan, jumlah rombel dari masing-masing sekolah secara detail memang hanya disampaikan saat sosialisasi bersama DPRD.
“Kalau jumlah rombel per tiap sekolah secara detail memang hanya disampaikan saat rapat sosialisasi bersama dengan DPRD saja. Kalau untuk kemasyarakat hanya secara include atau keseluruhan jumlah rombel yang ada,” ucapnya.
Menurutnya, orangtua atau wali murid peserta didik dapat mengetahui jumlah rombel tiap sekolah melalui aplikasi PPDB saat pendaftaran. Apabila hal ini juga disosialisasikan, kata dia, akan membutuhkan waktu lama.
“Kita kan sudah sosialisasi kuota siswa dan jumlah rombel yang ada, nah saat pendaftaran masyarakat bisa melihat setiap sekolah itu punya berapa rombel. Kalo kita sampaikan sebelum pelaksanaan sepertinya akan memakan waktu yang cukup panjang,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan, bahwa persiapan PPDB sudah matang. Hanya tinggal pelaksanaannya 13 Juni 2022 dimulai tahap prapendaftaran.
“Persiapannya sudah 90 persen, tinggal proses pelaksanaannya saja. Kita berharap pelaksanaanya dapat berjalan dengan lancar dan aman,” pungkasnya. (dew)
