RADARBEKASI.ID, BEKASI – Angka harapan hidup masyarakat Bekasi menyusut empat tahun. Torehan minor itu disebabkan memburuknya kualitas udara. Selain Bekasi, kota penyangga ibu kota lainnya seperti Depok, Bogor, dan Tangerang pun menghadapi persoalan yang sama.
Dalam laporan Air Quality Life Index (AQLI) bulan Juni 2022 itu disebutkan, hampir seluruh negara di Asia Tenggara dianggap memiliki tingkat polusi tidak aman. Masa pandemi Covid-19 rupanya tidak banyak membuat perubahan signifikan dalam menurunkan pencemaran udara di sejumlah kota besar seperti; Kota Mandalay; Hanoi; dan Jakarta.
Juru Kampanye Iklim dan Energy Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu menyampaikan bahwa cara sederhana mengatasi pencemaran lintas batas adalah melalui ketaatan pemerintah menjalankan putusan majelis hakim atas gugatan mengenai kualitas udara yang diajukan oleh beberapa waktu lalu.
Sudah satu tahun gugatan dimenangkan oleh masyarakat. Hanya saja, pemerintah belum menjalankan putusan tersebut dengan optimal untuk mengendalikan pencemaran udara.
“Memang seolah-olah bebannya lebih banyak ke DKI Jakarta, tapi ada perintah hakim kepada KLHK dan menteri dalam negeri untuk mensupervisi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk mengendalikan pencemaran udara,” katanya, Kamis (23/6).
Maka, apa yang sudah dilakukan oleh DKI diantaranya melakukan riset dan mempublikasikan kepada publik seharusnya juga berlaku bagi wilayah Jawa Barat dan Banten.
Lebih lanjut, Bondan sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta, bahwa ada polusi udara lintas batas berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, gugatan yang telah dimenangkan oleh masyarakat tersebut tengah menghadapi banding setelah diajukan oleh pemerintah.
Sementara terkait dengan hasil riset AQLI yang menyimpulkan penurunan harapan hidup masyarakat disebut benar dan sudah terverifikasi. Dimana laporan tersebut didasari oleh riset atau penelitian.
Masyarakat dinilai akan lebih tersentuh kepeduliannya terhadap kualitas udara yang sehari-hari dihirup melalui bahasa yang mudah dimengerti oleh khalayak luas.
“Coba bayangkan kalau dinarasikan seperti ini, ketika kita menghirup udara (buruk) seperti ini, jumlah tahun kita hidup bersama orang-orang tersayang akan berkurang sekian tahun,” tukasnya.
Kelompok rentan terhadap udara dengan kualitas buruk bertambah setelah pandemi Covid-19, ada kelompok penyintas Covid yang masuk dalam kelompok rentan. Pemerintah perlu mengatur BMUA untuk melindungi seluruh kelompok rentan, mulai dari anak-anak, ibu hamil, lansia, hingga penyintas Covid-19.
Terpisah, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Dariyanto menilai kualitas udara di Kota Bekasi masih lebih baik dibandingkan DKI Jakarta. Meskipun, ia mengakui bahwa Kota Bekasi masih perlu berbenah untuk semakin memperbaiki kualitas udara.
Paling dominan kata politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini, sumber polusi udara di Kota Bekasi berasal dari emisi kendaraan.”Tapi kalau Kota Bekasi sendiri, kualitas udara itu kan kita bisa lihat dari atas, kita naik keatas itu masih kelihatan jelas, berbeda dengan wilayah Jakarta,” paparnya.
Penilaian terhadap kualitas udara disebut baik untuk dijadikan indikator pencemaran. Tinggal, pemerintah bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah polusi udara.
Daryanto sependapat bahwa pencemaran udara tidak hanya persoalan satu wilayah, melainkan lintas batas. Menurutnya, DKI harus mulai memikirkan cara untuk mengurangi polusi udara.
Pasca normalnya aktivitas masyarakat, kualitas udara disebut berbeda saat aktivitas masyarakat dibatasi dengan ketat, tepatnya pada saat diberlakukan PPKM level 4.
“Kalau dulu kita bisa lihat jelas gedung pencakar langit, tapi sekarang pada siang hari saja kita sudah terbatas sekali melihat ke arah DKI itu. Tapi saya bukan mau menyoroti itu, saya sependapat Kota Bekasi juga harus berbenah diri,” tambahnya.
Kota Bekasi, beberapa waktu lalu kata Daryanto telah menjalankan program penanaman seribu pohon. Ia menyebut program tersebut tidak bisa dirasakan dampaknya dalam waktu singkat untuk mengurangi polusi udara.
Satu lagi Peraturan Daerah (Perda) yang disebut belum maksimal adalah meminta para pengembang perumahan untuk menjunjung konsep bangunan hijau. “Kita juga dorong itu, kan kita sudah punya Perdanya, cuma pelaksanaannya memang belum maksimal,”tukasnya.
Sekedar diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan polusi udara bisa menyebabkan penyakit strok, jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit pernapasan lainnya. Laporan Institut Kebijakan Energi Universitas Chicago ini menyebutkan, lama harapan hidup rata-rata global yang berkurang akibat polusi adalah selama 2,2 tahun.
Sebagai perbandingan, merokok memangkas 1,9 tahun harapan hidup. Sementara, minum alkohol memangkas 8 bulan.Kemudian, air yang tercemar dan sanitasi yang buruk dapat mengurangi harapan hidup sebanyak 7 bulan, sedangkan konflik dan terorisme hanya 9 hari.
Tidak sama seperti alkohol atau rokok, para peneliti dalam laporan ini mengatakan polusi udara nyaris tak bisa dihindari. Dan dikarenakan risiko kesehatan yang lebih parah, WHO pada tahun lalu memperbarui standar polusi udara yang boleh ditolerir. Standar yang baru diperbarui lagi sejak 2005 itu mengatakan, batas 10 µg/m3 kini menjadi 5 µg/m3.
Asia Tenggara Paling Tercemar
Menurut analisis AQLI, dengan adanya standar revisi itu, maka artinya 97 persen populasi dunia hidup di tempat di mana polusi udara melampaui batas WHO. Asia Tenggara adalah kawasan dengan udara paling tercemar.
Meningkatnya tingkat polusi beriringan dengan tumbuhnya populasi dan perkembangan Asia Tenggara sendiri. Sehingga, hal itu menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil yang lebih banyak.
Disebutkan bahwa Bangladesh adalah negara yang pencemaran udaranya paling buruk. Namun, sejak 2013 sekitar 44 persen peningkatan polusi di dunia datang dari India. Apabila kondisi ini tetap berlanjut, para penduduk Asia Tenggara diprediksi kehilangan rata-rata sekitar 5 tahun harapan hidup.
Usaha mengurangi polusi udara secara permanen untuk memenuhi pedoman WHO akan meningkatkan harapan hidup global dari 72 tahun menjadi 74,2 tahun. Para peneliti juga menunjuk China sebagai contoh negara yang sukses membersihkan udaranya.
Laporan tersebut turut menegaskan bahwa polusi udara sangat berkaitan dengan perubahan iklim. Sehingga, menanganinya bisa menciptakan solusi untuk keduanya. (Sur)
