RADARBEKASI.ID, BEKASI – Setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih, wajib menggunakan suaranya pada pelaksanaan Pemilu. Namun, kelompok rentan seperti masyarakat adat, penyintas disabilitas, dan masyarakat kerap kehilangan hak pilihnya.
Untuk itu, seluruh elemen masyarakat maupun kelompok organisasi lainnya, diminta ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, serta memastikan seluruh warga negara mendapatkan hak pilihnya.
“Khususnya, terhadap kelompok rentan dan disabilitas yang juga harus memiliki hak yang sama, sehingga tidak didiskriminasi dan juga didiskualifikasi walaupun ada dalam kondisi tertentu. Jadi, siapapun itu wajib diberikan akses sebagai pemilih,” kata ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto Selasa (28/6).
Dia mencontohkan, hak kepada kelompok masyarakat rentan dan disabilitas itu, antara lain kaum perempuan atau ibu yang sedang hamil maupun masyarakat di dalam kondisi tertentu. Termasuk, kata dia, anak-anak yang dilarang ikut berkampanye.
“Intinya, siapapun yang memiliki hak memilih harus diberikan akses, termasuk bagi orang tua yang memiliki anak-anak mau kampanye juga harus diberikan. Oleh sebab itu, solusi yang kami berikan untuk tak melibatkan anak bisa dititip kepada keluarganya ataupun bisa ditaruh di penitipan anak yang hari ini sudah banyak tersedia,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki mengatakan, bahwa tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh jajarannya adalah ingin libatkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya untuk pengawasan terhadap seluruh tahapannya.
“Kita tahu bersama bahwa Pemilu memiliki tahapan yang panjang, dan tentu melibatkan banyak pihak mulai dari para petugas pemilu, partai politik, warga negara, media dan lain sebagainya. Maka, kegiatan ini kita lakukan untuk mengajak masyarakat agar bisa turut terlibat di dalamnya,” kata Nisa, sapaan akrab pimpinan Bawaslu Kota Bekasi ini.
Baginya, dengan banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, tentunya itu menggambarkan bahwa pemilu adalah suatu yang penting di dalam sistem demokrasi dan politik Indonesia, karena merupakan titik dari pertemuan banyak kepentingan, misalnya itu kepentingan partai politik, peserta pemilu, maupun kepentingan warga negara.
Nisa mengaku sengaja melibatkan organisasi disabilitas, anak dan organisasi perempuan dengan harapan mereka dapat juga lakukan pengawasan partisipatif untuk memberikan informasi awal, mencegah pelanggaran, dan mengawasi, melaporkan ketika melihat ada pelanggaran, khususnya jika itu terjadi pada kelompok rentan.
“Jadi, harapan kami dengan keterlibatan dari seluruh pihak khususnya kelompok rentan ini penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan sukses, lancar dan sesuai harapan seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya warga Kota Bekasi,” tandasnya. (mhf)
