Kebijakan Kok Menyulitkan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Setelah pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina, kini PT Pertamina Patra Niaga juga bakal membatasi pembelian liquified petroleum gas atau LPG 3 kilogram bersubsidi. Konsumen yang akan membeli gas melon mesti bertransaksi menggunakan aplikasi MyPertamina. Diam-diam uji coba sudah dilakukan kepada 114 ribu penduduk di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia.

Uji coba dilakukan dalam enam tahap, tiga tahap sudah selesai, tahap satu dilakukan pekan pekan kedua bulan Maret sampai pekan ke dua bulan April. Tahap dua, dilakukan peka ke empat bulan Maret sampai pekan ke tiga bulan April. Tahap tiga, dilakukan pekan ke dua bulan Mei sampai pekan ke dua bulan Juni.


Sedangkan tahap ke empat, dilakukan selama bulan Juni, tahap ke lima dilakukan mulai pekan ke dua bulan Juni sampai pekan ke dua bulan Juli. Terakhir, uji coba ke enam dilakukan selama bulan Juli. Pemakaian aplikasi MyPertamina ini ditujukan agar penyaluran produk subsidi tepat sasaran, baik BBM maupun LPG.

“LPG itu kami sudah melakukan uji coba secara diam-diam di 114.000 penduduk menggunakan MyPertamina,” kata Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo dalam kegiatan webinar Sukse2s.


Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dijadikan basis data dalam uji coba tersebut. Pada saat penerapannya nanti, basis data dalam pola distribusi ini sangat bergantung pada pemerintah, tetap mengacu pada data DTKS, atau menerapkan sistem register melalui aplikasi.

Pasca pandemi ini, disampaikan terjadi peningkatan permintaan BBM 8 persen dan LPG 5 persen. Setiap pembeli akan di cek apakah masuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau tidak, hanya KPM yang dapat bertransaksi.

“Tapi saya kembalikan kepada pemerintah, apakah pemerintah akan tetap menggunakan data DTKS atau pemerintah akan menggunakan skema seperti BBM yang me-register, masyarakat di-register. Nanti kita sebagai badan usaha menyesuaikan,” terangnya.

Pola distribusi ini sama dengan pola distribusi BBM jenis Pertalite yang mulai di uji coba. Hanya saja, perlu dipertimbangkan perbedaan karakteristik konsumen kedua komoditas ini, tidak semua masyarakat yang memerlukan LPG 3kg ini memiliki keterampilan digital, memiliki smartphone, belum lagi masalah persinyalan.Pasalnya, agen atau pangkalan LPG tersebar sampai daerah-daerah pelosok.

Berbeda dengan konsumen BBM Pertalite, dimana SPBU biasanya terletak di pusat kota atau kecamatan. Infrastruktur internet dinilai cukup mendukung, serta peluang memiliki smartphone lebih besar bagi mereka yang sudah memiliki kendaraan roda dua, apalagi roda empat.

“Nah kalah LPG ini kan hajat hidup untuk masyarakat, jadi masyarakat yang katakan tidak A Ware terhadap HP pun harus beli itu, begitu kan intinya,” kata Pengamat Energy dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, Kamis (30/6).

Setelah pertimbangan karakteristik konsumennya, yang perlu diperhatikan dan dibenahi berikutnya adalah basis data, DTKS mesti terus disempurnakan. Namun, kebijakan ini harus tetap dimulai.

Jika menunggu sempurna, Komaidi menilai kebijakan distribusi ini tidak akan berjalan, salah satunya karena data kesejahteraan masyarakat yang terus bergerak secara dinamis.”Karena 100 persennya hari ini kan belum tentu 100 persen di 3 bulan kedepan. Jadi itu yang saya kira nggak papa sambil berjalan, tapi mekanismenya terus dikembangkan,” tambahnya.

Menurutnya, perubahan pola distribusi ini dapat mencegah perubahan pola konsumen, dari LPG bersubsidi menjadi LPG non subsidi. Yang harus diwaspadai justru, tindakan kriminal pengoplosan LPG bersubsidi ke LPG non subsidi, dilatarbelakangi keuntungan ekonomi saat terjadi diaparitas harga yang cukup mencolok.

Harga bahan baku internasional oleh Komaidi disebut berkisar antara Rp18 sampi Rp30 ribu per kg. Sedangkan, pada LPG bersubsidi masih dijual diangka Rp4.250, sehinga ada perbandingan harga yang mencolok.”Yang orang jahat kan kemudian lebih berfikirnya, wah ini dijual sudah untung Rp15 ribu. Yang harus diantisipasi justru yang ini mas,” tukasnya.

Jumlah warga Kota Bekasi yang terdaftar dalam DTKS saat ini 1.018.773 jiwa, mereka lah yang akan menjadi KPM LPG bersubsidi jika tetap menggunakan basis data DTKS. Data ini disebut terus bergerak oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi.”Jumlah DTKS saat ini 1.018.773 jiwa,” kata Sekertaris Dinsos Kota Bekasi, Noor Rahmawati.

Terkait dengan rencana distribusi LPG bersubsidi menggunakan aplikasi ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Heri Purnomo menilai tidak pas jika disandingkan dengan DTKS. Protes masyarakat sempat terjadi pada saat momen distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 oleh pemerintah, dimana ada kelompok masyarakat yang kondisi perekonomiannya menengah ke bawah tapi tidak mendapat bansos, juga sebaliknya, saat itu basis datanya adalah DTKS.

Sosialisasi kebijakan ini harus masif, baik pembelian LPG maupun Pertalite jika mulai diberlakukan di Kota Bekasi. Pasalnya, kebijakan ini dinilai belum dikenal atau familiar ditengah masyarakat.

Ia menggaris bawahi data DTKS ini bersifat dinamis, fluktuatif naik dan turunnya.”Sama seperti belum lama ini, pemerintah Kota Bekasi itu memberikan kebijakan jaminan kesehatan BPJS penerima bantuan iuran. Banyak yang daftar, tapi ternyata banyak yang nggak lolos, karena kan syaratnya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial,” paparnya.

Pertimbangan berikutnya adalah kemampuan mengoperasikan aplikasi oleh masyarakat, erat kaitannya dengan sasaran konsumen, yakni ibu-ibu rumah tangga. Maka, sosialisasi yang masif dan sinkronisasi DTKS ini menjadi hal penting yang harus dilakukan.

Dalam rapat-rapat komisi IV DPRD Kota Bekasi bersama dengan Dinsos Kota Bekasi, ia mengaku bahwa pihaknya selalu mengingatkan Dinsos Kota Bekasi untuk selalu memperbarui data DTKS.

“Tapi kalau memang mau diberlakukan kebijakan itu, kita sih dukung kebijakan pemerintah yang sifatnya memang untuk kebaikan, tapi juga perlu sosialisasi yang mendalam ke masyarakat,” ungkapnya.

Kebijakan tersebut disara memberatkan bagi warga Kota Bekasi. Salah seorang warga Aren Jaya, Yuliana (34) menyebutkan pembelian memakai aplikasi buatan PT Pertamina itu justru membuatnya kesulitan. Pasalnya, dirinya dan mungkin warga lainnya tidak mengetahui cara memakai aplikasi tersebut.

“Saya sih setuju, BBM atau Gas subsidi harus tepat sasaran. Tapi kok kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini menyulitlam masyarakat. Apa tidak ada lagi cara lain terkait hal ini,”terangnya mempertanyakan.

Sementara itu, seorang penjual gas elpiji 3 kilogram, Faisal (50) menyebutkan kebijakan ini akan membuat masyarakat bingung khususnya untuk menengah ke bawah. Menurutnya, tidak semua warga mempunyai handphone.“Sepertinya malah akan semakin rumit, ribet dan membuat bingung masyarakat. Kan belum tentu semua punya HP dan paham aplikasi. Apalagi ini khusus untuk warga tidak mampu,” ucapnya.

Terpisah, Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan bahwa ada beberapa penyesuaian terkait dengan penggunaan aplikasi MyPertamina dari kantor pusat. Sementara pihaknya tengah fokus pada uji coba registrasi BBM jenis Pertalite dan Solar.”LPG nanti akan ada update dari pusat, kita bicara uji coba registrasi Solar dan Pertalite dulu,” ungkapnya. (Sur)