RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masa jabatan Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bekasi, Deden Y Hidayat, akan berakhir pada bulan Juli 2022 ini. Namun demikian, pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) partai berlambang pohon beringin ini belum bisa ditentukan sampai sekarang. Pasalnya, masih banyak pertimbangan-pertimbangan.
“Jabatan saya sebagai Plt sampai akhir bulan Juli, tapi saya belum dapat perintah buat melaksanakan. Kelihatannya masih ada beberapa pembahasan di Jawa Barat, termasuk di DPP. Karena Kabupaten Bekasi itu dekat sekali dengan Ibu Kota,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Deden Y Hidayat kepada Radar Bekasi, Kamis (30/6/2022).
Kata Deden, pertimbangan yang pastinya sangat diperhitungkan mengenai kepentingan politik Partai Golkar. Mengingat, perjalanan sebelumnya di Kabupaten Bekasi, waktu dua tahun terbuang begitu saja. Bahkan, ketika dirinya ditunjuk sebagai Plt, banyak program Partai Golkar yang tidak berjalan. Tentunya itu tidak boleh terulang.
“Itu yang menjadi bahan pertimbangan, tidak boleh terulang kembali. Saya juga inginnya pengen cepat. Intinya kepentingan politik Partai Golkar. Kalau Musdalub itu pasti akan digelar,” tuturnya.
Dirinya mengungkapkan, Plt tidak berada dalam posisi domain pengambil kebijakan, karena memang hanya sebagai pelaksana. Saat disinggung mengenai banyaknya kader yang ingin mendapatkan kursi kekuasaan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi, dirinya menegaskan, itu hak semua orang tidak ada larangan. Pernyataan, kontribusi terhadap partainya seperti apa, itu yang lagi dipertimbangkan.
“Kalau soalnya orang mau maju sebagai ketua DPD, itu hak. Tapi yang jelas partai itu ada kepentingan politik yang lebih besar, yang harus diamankan. Kalau daerah-daerah lain saya kira tidak sekomplek di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Hanas menuturkan, pelaksanaan Musdalub beda seperti Musda. Pasalnya, kalau Musdalub semua kewenangan ada di Jawa Barat.
“Kalau Musdalub semua segala macem diurus seijin persetujuan Jawa Barat. Jadi praktis kepanitian pun dari Jawa Barat,” katanya.
Untuk tugas DPD Golkar Kabupaten Bekasi, kata Ade, hanya sebatas persyaratan secara administrasi. Seperti pengurus kecamatan, sayap partai, dan Ormas yang didirikan.
“Paling hanya itu saja kita mah. Mendata, menetralisir, semua yang bersifat administratif. Persiapan sekitar 80 persen, karena kita masih meminta SK dari Organnya,” jelasnya. (pra)
