RADARBEKASI.ID, BEKASI TIMUR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPPI) Kota Bekasi menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi di Jalan Lapangan Tengah, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis (14/7).
Dalam aksinya, mereka menolak Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2022/2023. Sebab, Disdik dianggap gagal dalam penyelenggaraan PPDB tahun ini karena ada 9.000 lebih anak di ujung tanduk tidak melanjutkan sekolah.
Kordinator Lapangan, Reza Iriawan mengatakan, PPDB Online 2022 gagal terlaksana dengan baik. Karena tidak mampu mengakomodir anak-anak belajar di sekolah negeri.
Sistem yang dirancang Disdik, imbuh dia, malah mempersempit akses anak-anak usia sekolah dalam memperoleh pendidikan. Lulusan SD dan MI tahun 2022 ini sebanyak 44.640 anak.
Sementara, lanjut dia, Pemkot Bekasi melalui Disdik hanya menyediakan kuota SMPN 13.856 anak. Mereka di arahkan ke sekolah swasta yang hanya mampuh mengakomodir 21.440 anak. “Tersisa anak yang tidak tertampung di SD Negeri maupun swasta sebanyak 9.164 anak,” kata Reza sapaan akrabnya saat aksi, Kamis (14/7).
Menurutnya, akan dibawa kemana jumlah 9.164 anak? Apakah mereka dibiarkan putus sekolah hingga terjadi pembodohan secara massal?
“Hei kalian pejabat yang digaji rakyat, apakah ini target kalian agar rakyat menderita dalam kebodohan,” teriaknya.
Ia menyesalkan, dugaan kongkalikong pejabat perguruan swasta sudah melukai hati rakyat. Anak-anak bukan dagangan yang dapat diperjual belikan demi imbalan yang diberikan sekolah gratis yang dijanjikan sekadar kamuflase. Faktanya, tidak ada sekolah swasta yang mau rugi menampung Anak-anak miskin secara gratis
“Mereka merongrong APBD sebagai timbal balik dari penerimaan siswa yang katanya digratiskan. Kami pemuda dari hari ini turun ke jalan menuntut kalian agar memberikan kesempatan bagi 9.164 anak yang belum jelas sekolah di mana,” ujarnya lagi.
Disinyalir, imbuh Reza, ada kecurangan yang terjadi dalam proses PPDB online ini. Tetapi Pemkot dan Disdik harus selamatkan anak-anak bangsa ini dari ketidakmampuan menikmati masa sekolah.
“Ingat para pendahulu kita telah menitipkan anak bangsa agar memperoleh hak dasar pendidikan undang-undang dasar 1945 menjadi kitab tertinggi melebihi peraturan yang kalian buat jika kalian amanat undang-undang ini maka kalian yang ada di dinas pendidikan adalah penghianat bangsa,” ungkapnya.
Sejumlah dugaan kecurangan selama PPDB 2022 ini dibeberkan massa mahasiswa saat menggeruduk Disdik. Di antaranya, manipulasi jalur dalam penerimaan zonasi yang diduga dimainkan operator penerima siswa, dugaan manipulasi dalam jalur afirmasi yang banyak digunakan keluarga kaya, tidak ada transparansi terkait kursi kosong tersisa yang disinyalir ajang bagi-bagi pihak yang dekat kekuasaan dan penyelenggara pendidikan, dugaan adanya jatah siswa titipan bagi anggota dewan. (pay)
