Pendidikan Politik Tak Berjalan

Adi Susila

 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Seluruh partai politik di Kabupaten Bekasi dinilai sampai saat ini belum menjalankan tugasnya melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Hal itu berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, dimana setiap partai politik cenderung menyapa masyarakat hanya menjelang Pemilu saja. Setelah itu, masyarakat dilupakan begitu saja.


Menurut pengamat politik Unisma 45 Bekasi, Adi Susila, di awal tahapan Pemilu 2024 ini dinamika politik di Kabupaten Bekasi biasa-biasa saja. Pasalnya, hanya beberapa partai yang sibuk menyiapkan diri untuk verifikasi, seperti partai baru maupun yang tidak dapat kursi legislatif pada pemilu sebelumnya.

Sementara untuk partai lama atau yang mendapatkan kursi pada pemilu sebelumnya, tidak perlu melakukan verifikasi, sehingga biasa-biasa saja.”Kalau menurut saya budaya politik di kita memang ramainya di ujung (akhir), kalau di awal-awal memang biasa-biasa saja,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (13/7/2022).


Dirinya menilai, sebelum pemilu¬† kekosongan aktivitas partai politik. Karena partai politik ini cenderung menyapa masyarakat itu menjelang Pemilu saja. “Antara pemilu dan pemilu berikutnya itu, benar-benar kosong kegiatannya. Nggak ada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat,” katanya.

Harusnya, setiap partai politik menjalankan tugasnya, yaitu pendidikan politik. Tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik, sehingga tingkat partisipasi masyarakat tinggi saat Pemilu. Artinya, bukan hanya nyoblos (memberikan hak pilih), tapi juga bagaimana masyarakat itu menyampaikan aspirasinya, ikut dalam pembuatan kebijakan publik.

Untuk diketahui, anggaran Banparpol yang diberikan oleh Kesbangpol pada tahun 2022 ini naik menjadi Rp 6000 per suara. Anggaran tersebut diberikan untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Namun pada kenyataannya, anggaran tersebut dinilai tidak diperuntukkan sesuai tupoksinya. Padahal, anggaran itu besarannya sangat besar.

“Menurut saya ada tugas partai yang tidak dijalankan, yaitu pendidikan politik. Saya nggak tahu apa karena itu strategi atau memang tidak ada konsep, bingung mau ngapain,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga melihat, partai politik tidak peka terhadap masalah isu publik, harusnya ini menjadi perhatian bersama. Contohnya, permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), partai politik hanya menyuarakan apakah kebijakannya sudah tepat apa tidak.

“Masalah publik yang seharusnya menjadi perhatian bersama, hampir nggak ada yang menyuarakan. Itu sangat disayangkan,” ucapnya.

Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi, Endang Suherman menampik jika tidak ada pendidikan politik. Dia mengaku, penggunaan dana Banparpol setiap tahunnya dibagi ke beberapa item, seperti pendidikan politik, kegiatan partai, dan masih ada beberapa lainnya. Menurutnya, setiap itemnya ada dibatasi, misalkan pendidikan politik 50 persen, begitu juga yang lainnya.

“Ada item-itemnya, penggunaannya juga dibatasi, sudah diatur saling berapa persen. Cuma saya nggak hafal,” katanya. (pra)