Masyarakat dan pemerintah nampaknya harus sama-sama mengencangkan ikat pinggang, ditandai dengan pernyataan meningkatnya harga pangan global sampai 20 persen. Kepala negara pun sudah menekankan untuk Indonesia tidak hanya bergantung pada beras saja. Pemerintah telah memulai dengan pengaturan pola distribusi barang subsidi, hingga menaikkan harga barang nonsubsidi untuk menjaga anggaran negara tetap stabil.
Inflasi di berbagai negara sudah merangkak naik, Amerika serikat belum lama ini inflasi menembus 9,1 persen pada bulan Juni, angka inflasi tertinggi dalam 41 tahun terkahir. Sedangkan Indonesia, inflasi pada bulan Juni 2022 4,35 persen, angka tertinggi sejak Juni 2017, dimana inflasi tahun ke tahun saat itu sebesar 4,37 persen.
Sebagian negara sudah porak poranda di tengah situasi ekonomi dunia sejak perang Rusia dan Ukraina, ditambah harga komoditas pangan dan energi yang terus melambung. Indonesia termasuk dalam 15 negara Asia yang terancam mengalami resesi, Indonesia ada di posisi 14 dengan persentase sebesar 3 persen.
Belum lama ini Presiden Joko Widodo mengunjungi balai padi milik Kementerian Pertanian (Kementan) di Subang, Jawa Barat (Jabar). Kedatangan ini untuk memastikan ketersediaan pangan di Indonesia dalam kondisi aman di tengah ancaman krisis.
“Oleh sebab itu kita harus waspada memastikan bahwa ketersediaan pangan masih pada kondisi yang aman,” kata Presiden belum lama ini.
Presiden menekankan untuk tidak hanya bergantung pada beras saja, melainkan komoditas lain seperti sagu, sorgum, porang, hingga jagung. Sudah tiga tahun ini Indonesia tidak impor beras.
Peringatan kerawanan pangan disusul oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam high level seminar G20 Indonesia 2022. Harga pangan global berpotensi meningkatkan hingga 20 persen menuju akhir tahun 2022.
Harga pangan dunia melonjak hampir 13 persen pada bulan Maret 2022, ini mencapai level tertinggi baru dan diperkirakan akan lebih tinggi. Kata Sri Mulyani, saat ini seluruh dunia menyaksikan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kelaparan global.
“Situasi saat ini pada tahun 2022 diproyeksikan akan semakin memburuk dan ini bukan kabar baik bagi kita semua,” katanya.
Situasi Covid-19 yang belum selesai ditambah perang memperparah kerawanan pangan akut di tahun 2022. Krisis pangan juga mengancam, berpotensi memperburuk dan memperpanjang krisis pangan, bahkan hingga tahun 2023 dan seterusnya.
Pengerahan semua mekanisme yang tersedia segera diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan memperkuat stabilitas finansial, serta sosial. Dalam kegiatan tersebut, Indonesia sebagai presidensi G20 mendesak tindakan nyata untuk mengatasi kerawanan pangan yang meningkat, serta tantangan yang terkait dalam hal ini.”Kebijakan ekonomi makro yang baik dipandang masih perlu untuk dipertahankan,” tambahnya.
Dia menambahkan, sekitar 60% dari negara berpenghasilan rendah rentan mengalami kebangkrutan. Sementara itu, negara berpenghasilan menengah atau negara berkembang diperkirakan tidak mampu membayar utang tahun depan.
“Jadi ini bukan hanya satu atau dua kasus luar biasa. Ini menjadi meluas ini dan masalah yang perlu menjadi perhatian menteri keuangan dan gubernur bank sentral bersama dengan organisasi internasional lembaga multilateral,” tutur Sri Mulyani.
Anggota G20 juga diharapkan bisa mengambil tindakan nyata juga menunjukkan semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus. Adapun permasalahan muncul salah satunya karena kenaikan harga komoditas global yang melonjak. “Ini merupakan peningkatan terbesar untuk periode dua tahun sejak tahun 1997. Bahkan, bulan Juni kita menyaksikan harga gas alam di Eropa naik 60% hanya dalam dua minggu” kata Dia.
Sementara itu, Tingkat inflasi Provinsi Jawa Barat bulan Juni lalu berada di 0,57. Sedangkan inflasi tahun ke tahun pada bulan Juni tercatat 4,41 persen. Jumlah warga miskin di Jabar pada bulan Maret lalu pun naik 66,1 ribu jiwa dibandingkan bulan September 2021 lalu.
Sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di bulan Maret ada pada beras, rokok filter, dan daging ayam ras. Sedangkan sumbangan dari kelompok non makanan, ada pada perumahan, bensin, dan listrik.
Stok pangan di Kota Bekasi saat ini disebut masih aman. Sedangkan stabilitas harga pangan, naik turunnya harga pangan di pasar sangat bergantung pada mekanisme pasar. “Alhamdulillah untuk stok pangan di Kota Bekasi aman,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi, Herbert Panjaitan.
Mengutip data Bank Dunia dan IMF, akan ada sekitar 60 negara yang nantinya akan mengalami krisis ekonomi. Perekonomian di 40 negara di antaranya pun dipastikan akan ambruk. Hal ini disebabkan ketidakpastian yang terjadi saat ini, termasuk krisis pangan dan juga energi, hingga ancaman kenaikan inflasi.
Diperkirakan, ada kira-kira 13 juta orang yang sudah mulai kelaparan di beberapa negara, karena urusan pangan dalam beberapa pekan trakhir. Bahkan, saat ini, 22 negara pengekspor pangan sudah mulai menyetop ekspornya untuk cadangan pangan mereka.
Dengan adanya sejumlah negara yang sudah mulai membatasi ekspor pangan ini, maka kemandirian pangan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia.
Namun demikian, ancaman krisis pangan ini juga bisa menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Sebab, Indonesia masih memiliki lahan yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian sehingga lebih produktif. (sur/net)
