Kejari Eksekusi Terpidana Pemalsuan Akta Tanah

DIGIRING PETUGAS : Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang Kabupaten Bekasi, menggiring Pelaksana tugas (Plt) Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Herman Sujito, menuju mobil tahanan di Kantor Kejari Cikarang, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Senin (18/7). IST/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, mengeksekusi Staf Ahli Bupati yang merangkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi, Herman Sujito, karena terlibat kasus pemalsuan akta otentik berupa surat-surat tanah.

“Atas nama Herman Sujito. eksekusi kami lakukan sekitar pukul 13.00 WIB (kemarin, Red). Kami bawa yang bersangkutan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cikarang,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi, Siwi Utomo, Senin (16/7).


Dia mengatakan, tahapan eksekusi ini menindaklanjuti upaya pemanggilan secara patut yang sudah dilayangkan jaksa eksekutor, sebanyak dua kali terhadap yang bersangkutan.

“Eksekusi ini bentuk komitmen Kejari Kabupaten Bekasi, menindaklanjuti instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam pemberantasan mafia tanah di wilayah Kabupaten Bekasi,” terang Siwi.


Eksekusi tersebut, dalam rangka melaksanakan putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung, sebagaimana putusan Nomor 822 K/Pid/2021. Amar putusan itu menyatakan, terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu secara bersama-sama dan berlanjut.

“Tindak pidana yang dimaksud, sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” bebernya

Putusan Mahkamah Agung itu sekaligus menganulir putusan Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 1 April 2021, yang memutuskan terpidana Herman Sujito, lepas dari segala tuntutan hukum karena menganggap perbuatan terpidana bukanlah merupakan tindak pidana.

Penuntut Umum Kejari Kabupaten Bekasi, kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk mencari kepastian hukum terhadap putusan PN Cikarang.

“Akhirnya kasasi kami diterima, Herman Sujito dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman berupa pidana penjara selama satu tahun,” ucap Siwi.

Ditambahkannya, kasus ini bermula saat terpidana pada tahun 2012, membuat dan menandatangani akta otentik berupa Akta Jual Beli (AJB) dengan bertindak seolah-olah masih menjabat camat atau PPATS Kecamatan Tarumajaya, padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai camat di wilayah itu.

“Terpidana bukan merupakan orang yang berwenang untuk menandatangani akta otentik berupa akta jual beli. AJB tersebut, sebelum ditandatangani terpidana sudah ada tanda tangan pihak penjual dan pembeli serta para saksi tanpa hadir di hadapan PPATS Kecamatan Tarumajaya,” tandasnya.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengaku prihatin dengan tertangkapnya pejabat eselon II itu. Ia menuturkan, hal tersebut diserahkan kepada proses hukum yang berlaku.

“Soal jabatan kosong, terus kami upayakan berkomunikasi dengan Kemendagri. Sesuai info yang saya dapat, progres draf mutasi pengajuan dari Pemkab Bekasi sudah sampai di Pak Menteri. Kami juga berharap agar prosesnya bisa cepat selesai, agar roda organisasi di lingkungan Pemkab Bekasi tetap berjalan,” pungkas Dani.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Asmawa menjelaskan, pengajuan izin rekomendasi sudah dalam proses.

“Terkait proses usulan mutasi/rotasi jabatan ada di Dit Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otda Kemendagri,” tegas Asmawa melalui pesan singkat. (and)