RADARBEKASI.ID, BEKASI TIMUR – Sejumlah guru swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi melakukan aksi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis (21/7).

Sekrertaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly mengatakan, sebenarnya tujuan pihaknya hari ini datang ke DPRD adalah audiensi. Sayangnya, tidak ada anggota dewan.

“Karena pemberitahuan kita audiensi gitu ya. Ternyata benar yang menerima kita pun itu staf sekwan bukan anggota dewan. Makanya kita aksi,” kata Ayung sapaan akrabnya.

Dia melanjutkan, kalau rapat terkait PPDB Online secara teknis sampai tadi malam rapat evaluasi dengan Disdik itu baik dan bagus.

“Jadi Plt Wali Kota itu masih komit terhadap Kepwal yang sudah ditandatangani. Jumlah siswa perombel 32 siswa. Kemudian, siswa yang tertampung itu ada 13.000,” ungkapnya.

Dia membeberkan, evaluasi semalam yang tertampung di swasta baru 10.000-an. Sementara lulusan SD, SMP dan MI itu ada 44.000. Diperkirakan masuk MTS itu ada 7.000. Sekitar 12.000 lagi siswa yang belum sekolah.

“Padahal MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) sudah selesai. Jadi semalam kami hanya minta satu kata dari Kadisdik. Sebelum ditutup PPDB Online itu bahwa angka 13.000 negeri distop di-close,” ucapnya.

“Dari situ kami mendapat gambaran. Karena kita guru kita melihat. Kadis tidak berani menutup ya. Jadi akan tetap ada perubahan ini. Kalau itu berubah berarti akan melanggar Perwal,” tambahnya.

Ia juga mengaku, untuk tidak melanggar Perwal, tentu Perwalnya harus diubah. Dan pihaknya dari awal sudah mendapatkan indikasi dorongan dari DPRD untuk mengubah Kepwal itu ada.

Makanya hari ini pihaknya datang ke DPRD tujuannya untuk itu. “Cobalah Dewan itu jangan jadi calo PPDB. Harusnya kan mendukung pemerintah yang sudah mau taat aturan,” imbuhnya.

“Kami ingin dewan jangan lagi dorong untuk mengubah Kepwal. Kalau Kepwal berubah sampai tanggal 25, siswa per rombel bertambah, kita akan turun lebih banyak lagi,” tukasnya. (pay)