Pembangunan Muaragembong Perlu Dukungan Semua Pihak

KANTOR PEMKAB: Sejumlah pengendara melintas di depan Kantor Pemkab Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat, Senin (26/7). Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi, khususnya di Muaragembong, perlu keseriusan. Pasalnya, masih banyak terlihat infrastruktur yang hancur di wilayah paling utara di Jawa Barat ini.

Disisi lain, Muaragembong, merupakan wilayah yang sering dikunjungi oleh pemerintah pusat. Tercatat, dua kali Presiden Joko Widodo datang khusus untuk meninjau kondisi Muaragembong, tepatnya pada 2017 dan 2019 lalu.


Hanya saja, adanya kunjungan tersebut, tidak membuat pembangunan Muaragembong menjadi lebih baik dengan kecamatan lain di Kabupaten Bekasi. Daerah yang berbatasan langsung dengan laut Jawa ini, masih tertinggal jauh dengan wilayah lainnya.

Kemudian, untuk menuju Pantai Bhakti misalnya, akses jalan mayoritas masih dalam bentuk tanah dengan bebatuan terjal. Jalan beton hanya sampai Jembatan Merah, atau disebut warga lokal sebagai Jembatan Jokowi itu. Setelahnya, kondisi jalan banyak yang rusak.


Selain infrastruktur, persoalan lain di Muaragembong, yakni pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, Muaragembong hanya memiliki satu puskesmas utama, dan tiga puskesmas pembantu. Sedangkan jumlah poliklinik justru berkurang dari empat (pada 2020), menjadi dua poliklinik.

Minimnya jumlah fasilitas kesehatan (faskes) ini tidak sebanding dengan warga di wilayah Muaragembong yang menjadi kecamatan paling luas di Kabupaten Bekasi. Muaragembong memiliki luas 140.09 kilometer persegi, atau 11 persen dari total wilayah Kabupaten Bekasi.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana, mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk memberikan alokasi khusus dalam pembangunan di Muaragembong.

Menurut dia, Muaragembong memiliki potensi yang besar di berbagai sektor, mulai dari pariwisata hingga perdagangan. Namun potensi tersebut berbanding terbalik dengan pembangunan, khususnya infrastruktur.

“Perlu keseriusan, sebab eksekutor tetap ada di Pemkab Bekasi. Kalau rencana sudah sejak beberapa tahun belakangan. Jika melihat kota besar di dunia itu, Muaragembong yang berada di pinggir laut, seperti Amsterdam, New York, termasuk Surabaya dan Jakarta. Tapi di Bekasi, Muaragembong tidak mendapat perhatian, sehingga infrastruktur paling terbelakang. Padahal potensinya cukup besar, mulai dari pariwisata, industri, dan juga bisa dihubungkan dengan Ancol menjadi pariwisata atau kerja sama dengan Pelindo sebagai pelabuhan,” kata Uryan.

Namun, pengembangan Muaragembong tidak bisa hanya mengandalkan keuangan Pemkab Bekasi. Jika memiliki komitmen kuat, tambah Uryan, Pemkab Bekasi harus mengajak kerja sama pihak lain, agar pembangunan bisa dilakukan lebih masif.

“Saya sepakat, pembangunan Muaragembong lebih dimaksimalkan, tapi tidak cukup dengan APBD Kabupaten Bekasi, melainkan sharing dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kalau APBD Kabupaten Bekasi ini kelihatan besar, tapi manfaatnya belum terlihat. Maka dari itu, dukungan keuangan dari pusat maupun provinsi, bisa langsung direalisasikan di 2023 mendatang,” saran Uryan.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menilai Muaragembong perlu mendapat sentuhan tersendiri agar bisa pembangunannya tidak tertinggal. Perlu ditetapkan skala prioritas, agar warga di Muaragembong bisa menikmati pembangunan dengan optimal.

“Memang perlu ada prioritas khusus untuk Muaragembong, sehingga pembangunannya bisa maksimal. Karena masih banyak jalan yang rusak, dan infrastruktur lain belum optimal,” terangnya.

Lanjut Dani, pembangunan di Muaragembong perlu dilakukan, dengan memberi alokasi khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mendatang. Dengan penyusunan yang matang, sejumlah proyek strategis daerah bisa dilakukan di daerah paling utara ini.

Ia berharap, perhatian khusus untuk pembangunan di Muaragembong ini, harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk legislatif. Minimnya keterwakilan anggota dewan dari Muaragembong, membuat aspirasi warga kerap tidak tersampaikan.

“Saya akan coba perjuangkan untuk pembangunan Muaragembong. Karena selama ini, dapil dari Muaragembong paling kecil keterwakilannya di DPRD, sehingga daya juangnya berbeda dengan dapil lain. Meski demikian, kami akan buat kebijakan afirmatif. Dan mudah-mudahan, hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat Muaragembong,” tegas Dani. (and)