Setneg Terbitkan Surat Larangan Dinas Luar Negeri Pejabat dan ASN, Eh Rombongan Plt Wali Kota Bekasi ke Malaysia

Surat Setneg yang melarang pejabat, ASN, TNI, Polri melakukan PDLN tanpa perintah Presiden Jokowi mengantisipasi pencegahan Covid-19.

 

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Kementerian Sekretariat Negara telah mengeluarkan surat larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan anggota Polri melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PDLN) karena jumlah kasus positif Covid-19 tengah melonjak.


Larangan itu tertuang dalam Surat Nomor B-56/KSN/S/LN.00/07/2022. Surat itu terbit Jumat (22/7) dan telah dikirim ke semua instansi pemerintah.

Isi surat dari Kementerian Sekretariat Negara tersebut, intinya ASN, TNI, atau Polri hanya boleh ke luar negeri jika dalam tugas yang diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka juga boleh ke luar negeri jika dalam tugas belajar.


“Dengan hormat kiranya seluruh rencana kegiatan PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan instansi Saudara dapat ditangguhkan,” dikutip dari salinan surat yang dikonfirmasi Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Jumat (22/7).

Untuk memastikan larangan itu berjalan, Setneg memerintahkan sekretaris jenderal di setiap instansi untuk mengawasi PDLN dalam waktu dekat.

Kementerian Sekretariat Negara akan mengevaluasi secara berkala kebijakan ini sesuai dengan perkembangan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia.

Terpisah, di Kota Bekasi Plt Wali Kota Bekasi serta sejumlah pejabat Pemkot Bekasi dan Perumda PDAM Tirta Patriot dikabarkan melakukan perjalanan dinas ke Malaysia sejak Senin (25/7).

Pengamat pemerintahan, Adi Susila menyayangkan perjalanan dinas Plt Wali Kota beserta rombongan ke Malaysia yang terkesan tidak mentaati surat dari Kementerian Sekretariat Negara soal larangan PDLN mulai Jumat (22/7).

“Ya seharusnya mentaati isi surat Kementerian Setneg tersebut, sebagai pencegahan penularan covid-19,” ungkap Adi saat dihubungi Radarbekasi.id, Kamis (28/7).

Adi menambahkan, biasanya PDLN harus mendapatkan persetujuan atau izin atasan.
“Harus dipertanyakan izinnya ada atau tidak, kalau ada izinnya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada. Iya seharusnya akan mendapatkan sanksi,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, Karto membenarkan kunjungan Plt Wali Kota dan rombongan ke Malaysia.

“Agendanya dalam rangka meninjau sistem pengembangan kemampuan pengelolaan air minum di Ranhill dimulai pada 26 sampai dengan 28 Juli 2022,” ungkap Karto, Kamis (28/7).

Karto menjelaskan, kunjungan Plt Wali Kota dan rombongan memenuhi undangan Executive Director, Chief Commercial Officer Ranhill No. RSCB/Comm/L003/2022 tanggal 23 Juni 2022. Ranhill merupakan perusahaan pengelolaan air yang memiliki 1,3 juta sambungan air bersih bagi rumah tangga dan industri di Johor, Malaysia.

Karto mengklaim, keberangkatan Plt Wali Kota dan rombongan sesuai prosedur atas seizin Menteri Sekretaris Negara melalui surat Setneg Nomor B-00000954/Kemensetneg/Ses/Simpel/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 hal Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

“Selama di luar negeri, Plh Wali Kota Bekasi adalah Sekda Kota Bekasi berdasarkan Kepwal Nomor 130/Kep.261-Tapem/VII/2022 tentang Penunjukkan Sekretaris Daerah kota Bekasi sebagai Pelaksana Tugas Harian Wali Kota Bekasi,” tukasnya. (pay)