RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketegasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir atau memutus akses Penyelenggara Sarana Elektronik (PSE) yang tidak mendaftar seolah menjadi bumerang, seruan berbalik menjadi blokir Kominfo. Setelah ramai protes, Kominfo akhirnya memberikan pelonggaran lima hari kerja untuk aplikasi PayPal dapat diakses oleh masyarakat Indonesia, waktu diberikan sebagai kesempatan untuk menarik dana dan menentukan alternatif layanan keuangan digital lain.
Pantauan Radar Bekasi di jagad maya, protes terhadap pelaksanaan Peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020 ada dalam 20 daftar tren populer dua hari kebelakang. Salah satunya adalah #blokirKominfo, ada 66,1 ribu cuitan netizen sampai pukul 19:00 WIB kemarin. Sebagian masyarakat menganggap, kebijakan yang dikeluarkan Kominfo setengah hati.
Selain #blokirkominfo, terlihat pula topik lain yang berkaitan yakni Zuma, PayPal, Dota, dan Steam. Cuitan yang paling banyak adalah PayPal, total ada 118 ribu cuitan di waktu yang bersamaan dengan pengamatan #blokirkominfo.
Diketahui ada total tujuh PSE yang diblokir oleh Kominfo, yakni Yahoo Search Engine, PayPal, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, dan Origin. Masyarakat memprotes Kominfo yang telah memblokir aplikasi penyedia keuangan dan games tersebut, lantaran dinilai merugikan konten kreator, pekerja lepas, hingga gamers.
Sampai-sampai, netizen membandingkan beberapa aplikasi yang telah diblokir tersebut dengan terdaftarnya aplikasi yang diduga sebagai aplikasi judi online, belum lagi situs judi online yang masih bisa diakses bebas. Dalam perjalanan dinamika penegakan Permenkominfo ini, situs PSE Kominfo harus menerima 20 juta serangan siber dalam satu hari.
PayPal diketahui sebagai layanan keuangan, penerimaan dan pengiriman dana dari luar negeri. Biasanya, dimanfaatkan oleh masyarakat yang bekerja dengan perusahaan asing, pekerja lepas, hingga konten kreator, masyarakat juga memanfaatkan aplikasi ini untuk bertransaksi dengan marketplace luar negeri.
Warga yang tinggal di Kota Bekasi, Nandan (29) adalah salah satu penggunanya pada tahun 2017 silam. Ia menggunakan Paypal untuk bertransaksi dengan marketplace luar negeri.
“Dulu pernah buat beli barang di marketplace, itu pusatnya di China, bayarnya harus pakai PayPal. Sekarang saya pakai Dana, Dana itu lingkupnya lokal saja,” ungkapnya.
Selain digunakan untuk bertransaksi dengan marketplace, ia juga pernah memanfaatkan PayPal untuk bertransaksi di pasar trading, seperti Forex. Pengalaman berikutnya, ia juga pernah memanfaatkan PayPal untuk memasang iklan di laman media sosial Facebook.
Saat ini, masyarakat yang bertransaksi dengan marketplace, trading, dan lainnya yang berkantor di luar negeri kata Nandan menggunakan kartu kredit, selain PayPal.”Kalau setau saya kebanyakan yang saya tau pakainya kartu kredit selain PayPal,” tambahnya.
Pagi kemarin, Kominfo menyebut total ada 9.039 PSE yang sudah mendaftar, 53 PSE di-suspend lantaran data pendaftaran tidak valid, 7 PSE lainnya diblokir. Setelah mendapat protes dari masyarakat, Kominfo memberikan waktu lima hari PayPal dapat kembali diakses.
“Kami buka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, untuk melakukan migrasi, supaya uang-uangnya tidak hilang. Karena memang tadi kami belum berhasil, atau PayPal tidak membangun komunikasi dengan kami,” Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.
Sementara Steam, Dota, dan Counter Strike disebut telah membangun komunikasi dengan Kominfo, ketiganya disebut tengah dalam proses mendaftar. Sisanya,, termasuk Yahoo Search Engine, Kominfo belum mendapat informasi tiga PSE sisanya akan mendaftar.
Informasi terbaru tentang Google dan YouTube, Semuel menyampaikan bahwa Google telah mendaftarkan Google Search Engine, YouTube, dan Google Map secara manual sejak tanggal 20 Juli lalu. Sedangkan Google Cloud telah berhasil mendaftar online.
Menjawab dugaan beberapa aplikasi judi online yang mendaftar, Semuel telah memastikan bahwa aplikasi seperti Domino Qiu-qiu tersebut bukan aplikasi judi online, melainkan game. Bisa dimainkan tanpa top up uang cash.
“Itu kita bisa main tanpa menggunakan uang. Masyarakat kalau melihat itu bisa juga melaporkan kepada kami,” tambahnya.
Ia meyakinkan pihaknya tetap mempelajari aplikasi dan situs ilegal, seperti judi online dan situs porno.”Internet itu kan memang ada sejuta jalan menuju kesana, tapi kan ruang publiknya yang kita jaga,” tukasnya.
Sementara itu, Pengamat Internet Development Institute, Alfons Tanudjaya mengatakan bahwa setiap pemblokiran akan mengganggu Comfort Zone, terutama pada pengguna aplikasi. Ini lah yang terjadi pada PayPal dan Steam.
Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah langkah Kominfo memblokir Steam, sementara Steam telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga, diperlukan koordinasi antar instansi atau kementerian pada penerapan PSE ini, mengingat Kominfo adalah pintu gerbang aktivitas digital di Indonesia.
“Padahal setiap aplikasi berkaitan dengan kementerian atau institusi yang berbeda-beda. Contohnya Steam dengan gaming, dengan e-sport, dengan Kemenpora,” ungkapnya.
Sedangkan PayPal, berkaitan dengan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, diluar kewajiban PayPal untuk mendaftar sebagai PSE, juga mesti terdaftar di BI dan OJK sebagai penyedia layanan keuangan.
Ia berpendapat protes dari masyarakat tidak bisa serta merta menghentikan penegakan aturan, melainkan harus mencari solusi atas layanan yang dihentikan. Ada beberapa layanan aplikasi yang bisa menggantikan PayPal, diantaranya Wise, layanan keuangan asing tapi telah terdaftar.
Lagi-lagi, Alfons mengingatkan pentingnya kedaulatan bangsa di dunia digital. “Dan kita harus sadar, ini penting sekali, kita nggak bisa gara-gara protes ini, atau gara-gara koordinasi yang kurang baik, lalu dihentikan (penegakan aturan),” paparnya.
Kedaulatan digital kata Alfons akan sangat berpengaruh pada dunia nyata, beberapa contohnya disebut diantaranya fenomena Arab Spring, Brexit, hingga kemenangan Donald Trump.
“Jadi kenapa itu penting, karena kita akan menghadapi Pemilu tahun 2024, kalau ini dibiarkan dan data digital kita dikuasai oleh orang lain, dan orang-orang asing, yang hancur ini Indonesia,” tegasnya. (Sur)
