RADARBEKASI.ID, BEKASI -Pendataan penerima subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tak mampu yang bersekolah di SMP swasta Kota Bekasi masih berlangsung hingga saat ini.
“Proses pendataan masih dilakukan, karena kan ada beberapa sekolah juga yang masih membuka pendaftaran,” ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Krisman Irwandi kepada Radar Bekasi, Selasa (2/8).
Sebanyak 165 SMP swasta di Kota Bekasi telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Disdik untuk mengimplementasikan program yang menargetkan penerima subsidi 3.500 siswa tersebut. Program itu akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi sebesar Rp15 miliar.
Lebih lanjut Krisman mengatakan, setelah proses pendataan selesai, maka pihaknya akan melakukan pengajuan data kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Sebenarnya program bantuan ini kan berlaku untuk anggaran 2023, tapikan pembelajaran sudah dimulai. Makanya kami akan coba ajukan melalui dana perubahan APBD 2022,” katanya.
Sementara, Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly mengungkapkan, proses pendataan memang masih dilakukan.
“Proses pendataannya memang masih dilakukan, karena memang ada beberapa sekolah yang masih memiliki kuota siswa baru,” ucapnya.
Menurut Ayung, proses pendataan masih akan dilakukan sampai dengan proses cut off data pokok kependidikan (Dapodik) yang akan berakhir sampai 31 Agustus 2022.
“Kalau swasta masih bisa menerima siswa sampai cut off Dapodik, jadi proses pendataannya masih dilakukan sama pihak sub rayon masing-masing,” tuturnya.
Menurut data BMPS Kota Bekasi, dari 165 sekolah jumlah penerima bantuan sudah terdata sebanyak 1.548 siswa. “Itu data sementara, jumlahnya bisa terus bertambah. Pendataan ini kita lakukan melalui google form untuk mengetahui dengan cepat data sementara,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui terkait rencana Disdik yang akan menggunakan anggaran perubahan APBD 2022 untuk program subsidi pendidikan.
“Kami hanya tahu program tersebut akan menggunakan anggaran 2023,” ujarnya.
Polisi PKS itu meminta agar Disdik dapat berdiskusi secara intens dengan komisi IV DPRD Kota Bekasi. Sebab menurutnya terkait program bantuan tersebut belum dibicarakan dengan baik.
“Program beasiswa sekolah swasta tempo hari tidak terkomunikasikan dengan baik dengan DPRD. Jadi mungkin bisa dibicarakan lebih jelas lagi dengan kami,” pungkasnya. (dew)
