Soal BOSDA, Ketua FPKS Desak Disdik Ubah KUA-PPAS Tahun 2023

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi.

 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Guna meningkatkan kualitas pendidikan Kota Bekasi, khususnya terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di tingkat SD dan SMP, Ketua Fraksi PKS Sardi Efendi meminta ada perubahan anggaran dari Rp90 ribu per siswa menjadi Rp100 ribu per siswa.


“Dinas Pendidikan segera melakukan perubahan KUA PPAS tahun 2023 dan memperjelas Anggaran BOSDA SMP Negeri, agar operasional sekolah dapat berjalan dengan baik. Begitu juga untuk sekolah dasar negeri (SDN) masa dari dulu cuma 30 ribu,” papar Sardi.

Politisi yang juga pengurus Alumni UNJ ini juga meminta ada perubahan mekanisme pencairan. Tidak ditampung di Dinas Pendidikan, tetapi proses pencairannya langsung ke sekolah SMP dan SD negeri. Karena ujung tombak peningkatan mutu pendidikan, kata Sardi, ada di sekolah tempat para guru mengajar dan mendidik.


“Mekanisme juga harus segera dilakukan perubahan. Jangan lagi terkonsentrasi di Dinas pendidikan. Saya minta Inspektorat Kota Bekasi membuat mekanisme dan mengawal pencairan BOSDA ini ke sekolah-sekolah,” papar Sardi.

Mantan Ketua Komisi 4 ini menilai bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi selalu lamban dan kurang inovasi dalam pengelolaan pendidikan di wilayah Kota Bekasi. Sehingga setiap tahun selalu menyisakan sejumlah persoalan dan tidak pernah tuntas. Seperti kekurangan guru dan pesoalan PPDB yang semakin ruwet.

“Masalah pendidikan di Kota Bekasi bukannya selesai. Ini setiap tahun selalu saja muncul masalah dan tak pernah tuntas. Disdik agar membenahi persoalan BOSDA dan seluruh kepala sekolah disiapkan untuk menerima langsung BOSDA. Masa kalah dengan kabupaten/kota lain, BOSDA-nya,” pungkas Sardi, kesal. (zar).