RADARBEKASI.ID, BEKASI – G20 EMPOWER sebagai aliansi dari Group of Twenty (G20) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada negara anggota G20 untuk melanjutkan komitmen yang telah dibangun pada G20 Italy tahun 2021 lalu dalam tiga poin.
Pertama, mengaktifkan, memfasilitasi, dan mempromosikan komitmen bersama dengan sektor swasta untuk memantau dan menyusun data Key Performance Indicator (KPI) di tingkat nasional. Kedua, kolaborasi bersama antara sektor swasta dan publik untuk mendukung program untuk perempuan di UKM.
Ketiga, menerapkan kerja cepat dalam memberdayakan masa depan dan pekerjaan perempuan khususnya dalam membangun agenda nasional yang secara langsung menyasar perempuan. Rekomendasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Chair G20 EMPOWER, Yessie D Yosetya pada Ministerial Conference on Women Empowerment (MCWE) G20 2022 di Bali, 24-25 Agustus 2022.
Di bawah Kepresidenan G20 EMPOWER Indonesia, isu prioritas dari Kepresidenan Italia sebelumnya diperkuat melalui pemantauan kemajuan kepemimpinan perempuan di sektor swasta, yang disebut sebut Akuntabilitas Implementasi KPI Pemberdayaan G20.
Tiga poin rekomendasi yang mudah diadopsi disusun untuk memastikan pengukuran KPI dalam mendukung kepemimpinan perempuan. Pertama, bersama dengan ILO & OECD, EMPOWER menghasilkan sebuah dasbor untuk mengukur KPI yang telah disepakati akan dirilis setiap tahun. Kedua, EMPOWER memanfaatkan jaringan advokat dari seluruh negara anggota G20 yang bertujuan untuk memiliki multiplier effect dalam mempercepat kepemimpinan perempuan. Ketiga, EMPOWER juga menghasilkan Playbook yang menyatukan lebih dari 73 praktik baik dari berbagai perusahaan di 15 negara yang dapat segera diimplementasikan oleh sektor swasta.
G20 EMPOWER juga memperkuat isu-isu prioritas dengan menangani pekerja perempuan sebagai basis pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, EMPOWER menghasilkan rekomendasi yang dapat diambil oleh sektor swasta untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam Usaha Kecil dan Menengah. Upaya terkoordinasi lebih lanjut yang mencakup peningkatan kerjasama sektor publik dan swasta dalam mendukung UKM perempuan, meningkatkan akses keuangan bagi perempuan di UKM, dan menetapkan kebijakan untuk memungkinkan lebih banyak perempuan di UKM.
Lebih jauh, EMPOWER juga membangun ekonomi masa depan melalui peningkatan keterampilan dan pemberdayaan digital, sektor swasta didorong untuk membangun keterampilan masa depan digital bagi perempuan dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi digital, membuat program pelatihan yang disesuaikan, dan pelacakan dan pemantauan berkelanjutan.
“Sebagai pemimpin sektor swasta, kami mendorong sektor swasta di seluruh negara anggota G20 untuk mengadopsi tiga poin penting. Pertama, KPI inti G20 diukur dan diungkapkan secara publik setiap tahun melalui pemantauan tingkat perusahaan. Kedua, program dukungan khusus untuk perempuan di UKM, termasuk evaluasi pelaksanaan program dukungan. Ketiga, partisipasi aktif dalam membangun keterampilan digital masa depan bagi perempuan,” ujar Yessie.
“Setiap isu prioritas adalah hasil kolaborasi bersama antara semua anggota negara G20, mitra kami, & mitra pengetahuan kami, Boston Consulting Group,” jelas Yessie lebih jauh.
Tiga topik terkait upaya menutup kesenjangan gender dan mewujudkan pemberdayaan perempuan menjadi fokus diskusi di MCWE G20 2022. Pertama, kondisi ekonomi pasca Covid-19, khususnya terkait peluang yang hilang di pasar tenaga kerja. Kedua, menutup kesenjangan gender digital, khususnya mengenai partisipasi dan masa depan perempuan dalam ekonomi digital. Ketiga, kewirausahaan perempuan khususnya terkait percepatan kesetaraan dan percepatan pemulihan.
Ketiga tema utama tersebut merupakan isu-isu perempuan yang telah dibahas di seluruh rangkaian pertemuan Women20 dan G20 EMPOWER sebagai bagian dari gugus tugas Kepresidenan G20 Indonesia. MCWE G20 sendiri memiliki misi untuk menegaskan kembali komitmen para pemimpin G20 selama ini, serta untuk membahas praktik-praktik yang menjanjikan dan isu-isu kritis yang akan menutup kesenjangan gender dan mewujudkan pemberdayaan perempuan.
Hadir dalam pertemuan MCWE G20 2022 yang diadakan secara hybrid ini, sekitar 150 delegasi dan ratusan peserta undangan online. Turut hadir juga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Koordinator PMK RI, Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Minister of Equal Opportunities and Family of Italy, Elena Bonetti, Minister for Women, Commonwealth of Australia, Katy Gallagher, Minister of State, Ministry of Social and Family Development, Singapore, Sun Xueling, President, National Institute for Women, Mexico, Nadine Flora Gasman Zylbermann, Senior Specialist, Gender, Equality and Non-Discrimination at Work, International Labour Organization, Joni Simpson.
“Kami percaya, hanya melalui kerajsama global dan komitmen yang kuat, dapat mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya di masa pemulihan Covid-19 dengan terus mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga.
Menurut Bintang, pada 2022 UN Women merilis data bahwa pandemi Covid-19 memperburuk disparitas gender dalam ketahanan ekonomi saat ini. Kondisi tersebut mempengaruhi 740 juta perempuan yang bekerja di sektor informal. Selain itu, perempuan yang bekerja pada sektor formal maupun pengusaha berpenghasilan rendah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara itu, pada 2021 GSMA merilis data yang menunjukkan kesenjangan pengguna internet global sebesar 17 persen. Angka tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan gender digital di semua wilayah di dunia. Lebih jauh mencerminkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap golongan tertentu, termasuk perempuan sendiri.
Lebih jauh, penyelenggaraan MCWE G20 2022 ini telah memenuhi empat poin besar yang telah disepakati sebelumnya. Pertama, berhasil mengidentifikasi lanskap global, tren masa depan, dan lintasan negara-negara anggota G20 pada isu-isu pemberdayaan perempuan, khususnya yang terkait dengan tiga isu prioritas ekonomi perawatan, kesenjangan gender digital, dan perempuan di UKM.
Kedua, berhasil menggelar diskusi dengan pemangku kepentingan G20 yang relevan termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, pakar pembangunan, dan lainnya, tentang bagaimana meningkatkan isu pemberdayaan perempuan, dengan fokus pada tiga isu, termasuk mengidentifikasi peluang, tantangan dan kerjasama masa depan.
Ketiga, berhasil berbagi praktik baik dan pembelajaran antar negara anggota G20 dalam isu-isu pemberdayaan perempuan terkait dengan tiga topik diskusi, termasuk memberikan titik aksi untuk pengembangan pendekatan adaptif untuk mendukung kebijakan pemberdayaan perempuan pasca Covid-19. Keempat, menghasilkan rekomendasi untuk pertemuan pemimpin G20 dari konferensi tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan khususnya terkait penerapan pendekatan nyata terhadap kebijakan dan program yang berorientasi terhadap aksi pemberdayaan perempuan.
MCWE G20 Presidensi Indonesia yang telah berlangsung sejak 23 Agustus di Bali ini menjadi acara bersama yang melibatkan unsur pemerintah dari negara anggota G20 dan organisasi non-pemerintah. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk melanjutkan MCWE G20 selama Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022.
Co-Chair G20 EMPOWER Rinawati Prihatiningsih menambahkan, di bawah Kepresidenan Indonesia, kembali seluruh delegasi sepakat aksi akselerasi pemberdayaan dan representasi akses ekonomi perempuan tidak saja untuk tenaga kerja perempuan yang bekerja di perusahaan besar namun juga untuk para perempuan, baik sebagai pemilik usaha juga termasuk tenaga kerja yang berkerja di sektor UKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga sangat bangga dukungan yang terus mengalir dengan terus bertambahnya jumlah para advokat G20 EMPOWER yang terdiri dari pimpinan bisnis, asosiasi, dan organisasi dalam mendukung dan mempromosikan tujuan G20 EMPOWER baik di tingkat nasional maupun di negara yang tergabung di dalam dan di luar G20,” ujarnya.
“Aliansi G20 EMPOWER akan terus berfungsi secara berbeda dari kelompok kerja G20 lainnya, menyatukan dan menguatkan kolaborasi perwakilan pemerintah dan sektor swasta untuk berbagi praktik terbaik, membahas tantangan dan peluang terhadap pemberdayaan dan akses kepemimpinan ekonomi perempuan, di tengah dinamika transformasi kesehatan, ekonomi, transisi energi global, untuk pulih bersama, bangkit lebih kuat ” jelas Rina lebih jauh.
Selama Kepresidenan G20 Indonesia, isu pemberdayaan perempuan menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas, baik di dalam working groups maupun engagement groups. Terkait hal ini, G20 EMPOWER dan W20 secara khusus membahas isu pemberdayaan perempuan di berbagai forum dan telah menghasilkan komunike. Hasil diskusinya telah dipresentasikan pada MCWE 2022, termasuk rekomendasi masing-masing kepada pemerintah. Lebih jauh, beberapa praktik terbaik dan pembelajaran tentang program pemberdayaan perempuan Indonesia juga telah disampaikan oleh sektor swasta Indonesia terpilih.
Selain pertemuan tingkat menteri, kegiatan ini pun dilengkapi dengan pameran produk UMKM dimana peserta program Sisternet XL Axiata turut berpartisipasi didalamnya. Pendalaman budaya dan kunjungan wisata juga diselenggarakan sebagai acara sampingan bagi para peserta. Para peserta khususnya delegasi yang hadir pun disuguhkan sesi khusus dengan tema Berbagai Pengalaman Indonesia.
Karena isu pemberdayaan perempuan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka di sesi ini mereka diajak untuk memahami secara signifikan tentang bagaimana upaya kolaboratif antara pemerintah dan aliansi bisnis mereka dapat dilakukan secara efektif dan berdampak positif pada perempuan. Tentunya dengan menerapkan pengalaman atau kejadian nyata di Indonesia. (oke)
