RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat memastikan belum ada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengenai penunjukan langsung Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Walaupun sampai sekarang belum ada kepastian mengenai pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) partai berlambang pohon beringin di Kabupaten Bekasi ini.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kabupaten Bekasi DPD Partai Golkar Jawa Barat, Amin Fauzi mengatakan, pelaksanaan Musdalub DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi tidak berlangsung di bulan Agustus 2022 ini. Alasannya, karena belum ada kepastian pelaksanaannya.
Saat ini kata dia, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, TB. Ace Hasan Syadzily, beserta tim fungsionaris sedang melakukan konsolidasi ke seluruh kota dan kabupaten. Sedangkan jabatan Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Deden Y Hidayat, sudah tiga kali diperpanjang, terakhir masa jabatannya sampai 31 Agustus 2022.
Persoalan seperti ini bukan yang pertama di Kabupaten Bekasi, sebelumnya paska kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin, sempat terjadi kekosongan, sampai akhirnya almarhum Eka Supria Atmaja terpilih sebagai ketua DPD Golkar definitif. Walaupun sebenarnya, kekosongan yang terjadi sekarang ini paling terpanjang.
“Bukan rahasia umum di Golkar, khususnya di Kabupaten Bekasi banyak tarik menarik kepentingan dan sehingga menunjukan kualitas atau power lobi-lobi, akhirnya ada kegamangan,” katanya.
Menurutnya, akan ada empat nama calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, yakni Akhmad Marjuki, Asep Surya Atmaja, H. Mahdi, dan Tuti Nurcholifah Yasin. Namun demikian nama tersebut belum final. “Ini saya dapat informasi baru sebatas lisan, dan belum final. Nanti finalisasinya ketika panitia sudah terbentuk, ada persyaratan dan sebagainya,” ucapnya.
Pada kondisi seperti sekarang, dirinya menilai, semua merasa punya kekuatan dan hebat, sehingga pertimbangan-pertimbangan partai di Jawa Barat harus betul-betul dicermati secara khusus, sehingga tidak ada kekisruhan ketika penetapan ketua definitif. “Himbasnya kader stagnan, mau bergerak juga rumit, sehingga semuanya terhenti ketika belum definitif,” tuturnya.
Menurutnya, diskresi dilakukan ketika ada persoalan yang signifikan di internal. Sejauh ini belum ada langkah dari DPP untuk menurunkan surat diskresi. Misalkan diskresi itu diturunkan, aturan harus tetap dikedepankan.
“Saya sudah sampaikan saat Rakerda di Bogor, bahwa untuk Kabupaten Bekasi kita minta prioritas, tidak intervensi, serahkan semua kepada kekuatan pemilih, karena yang tahu Bekasi adalah orang Bekasi. Itu pertimbangan-pertimbangan yang harus dicermati lebih matang,” tukasnya.
Sebelumnya, Plt Ketua DPD Partai Golkar memprediksi jika ada penunjukan langsung dalam pemilihan pimpinan Golkar Kabupaten Bekasi,”Bisa saja, diskresi atau kebijakan partai politik sederhana, yang setuju bergabung, yang tidak setuju silahkan keluar,”tegasnya. (pra)
