Evaluasi Gerbang, Menara BTS, dan JPO

KUNJUNGI LOKASI KEJADIAN : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) bersama Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto (kedua kiri) meninjau lokasi kecelakaan maut yang menyebabkan 10 korban meninggal dunia di Jalan Sultan Agung, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis (1/9). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gerbang sekolah, menara Base Transceiver Station (BTS) kamuflase, dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah sejumlah komponen yang menjadi pembicaraan satu hari pasca kecelakaan truk kontainer di depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kota Baru 2 dan 3. Ketiganya berkaitan erat dengan kecelakaan dan keselamatan siswa saat datang maupun pulang sekolah.

Beberapa kesimpulan dari rapat pihak sekolah membuahkan hasil permintaan pembangunan JPO dan satu lagi pintu untuk keluar masuk sekolah yang akan diakses oleh siswa. Jembatan penyebrangan diusulkan untuk menjaga keamanan siswa yang datang dari seberang jalan.


Nantinya, orang tua yang mengantar siswa maupun siswanya sendiri bisa melalui JPO untuk menyebrang salah satu jalan utama di Kota Bekasi ini. Pantauan di lapangan, jalan ini memang dilalui oleh banyak kendaraan berdimensi besar, hampir setiap saat ada kendaraan sumbu tiga yang melintas, belum lagi ditambah dengan padatnya volume Lalu Lintas (Lalin).

Yang kedua, sekolah juga menyampaikan usulan untuk dibangun satu lagi pintu akses keluar masuk siswa. Pintu gerbang sekolah tetap ada, hanya saja ditambah dengan satu pintu untuk akses keluar masuk siswa di bagian samping kiri sekolah.


“Untuk keluar masuk anak-anak kita minta ada pintu keluar dari samping,” ungkap Kepala Sekolah SDN Kota Baru 3, Yeti Taryati, Kamis (1/9).

Persis di samping kiri sekolah, terdapat jalan akses masuk pemukiman warga, Jalan Hj Ilyas Kampung Rawa Pasung, akses jalan ini muat dilalui dua kendaraan roda dua. Dengan begitu, kendaraan roda empat tetap bisa masuk ke lingkungan sekolah melalui gerbang bagian depan yang berhadapan langsung dengan jalan.

Usulan ini disampaikan langsung oleh pihak sekolah kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat datang ke sekolah.”Tadi pak Gubernur bilang akan secepatnya direalisasikan,” tambahnya.

Ridwan Kamil datang membicarakan keselamatan lahir batin seluruh warga sekolah, khususnya siswa. Ia menyampaikan pembicaraan bersama dengan kepala sekolah terkait dengan pengaturan akses keluar masuk sekolah, supaya tidak langsung berhadapan dengan jalan besar.

“Ini supaya tidak langsung muncul ke jalan besar, jadi mungkin lewat jalan samping dulu,” ungkapnya.

Zona keselamatan sekolah bagi daerah padat penduduk seperti Kota Bekasi kata Emil tidak mudah. Terlebih letak SDN Kota Baru 2 dan 3 tidak seideal seperti sekolah-sekolah yang berada di komplek perumahan.

Hematnya, solusinya adalah membuat sistem untuk memonitor kedatangan dan kepulangan siswa, walaupun situasinya berdekatan dengan jalan.

Ia menitipkan pesan untuk menjaga keselamatan anak dari rumah sampai ke sekolah, begitupun sebaliknya. Karena orang tua adalah guru bagi anak di rumah, sedangkan guru adalah orang tua bagi anak di sekolah.

Usulan berikutnya yang ia terima adalah pembangunan JPO. Jika itu termasuk solusi untuk menjaga keselamatan siswa, ia dan Plt Walikota Bekasi disebut akan mengupayakan pembangunan JPO terealisasi secepatnya.

“Saya kira itu akan saya respon secepatnya,” tambahnya.

Semua akan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk menara BTS kamuflase yang rubuh beberapa saat pasca kejadian. Akibatnya, korban jiwa bertambah satu orang, kernet mobil boks yang berada di seberang jalan.

Ia mengatakan bahwa peletakan lokasi menara BTS kamuflase tidak bisa sembarangan. Walaupun kata Emil, kehadiran menara ini sudah benar.

Pasca kejadian ini, setiap menara BTS kamuflase harus dihitung benar, sehingga tidak berakibat fatal seperti kemarin. Maka, tiang BTS ini juga harus dievaluasi.

“Saya kira itu juga akan menjadi perhatian, karena harusnya tidak bisa sembarangan ya,” tukasnya.

Sebelumnya, terkait dengan letak sekolah yang berdekatan dengan jalan raya, Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan bahwa sekolah di Jalan Sultan Agung ini sudah berdiri tidak kurang dari 10 tahun yang lalu.

Pemerintah Kota (Pemkot) bisa saja merelokasi sekolah, tapi bukan perkara mudah mencari lokasi lahan untuk relokasi sekolah di Kota Bekasi. Maka, Pemkot akan fokus pada aspek keselamatan siswa.

“Jadi saya kira bagaimana meningkatkan terkait keselamatan itu tadi. Apakah dengan fasilitas lalu lintas, petugas, dan lain sebagainya,” kata Tri.

Awal pekan nanti rencananya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi akan memberikan trauma healing kepada guru-guru sekolah. Sebelumnya memang disampaikan bahwa guru-guru di sekolah mengalami trauma atas kecelakaan yang merenggut nyawa 10 orang, empat diantaranya siswa.

Komisioner Bidang Hukum KPAD Kota Bekasi, Novrian menyampaikan ada beberapa perbaikan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sekolah berstatus ramah anak. Pertama yang harus diperhatikan adalah tingginya lalu lintas kendaraan di depan sekolah, maka dibutuhkan JPO yang layak dan ramah anak.

“Kita bisa belajar di beberapa daerah yang mungkin sudah bagus jembatan penyebrangannya, sehingga anak ketika menyebrang merasa nyaman,” ungkapnya.

Kemudian, Novrian menyebut perlu ada kajian terkait dengan akses keluar masuk siswa yang berhadapan langsung dengan jalan. Ini menjadi salah satu aspek yang beresiko terhadap keselamatan masyarakat sekolah, khususnya siswa.

“Perlu ada patroli khusus ketika itu ada di lokasi rawan terhadap kendaraan-kendaraan besar dan juga kecelakaan, patroli khusus yang bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun anak-anak,” tambahnya.

Bantuan kepada korban datang dari berbagai pihak, diantaranya PT Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin, bantuan dan santunan diberikan kepada supir dan kernet mobil boks.

Seluruh biaya perawatan supir mobil boks, Rojali dipastikan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah selama 12 bulan, selanjutnya 50 persen upah sampai sembuh.

“Saya mewakili keluarga besar BPJAMSOSTEK turut prihatin atas musibah yang terjadi. Kejadian ini juga membuka mata kita bahwa risiko kecelakaan dan kematian dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu negara hadir melalui BPJAMSOSTEK untuk melindungi para pekerja,” ungkap Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, Roswita Nilakurnia di RS Ananda.

Sementara kernet mobil boks, Ridho Santoso terkonfirmasi meninggal dunia saat tiba di RS. Keluarga Ridho diberikan santunan Rp259 juta, terdiri dari santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah, biaya pemakaman, dan seluruh saldo jaminan hari tua. (sur)