Buruh Ancam Kepung DPR

Illustrasi : Ratusan buruh melakukan aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani Bekasi Selatan, Rabu (10/11). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tiga jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digulirkan pemerintah diprediksi tidak akan cukup untuk menutup beban biaya hidup masyarakat. Naiknya harga berbagai komoditas pasca kenaikan harga BBM akan lebih tinggi dibandingkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Sebelum memutuskan untuk menaikkan harga BBM, pemerintah menggulirkan tiga jenis BLT, salah satunya BLT yang diberikan langsung melalui Pemerintah Daerah (Pemda). Bantuan ini diberikan dalam bentuk subsidi transportasi, diberikan kepada pengemudi angkutan, ojek, sampai nelayan.


Bantuan disalurkan oleh Pemda melalui anggaran Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), masing-masing disisihkan dua persen untuk bantuan ini. Dalam Peraturan Walikota Bekasi nomor 7 tahun 2020, dana transfer didapat dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp141 miliar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,1 triliun.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Latu Har Hary mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat tidak tepat menaikkan BBM saat harga minyak dunia turun. Sementara terkait dengan sederet bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ia menilai bahwa dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat akan lebih besar, tidak sebanding dengan besaran bantuan yang diberikan.


“Rp150 ribu per bulan itu dengan biaya yang mereka (masyarakat) keluarkan (ditambah) dengan kebaikan BBM, kenaikan harga bahan pokok, belum lagi biaya BBM yang mereka keluarkan untuk transportasinya saya yakin akan jauh dari angka itu,” kata Latu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Masya Kota Bekasi tahun 2021 Rp2,4 juta. Sementara rata-rata pengeluaran kelompok 40 persen terbawah Rp1,03 juta.

Termasuk salah satu BLT yang disebut akan didistribusikan oleh Pemda, ia mempertanyakan berapa nilai anggaran bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemda. Lebih Lanjut, ia mengatakan bahwa Kota Bekasi perlu menghitung berapa jumlah masyarakat yang terdampak akibat kenaikan BBM ini, termasuk besaran bantuan yang akan diberikan kepada tiap sasaran.

Jika dana transfer DAU dan DBH dari pemerintah pusat tidak ditambah, akan membebani keuangan daerah.”Kan ini juga belum jelas, berapa besar nilai subsidinya, apakah sebanding dengan jumlah masyarakat tidak mampu yang terdampak,” tambahnya.

Dampak kenaikan BBM ini diprediksi akan terlihat secara menyeluruh dalam waktu tiga bulan, termasuk untuk menentukan berapa besar jumlah masyarakat dan bantuan yang harus diberikan untuk membantu masyarakat mempertahankan daya belinya.

BBM bersubsidi jenis Pertalite kata Latu, sedianya tidak bisa dipengaruhi oleh harga keekonomian. Pasalnya, BBM jenis ini memang dikhususkan sebagai barang subsidi, berbeda dengan BBM jenis lain.

Lebih-lebih, harga BBM dinaikkan saat harga minyak dunia turun.”Jadi pertanyaan besar buat kita, kalau harga minyak dunia turun sementara negara lain bisa memberikan harga keekonomiannya turun, kenapa kita membebankan kepada harga subsidi,” tukasnya.

Terkait dengan bantuan subsidi transportasi, DPC Organda Kota Bekasi tengah rapat membahas bantuan kepada sopir angkutan umum di Kota Bekasi. Finalisasi rapat pembahasan akan dilaksanakan hari ini.

“Nah disini kita mewakili angkutan barang dan angkutan kota, mewakili mereka untuk berbicara dengan pemerintah kota agar pihak-pihak yang terkena dampak kenaikan BBM ini tidak terlalu terbebani dengan adanya kebijakan pemerintah pusat tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPC Organda Kota Bekasi, RM Purwadi.

Pasca kenaikan BBM kemarin, Masyarakat ramai membandingkan harga BBM di SPBU Pertamina dengan SPBU Vivo. Tapi kemarin di Kota Bekasi, harga BBM jenis Revvo RON 89 tidak menyala, hanya nampak harga BBm jenis Revvo RON 92 dan 95, masing-masing Rp15,4 ribu dan Rp16,1 ribu per liter.

Kendaraan yang mengisi BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU di Kota Bekasi terpantau dicatat nomor kendaraannya. Namun, Pertamina Patra Niaga memastikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi belum diberlakukan.

Pencatatan nomor kendaraan disebut dalam rangka uji coba pola distribusi di SPBU.”Saat ini masih dalam masa pendaftaran, kemudian di SPBU juga dilakukan uji coba,” ungkap Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan.

Sementara itu, Ribuan buruh yang tergabung ke dalam aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) akan mengepung Gedung DPR RI, Selasa (6/9/2022). Kedatangan mereka untuk menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh Presiden, Joko Widodo, Sabtu (3/9/2022) kemarin. Mereka menuntut agar harga BBM tidak dinaikan, karena dampaknya sangat luar biasa.

“Intinya tanggal 6 September 2022 kita akan melakukan aksi penolakan ke Gedung DPR RI. Dari Kabupaten Bekasi buruh yang akan berangkat ke Gedung DPR RI sebanyak dua ribu,” ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM), Amir Mahfud kepada Radar Bekasi, Minggu (4/9/2022).

Sebelumnya, Amir menyampaikan, buruh sudah memberikan masukan agar kenaikan harga BBM ini jangan sampai dilakukan, karena dampaknya sangat luar biasa. Tetapi saat ini kenaikan BBM tetap dilakukan.

“Kenaikan harga ini dengan dasar subsidi. Sedangkan bagi kita, subsidi itu hak rakyat, jangankan bicara BBM murah, BBM gratis pun kalau bisa ya laksanakan. Artinya, nggak bisa lagi alasan subsidi untuk rakyat,” tukasnya.(sur/pra)