RADARBEKASI.ID, BEKASI – Executive Committee (Exco) Nasional Partai Buruh Kabupaten Bekasi menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan langkah politik yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk meraup dukungan pada Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, dengan kenaikan BBM pemerintah akan memberikan subsidi kepada masyarakat tidak mampu sekitar 20 juta jiwa.
“Menang banyak PDIP, 20 juta orang dikasih BLT, besok Pemilu milih siapa. Sudah kelihatan bangat pasti milih PDIP, 20 juta di tangan. Kasihlah KTP, KK, nomor telepon. Mangkanya besok PDIP menang lagi,” ujar Deputi Bapilu Exco Nasional Partai Buruh, Amir Mahfud, kepada Radar Bekasi, Minggu (4/9/2022).
Kata Amir, semua yang dilakukan pemerintah ujung-ujungnya merupakan politik. “Kalau saya melihat situasi ini politiknya kenceng bangat. Rakyat yang 20 juta bakal membela, karena BLT dan Bansos,” tuturnya.
Amir membeberkan, saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) BBM naik politisi PDIP sampai nangis-nangis. Bahkan, dirinya diminta membuat aksi penolakan BBM oleh Rieke Diah Pitaloka, yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI. Sedangkan saat ini ketika buruh menjerit dengan kenaikan BBM, orang-orang tersebut tidak ada yang bersuara.
“Sekarang pas kita jerit kaga ada yang nongol pisan. Rieke kaga nongol, Nyumarno kaga nongol, curang bangat dah. Zamannya dia berkuasa naikin harga enak bangat. Pas kita demo, disebut teroris, radikal, komunis, dan sebagainya,” tukasnya.
Oleh karena itu, Amir memastikan, ribuan buruh yang tergabung ke dalam aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) akan mengepung Gedung DPR RI, Selasa (6/9/2022). Kedatangan mereka untuk menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh Presiden, Joko Widodo, Sabtu (3/9/2022) kemarin. Mereka menuntut agar harga BBM tidak dinaikan, karena dampaknya sangat luar biasa.
“Intinya tanggal 6 September 2022 kita akan melakukan aksi penolakan ke Gedung DPR RI. Dari Kabupaten Bekasi buruh yang akan berangkat ke Gedung DPR RI sebanyak dua ribu,” ungkapnya.
Menyikapi itu, Wakil Ketua DPC Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun menuturkan, dari awal partainya sangat mendukung sikap Presiden Joko Widodo sudah tidak menaikan harga BBM bersubsidi. Namun apa daya saat memang perlu adanya kepastian terkait anggaran, akhirnya BBM bersubsidi naik.
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Jio ini menegaskan, stigma partai lain yang mengatakan bahwa kenaikan BBM merupakan safari politik partainya, itu salah besar. Pasalnya, BBM naik, saat pandemi Covid-19 pemerintah justru sudah berupaya bagaimana ekonomi ini berjalan lancar, baik, tidak stagnan, sehingga perlu adanya BLT, pada akhirnya dinikmati oleh para buruh.
“Kalau ada stigma dari teman-teman terkait BLT BBM ini dialihkan sebagai kegiatan safari politik PDI Perjuangan, saya rasa itu terlalu dini untuk berkomentar seperti itu. Karena BLT BBM yang dialihkan ke masyarakat, itu agar lebih tepat sasaran,” katanya. (pra)
