RADARBEKASI.ID, BEKASI – Elemen masyarakat yang menyatakan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin meluas, termasuk di Bekasi. Saat pemerintah memutuskan pilihan terakhirnya akhir pekan kemarin, muncul desakan kepada pemerintah merubah dan memperbaiki kebijakan harga BBM, karena ada tendensi manipulasi harga.
Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut sudah tidak lagi mampu untuk menanggung beban subsidi BBM. Selain penolakan, pemerintah juga diminta memperbaiki kebijakan penetapan harga BBM, karena dasar penetapan harga BBM di Indonesia oleh Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) disebut menggunakan dasar harga BBM dengan kualitas lebih tinggi.
Dalam paparan KPBB, harga bensin di Indonesia hanya memenuhi standar spesifikasi mesin kendaraan euro 1. Jika dihitung berdasarkan harga minyak mentah akhir-akhir ini serta kualitas BBMnya, Harga Pokok Penjualan (HPP) Pertalite 90 sebesar Rp12.420, BBM ini dijual di SPBU dengan harga Rp10 ribu.
Dengan kondisi harga minyak mentah yang sama, harga bensin dengan kualitas lebih tinggi di Malaysia HPPnya Rp9.866, dijual di SPBU dengan harga Rp6.804. Pemerintah Malaysia memberikan subsidi BBM kualitas kendaraan euro 4.
Begitu juga BBM diesel atau solar, BBM jenis Dexlite 51 di Indonesia HPPnya Rp14.240, BBM dengan kualifikasi mesin kendaraan euro 1 ini dijual di SPBU Rp17.800. Sementara di Malaysia, HPP BBM diesel untuk kualifikasi mesin kendaraan euro 4 HPPnya Rp10.347, dijual di SPBU Rp7.136.
Lebih lanjut KPPB juga memaparkan harga jual kedua jenis BBM tersebut di Australia, dimana spesifikasinya lebih tinggi lagi, untuk kendaraan dengan teknologi euro 6. Bensin dengan HPP Rp9.093 dijual Rp16.422, BBM diesel dengan HPP Rp12.548 dijual Rp20.644.
Berdasarkan data-data yang dimiliki oleh KPBB, pemerintah disebut telah memainkan strategi, untuk memberikan kesan BBM murah dijual di Indonesia. Padahal, kualitasnya buruk, mereka menyebutnya dengan BBM kotor yang berpotensi merusak mesin hingga lingkungan.
“Disini kelihatan betul bahwa pemerintah juga memainkan strategi untuk menciptakan citra adanya BBM murah yang dipasarkan di Indonesia.” papar Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin.
Hasil analisis data ini kata Safrudin, bertendensi terjadinya manipulasi harga dengan kualitas BBM yang dipasarkan. Di Malaysia dan Australia, pergerakan harga minyak mentah mempengaruhi harga BBM, namun pemerintah di kedua negara memposisikan diri sebagai penjamin akhir.Sehingga, pemerintah akan memberikan jaminan berupa subsidi saat harga minyak mentah melambung tinggi.
Di sana kata Safrudin, surplus produsen atau keuntungan yang diperoleh produsen minyak secara berlebihan dapat dicegah. Sementara di Indonesia, surplus produsen terjadi terus menerus. Hal ini disebabkan karena harga BBM didasarkan pada harga BBM dengan kualitas lebih tinggi yang ada di bursa minyak Singapura (MOPS).
Ia mencatat ada kekeliruan dalam penentuan dasar harga jual BBM di Indonesia. Dimana harga BBM dengan kadar RON 90 menggunakan harga BBM di Singapura yang hanya memperdagangkan BBM dengan kadar RON 92. “Kan nggak adil jadinya, ada manipulasi disini,” tambahnya.
Ia menyimpulkan pemerintah harus merestrukturisasi harga BBM agar terhindar dari praktik manipulasi dan surplus produsen yang berlebihan. Selanjutnya, pemerintah juga harus transparan atas pendapatan dari penjualan minyak mentah yang masuk ke kantong negara, pendapatan ini harus dibagikan kepada masyarakat sesuai amanat Pasal 33 UU Dasar 1945.
Saat mengumumkan kenaikan harga BBM belum lama ini, pemerintah telah menjelaskan bahwa sekalipun harga minyak dunia atau ICP turun, subsidi masih akan terus membengkak.
Jika harga rata-rata minyak dunia turun ke angka 85 US Dollar per barel, subsidi BBM akan bertambah menjadi Rp640 triliun. Tapi jika harga rata-rata ICP masih di angka 100 US Dollar, maka anggaran subsidi akan mencapai Rp649 triliun.
“Kami terus mengalami perhitungan dengan harga ICP yang turun ke US$ 90 sekalipun maka subsidi masih akan besar,” kaya Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resmi.
Awal pekan, nampak pergerakan massa dari Bekasi ke Jakarta untuk menolak kenaikan harga BBM. Kemarin, pergerakan massa menolak kenaikan BBM digelar di Bekasi, massa mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Kelompok mahasiswa yang terdiri dari beberapa organisasi ini menyampaikan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kenaikan harga BBM yang semakin membebani rakyat, khususnya rakyat yang ada di Bekasi.
“Apalagi dengan adanya kenaikan BBM ini, harga bahan pokok juga pasti akan naik,” kata Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi, Syahridin.
Sementara itu, Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi menerima aspirasi yang disampaikan oleh massa. Rencananya hari ini, Pemkot Bekasi akan mengirimkan surat berisi aspirasi yang telah disampaikan oleh massa kepada pemerintah pusat.
Surat ini kaya Tri, nantinya bisa digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam menyikapi respon masyarakat setelah harga BBM diputuskan naik. “Saya besok akan memberikan surat pengantar ya, apa yang menjadi harapan dan keinginan para mahasiswa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Pemkot guna meringankan beban warganya. Salah satunya, pengalokasian anggaran bantuan oleh pemerintah pusat, bantuan ini akan berfungsi sebagai jaring pengaman atas dampak yang timbul dari naiknya harga BBM. (Sur)
