RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan mahasiswa dan Organisasi Masyarakat (Ormas) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Selasa (6/9).
Dengan membawa poster dan spanduk, mereka menuntut kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dibatalkan. Namun dalam aksi tersebut, tidak ada kerusuhan yang terjadi antara pendemo dan pihak keamanan, seperti Polisi dan Satpol PP.
Ketua Bidang Hukum GMNI, Rizal mengatakan, aksi yang mereka lakukan ini, untuk membatalkan kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya, dengan naiknya harga BBM ini sangat membebani masyarakat, mengingat akan mempengaruhi semua aspek.
“Kenaikan BBM itu sangat memberatkan masyarakat, yang akan berdampak terhadap naiknya tarif transportasi, dan harga kebutuhan pokok lainnya juga akan ikut naik. Jadi, kenaikan BBM ini efeknya menyeluruh,” ucap Rizal kepada Radar Bekasi, saat melakukan aksi, Selasa (6/9).
Alasan kenaikan harga BBM karena akan ada subsidi untuk masyarakat, Rizal menilai, sebenarnya itu hanya siasat dari pemerintah saja. Ketika ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan setelah kenaikan harga BBM, hanya sekedar gali lubang tutup lubang bagi masyarakat.
“Ketika ada BLT atau bantuan dari pemerintah diberikan, tapi harga bahan pokok naik. Itu sama saja tidak membantu masyarakat. Kami akan melakukan aksi lanjutan dengan masa yang lebih banyak,” ancam Rizal.
Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, yang ikut memantau unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Bekasi menyampaikan, pihaknya menerjunkan 950 aparat gabungan dari Kepolisian, TNI, Satpol PP.
Gidion menegaskan, dalam aksi demonstrasi tersebut, tidak ada kericuhan, dan semua bisa terkendali.
“Semua berjalan dengan baik, tertib, dan mereka sudah menyampaikan aspirasinya,” beber Gidion.
Selain di Kantor Pemkab Bekasi, pengamanan juga dilakukan di beberapa titik lain, seperti SPBU, kantor pemerintahan, kemudian semua yang berhubungan dengan Pertamina. Termasuk mengantisipasi sweeping yang dikhawatirkan dilakukan oleh buruh.
“Karena ini sifatnya antisipatif, prediksinya setiap potensi yang menjadi objek sasaran unjuk rasa, seperti SPBU, kantor pemerintahan, kemudian semua yang berhubungan dengan Pertamina, dilakukan penjagaan,” terang Gidion.
Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Deni Mulyadi menyampaikan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), pihaknya melakukan pengamanan bersama-sama dengan Kepolisian dan TNI.
“Dari Satpol PP, kami menerjunkan 100 orang, untuk melakukan penjagaan di Kantor Pemkab Bekasi. Alhamdulilah, semua berjalan dengan aman dan terkendali,” ujar Deni. (pra)
