RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Pemerintah Kota Bekasi diminta serius merealisasikan program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai upaya pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu Bantargebang.
Dengan program tersebut diharapkan dapat menekan volume sampah di tengah terbatasnya zonasi pembuangan di TPA Sumur Batu.
Namun, hingga saat ini progres pembangunan PLTSa yang digadang-gadang melibatkan pihak ketiga itu belum menemui titik terang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim turut mempertanyakan keseriusan Pemkot yang hingga saat ini belum melakukan lelang, kerjasama dengan pihak ketiga untuk merealisasikan PLTSa Sumur Batu.
“Saya juga belum mengerti sampai sekarang belum ada lelangnya. Mungkin seperti apa saya belum tau ini,” kata Arif Kepada Radar Bekasi, Rabu (7/9).
Arif menilai, untuk proses lebih cepat, pihaknya juga mengusulkan untuk realisasi program tersebut tidak hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) namun juga melibatkan pihak lain.
“Saya juga belum tau kendalanya apa. Yang persis memang ada puluhan perusahaan yang mendaftar untuk membangun PLTSa. Kita akan tanya langsung progresnya apa kendalanya terakhir progres ini,” ungkapnya.
Warga Kota Bekasi, Ruslan, mengapresiasi jika program PLTSa benar-benar terealisasi. Selain sebagai capain mengembangkan sampah menjadi energi terbarukan, pihaknya juga berharap adanya program itu berdampak positif untuk lingkungan.
“Saya dukung ya. Apalagi nantinya listrik yang dihasilkan dapat disalurkan ke masyarakat yang kurang mampu. Dan itu sangat membantu,” ucapnya.
Namun pihaknya juga mengingatkan jangan sampai pengelolaan PLTSa memunculkan masalah baru utamanya terkait pencemaran udara jika dalam prosesnya melakukan sistem pembakaran.
“Intinya saya sangat mendukung PLTSa di Kota Bekasi. Tapi, harus perhatikan juga udara saat produksi berlangsung. Saya harap secepatnya dapat beroperasi PLTSa di Sumur Batu,” tukasnya.
Terpisah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi ketika dikonfirmasi Radar Bekasi, Rabu (7/9) belum memberikan tanggapan perihal perkembangan program PLTSa tersebut. Termasuk kendala yang dihadapi. (pay).
