RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pilihan terakhir pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari sekian kelompok masyarakat yang akan diberi bantuan oleh pemerintah, tidak secara tegas menyentuh pelaku UMKM.
Pelaku UMKM Makan dan Minum (Mamin) adalah salah satu yang terdampak, beberapa harga barang dagangan di pasar sudah naik. Seperti cabai, harganya naik dari Rp 50 ribu sebelum BBM naik menjadi Rp 90 ribu, kemudian telur naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu.
Sampai saat ini, para pelaku UMKM Mamin belum memutuskan untuk menaikkan harga jual produk mereka. Alasannya, daya beli masyarakat tahun 2022 ini belum naik signifikan, mereka takut kehilangan pelanggan jika menaikkan harga jual.
“Paling ada dua kemungkinan, mengecilkan (ukuran) produk atau mengurangi keuntungan,” kata Ketua UMKM Cluster Mamin Kota Bekasi, Afif Ridwan, Kamis (8/9).
Afif tidak bisa banyak berkata untuk menggambarkan situasi yang dihadapi pelaku UMKM dua tahun ini, dihantam pandemi dan naiknya beberapa komponen biaya hidup seperti tarif listrik, bahan pokok, dan BBM. Saat pandemi, pelaku UMKM Mamin yang bergerak menjual makanan siap saji beralih menjual makanan beku.
Selama ini pelaku UMKM memang masih eksis. Namun, untuk menghadapi hantaman bertubi-tubi dan yang terakhir kenaikan harga BBM, Afif berharap Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bisa kembali digelontorkan pemerintah.
Bantuan ini berguna membantu UMKM tetap hidup lantaran menyasar langsung pada pelaku UMKM. Selanjutnya, pemerintah diharapkan dapat membantu akses pasar para pelaku UMKM lebih luas, termasuk pemerintah daerah bisa memenuhi kebutuhan dengan cara membeli produk UMKM.
Jika sudah tidak lagi bisa menahan tingginya harga bahan baku di pasar, pilihan terakhir para pelaku UMKM Mamin adalah menaikkan harga jual.
“Ekstrimnya kalau tidak bisa bertahan, kita naikin harga. Bagaimanapun kondisinya kita naikin harga,” tambahnya.
Ongkos transportasi adalah salah satu yang sudah dipastikan naik, pengusaha Angkutan Kota (Angkot) di Kota Bekasi beberapa waktu lalu memutuskan untuk menaikkan tarif Rp 500 sampai Rp1.000 sementara waktu.
Naiknya ongkos transportasi ini diyakini akan berdampak pada daya beli masyarakat. Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang diberikan oleh pemerintah dinilai tidak mampu menutupi naiknya biaya hidup masyarakat setelah BBM naik.
Terkait dengan upaya pemerintah membantu UMKM, selama ini belum ada alokasi bantuan kepada para pelaku UMKM.
“Kalau mereka ganti (kenaikan BBM) itu dengan BLT. Pertanyaannya adalah, apakah BLT itu juga sampai pada pelaku UMKM,” kata Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Latu Har Hary.
Jika bantuan kepada UMKM dibebankan kepada pemerintah daerah, ia menilai akan memberatkan anggaran keuangan Pemerintah Kota (Pemkot).
Bantuan yang diharapkan oleh pelaku UMKM seperti relaksasi pinjaman perbankan dinilai akan membantu para pelaku UMKM.
“Tapi kalau bisa dilakukan (BPUM dan relaksasi) sih salah satu hal yang bisa menekan dalam tanda kutip beban masyarakat terkait dengan kenaikan suku bunga, terus beban hutang yang meningkat dan segala macamnya,” ungkapnya.
Pengawasan pergerakan harga tengah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi. Harga sejumlah barang dagang saat ini masih fluktuatif, naik turun harga belum bisa diperkirakan.
“Ada beberapa yang hari ini mulai turun lagi, telur mulai turun menjadi Rp 28 ribu, sebelumnya kan Rp 32 ribu. Mudah-mudahan bisa kembali ke harga normal,” kata Kepala Disperindag Kota Bekasi, Tedi Hafni.
Koordinasi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan pemerintah kota atau kabupaten sudah dilakukan. Untuk menjaga kestabilan harga, pekan lalu pemerintah daerah termasuk Kota Bekasi diminta untuk menyerahkan daftar agen di pasar tradisional, pemerintah pusat rencananya akan mengirimkan langsung sejumlah komoditas kepada para agen untuk dijual kepada masyarakat.
Untuk mengawasi dan menjaga tingkat inflasi, salah satu yang sudah dilakukan adalah mengawasi harga berbagai barang dagang di pasar. Oknum spekulan yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan fluktuasi harga adalah aspek yang sangat diperhatikan oleh Pemkot Bekasi.
“Kota Bekasi kan menjadi salah satu tolok ukur untuk pengukuran tingkat inflasi nasional. Untuk Kota Bekasi masih relatif aman,” paparnya.
Penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM juga disampaikan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Bekasi. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat akibat pandemi Covid-19 masih dirasakan.
“Karena rakyat masih sangat terpukul dengan Covid-19 yang belum benar-benar hilang, masih pada hidup susah sekarang, malah bikin bahan-bahan makanan ikut naik,” ungkap ketua Kadin Kota Bekasi, Gunawan. (sur)
