Ribuan Kader PKS ‘Berdiam’ di Pinggir Jalan

FOTO BERSAMA : Sejumlah kader PKS Kabupaten Bekasi, Foto bersama usai melaksanakan aksi flashmob atau berdiam sejenak, sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM. ISTIMEWA/RADAR BEKASI

 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ribuan pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi melakukan aksi flashmob berdiam diri sejenak di pinggir jalan, mulai dari Tambun Selatan perbatasan Kota Bekasi sampai Kedungwaringin perbatasan Kabupaten Karawang, Sabtu (10/9/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.


Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi, Uryan Riana mengatakan, flashmob ini instruksikan langsung dari Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, sebagai salah satu penolakan atas kenaikan BBM. Kata Uriyan, flashmob ini diikuti oleh seluruh fraksi, baik provinsi maupun kabupaten, pengurus DPD, DPC, ranting, anggota, dan simpatisan PKS se Kabupaten Bekasi.

“Yang hadir ribuan, karena sepanjang jalan dari Tambun Selatan (perbatasan dengan Kota Bekasi), sampai Kedungwaringin (perbatasan Kabupaten Karawang),” ujarnya kepada Radar Bekasi, Minggu (11/9/2022).


Dalam flashmob (berdiam diri sejenak di pinggir jalan) tersebut, pengurus dan kader PKS yang terdiri dari perempuan maupun laki-laki ini sambil membentangkan bendera dan spanduk yang bertuliskan penolakan BBM. Seperti, kalau BBM naik, bisa menyengsarakan rakyat. Kemudian yang lebih nyeleneh, yang boleh naik suami gua doang, kalau BBM nggak boleh naik.

“Mereka (pengurus dan kader) yang mengikuti flashmob ini membawa spanduk tolak kenaikan BBM, dengan berbagai tema yang dibuat sendiri,” ungkapnya.

Sebelumnya, saat paripurna KUA-PPAS APBD Perubahan 2022, Jumat (9/9/2022) kemarin, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi melakukan penolakan kenaikan BBM. Menurut Uriyan, yang juga sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, dengan aksi yang dilakukannya ini bisa mengajak dari fraksi lain untuk ikut melakukan penolakan BBM.

Alasannya, karena kenaikan BBM ini akan mengakibatkan naiknya barang-barang pokok. Kemudian barang jasa dan lain-lainnya, karena hampir semua barang dan jasa dipindahkan oleh alat transportasi, yang memang harus pakai bahan bakar. “Kita pengen DPRD Kabupaten Bekasi menyuarakan atau menyampaikan penolakan kenaikan BBM ini ke pusat, dengan berkirim surat,” ungkapnya.

Untuk langkah selanjutnya, Uriyan mengaku, masih menunggu arahan dari DPR RI. Untuk sekarang masyarakat umum sudah melakukan demo ke istana, provinsi, maupun kabupaten dan kota, untuk menolak kenaikan BBM. Begitu juga mahasiswa maupun buruh. Bahkan, lintas Ormas Islam juga akan melakukan hal yang serupa, menolak BBM.

“Langkah selanjutnya kita nunggu teman-teman DPR RI, karena ini serentak. Kita pakai jalur komando,” jelasnya. (pra)