Awas, Warga Miskin Bertambah

Illustrasi : Warga membantu nenek Manah yang tinggal di bilik kayu di Kampung Pulo Gelatik Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, Senin (22/6). Angka kemiskinan di Bekasi bertambah pada masa pandemi Covid -19. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Angka kemiskinan di Bekasi diprediksi bertambah signifikan seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut mengerek harga sejumlah komoditas pokok. Suramnya kondisi ekonomi masyarakat ini juga mendorong kenaikan inflasi dalam rentang 6,6 persen sampai 6,8 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (Jabar), jumlah warga miskin bulan Maret 2022 di pedesaan maupun perkotaan naik. Meskipun, pemerintah yakin angka kemiskinan akan turun 0,3 persen disaat harga BBM naik, berkat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM.


Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuono mengingatkan pemerintah supaya waspada terhadap peningkatan angka kemiskinan. Pemerintah dan semua pihak diminta untuk belajar dari pengalaman naiknya harga BBM tahun 2015, inflasi, jumlah warga miskin, hingga tingkat kedalaman kemiskinan, naik.

Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dinilai sudah baik, mampu menurunkan angka kemiskinan kemiskinan satu digit.


“Jangan sampai membuat kita lengah tidak bisa mengendalikan harga di masing-masing daerah itu bisa berdampak pada hal yang lebih besar, yaitu tingginya angka kemiskinan,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah belum lama ini.

Kemarin, Menteri Koordinator (Menko) Bidang perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa komoditas bahan pokok, yakni beras memberikan kontribusi terbesar kepada garis kemiskinan. Pada bulan Maret, kontribusi komoditas ini masing-masing 23,79 persen di Desa, dan 19,69 persen di Kota.

Komoditas berikutnya yang besar kontribusinya adalah rokok, masing-masing 11,63 persen di desa, dan 12,21 persen di kota. Untuk itu, ia berharap pemerintah di tingkat kabupaten atau kota dapat menguasai semua data ini.

“Yang mempengaruhi kemiskinan yang utama itu beras, berpengaruh 23,04% di desa dan 19,38% di kota,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi, Rabu (14/9).

Profil kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada Maret 2022 menunjukkan jumlah warga miskin meningkat 66,1 ribu jiwa, 3,01 juta jiwa di perkotaan dan 1,06 juta jiwa di pedesaan. Kontribusi komoditas bahan makanan menjadi yang terbesar, yakni beras 22,18 dan rokok 13,00 di perkotaan.

Sedangkan di pedesaan, kontribusi beras terhadap garis kemiskinan sebesar 25,86 dan rokok 9,67. Sementara untuk komoditas bukan makanan, kontribusi terhadap garis kemiskinan terbesar disumbang oleh perumahan 10,03 dan bensin 3,60. Sedangkan pedesaan, perumahan juga yang terbesar, menyumbang kontribusi 9,70 dan bensin 2,92.

Akhir tahun 2021, jumlah warga miskin di Kota Bekasi berdasarkan data BPS terakhir pada bulan September 2021 sebanyak 144,12 ribu jiwa. Sementara kabupaten Bekasi, 202,7 ribu jiwa.Inflasi tujuh kota di Jawa Barat pada Agustus, hanya Bekasi yang mengalami inflasi, sebesar 0,12 persen.

Upaya untuk menjaga inflasi di daerah sudah disusun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada SKPD yang bersentuhan langsung dengan harga komoditas di Pasar, langkah yang telah dilakukan adalah melakukan pengawasan pergerakan harga.

Selanjutnya, program yang telah disusun adalah pelaksanaan pasar murah bagi masyarakat, menyediakan akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lewat pameran di tiga pusat perbelanjaan modern. Dalam pelaksanaan pasar murah jika laju kenaikan harga tak terkendali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Bulog, pemerintah di tingkat provinsi, dan pusat.

“Sementara ini (inflasi) kan Kota Bekasi masih cukup terkendali. Tapi kita sudah siap, sudah kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” kata Kepala Disperindag Kota Bekasi, Tedi Hafni.

Pihaknya juga telah mendata dan memetakan distributor hingga agen yang ada di pasar. Data tersebut disetorkan kepada pemerintah pusat, dengan tujuan barang dagang bisa dikirim langsung kepada distributor dan agen agar masyarakat bisa mendapat barang kebutuhan dengan harga terjangkau.

“Sehingga akan mengurangi spekulan-spekulan, karena langsung para agen ini disupport oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

Fokus pemerintah daerah dalam menjaga tingkat inflasi ini kata Pengamat Ekonomi STIE Mulia Pratama, Andi Muhammad Sadli yakni dengan cara memastikan pasokan hingga harga kebutuhan pokok terkendali. Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, memastikan jenis komoditas yang masuk dalam kelompok inflasi inti, atau yang langsung mempengaruhi inflasi, seperti bahan pokok.

Maka, pemerintah bisa memberikan stimulus pada produsen atau UMKM yang memproduksi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, minyak, telur, dan lain-lain. Berikutnya, pemerintah daerah bisa memberikan ruang yang luas untuk komoditas bahan pokok yang tidak dihasilkan di Kota Bekasi, ini bisa dilakukan lewat kerjasama antar pemerintah daerah.

“Pemerintah harus mendiagnosis barang apa yang langka, karena kalau dia langkah harga pasti akan naik. Karena kalau itu (bahan pokok) naik, semua akan ikut naik, itu harus dijaga,” paparnya.

Selanjutnya, UMKM harus didorong untuk memiliki daya saing, hal ini berguna untuk menjaga tingkat pendapatan masyarakat pada angka tertentu. Supaya daya beli masyarakat bisa tetap dijaga.

Penindakan terhadap spekulan atau oknum yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan, ini bisa dilakukan pemerintah untuk mengintervensi harga kebutuhan pokok.

“Itu harus ditindak tegas, karena orang bisa bermain api di tengah krisis, karena motif keuntungan, spekulasi muncul,” tambahnya.

Bantalan sosial menurutnya adalah cara untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat disaat tingkat inflasi melonjak, disaat yang sama angka-angka dalam perekonomian naik, seperti harga barang.

Dengan cara ini, pemerintah daerah bisa ikut mewujudkan tingkat pertumbuhan yang telah ditargetkan tercapai.

Sebelumnya, Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi telah membaik pasca pandemi Covid-19. Ditunjukkan dengan keikutsertaan dua ribu perusahaan pada bursa kerja yang dibuka pada tanggal 7 September lalu, bertujuan untuk menekan tingkat pengangguran terbuka.

“Artinya, ada kenaikan BBM tidak menyurutkan, bahwa perusahaan sedang tumbuh, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi di Bekasi. Hari ini (pertumbuhan ekonomi) kita 3,8 – 4,2, saya kira kita optimis dengan proses pembangunan yang ada,” ungkapnya saat menghadiri pembukaan bursa kerja.

Pengaruh kenaikan BBM terhadap inflasi kata Tri, membutuhkan peran pemerintah. Kota Bekasi sudah mendapat perintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memanfaatkan dana yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Ia juga menyampaikan dalam waktu dekat, Kota Bekasi akan menggelar operasi pasar untuk menyediakan bahan pokok dengan harga stabil bagi masyarakat.

“Kita sudah dapat perintah dari pak menteri dalam negeri, menteri keuangan, untuk menggunakan dana-dana yang kita miliki untuk melakukan penetrasi pasar,” tambahnya. (Sur)