RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dalam mengantisipasi terjadinya inflasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melakukan berbagai cara. Salah satunya, mendata warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyiapkan anggaran sebesar Rp 17 miliar.
“Untuk sumber bantuan ini ada tiga, yaitu dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten. Jadi, kami harus pastikan supaya bantuan tidak tumpang tindih,” kata Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Menurut dia, kebijakan tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat, untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
Adapun anggaran Rp 17 miliar itu, bersumber dari dua mata anggaran. Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen.
“Anggaran yang dialokasikan dari transfer umum ini sebesar Rp 7 miliar, atau dua persen dari dana bagi hasil pemerintah pusat,” ujar Dani.
Sumber pendanaan kedua, berasal dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2022, meski tidak dipakai seluruhnya. Hingga pertengahan bulan September, pemerintah daerah memiliki sisa anggaran BTT sebesar Rp 20 miliar yang dialokasikan hingga penghujung tahun 2022.
“Kalau dipakai semua tidak mungkin, karena sekarang menghadapi musim penghujan, biasanya ada alokasi anggaran juga untuk penanganan bencana. Kami pakai setengah atau Rp 10 miliar, artinya ada Rp 17 miliar untuk penanganan inflasi,” terang Dani.
Pihaknya kini tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan, termasuk menentukan sasaran penerima bantuan yang semula diprioritaskan bagi para nelayan berupa pemberian voucher solar.
“Namun saat kami diskusikan di tingkat provinsi, ternyata kegiatan yang akan dilakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum, sudah dicover anggaran provinsi,” bebernya.
Kemudian, bantuan padat karya juga sudah dilakukan pemerintah pusat kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
“Sudah ada juga bantuan dari pusat. Jadi supaya tidak duplikasi, saya dan Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa, karena baik sasaran dan objek, jangan sampai sama lagi,” ucap Dani.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Muchlis menyampaikan, pihaknya terus melakukan pengecekan harga-harga komoditas bahan pokok, untuk kemudian dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Perdagangan serta Kemendagri melalui Inspektorat Daerah.
“Harga bahan pokok di Kabupaten Bekasi belum mengalami kenaikan secara signifikan. Baru sekitar dua persen saja, jadi belum sampai terjadi inflasi, masih jauh itu. Stok bahan pangan juga masih aman,” tutur Muchlis.
Pihaknya juga akan melakukan intervensi untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti cabai dan telur, dengan merencanakan operasi pasar murah di sejumlah titik.
Sementara itu, penyaluran BLT BBM mulai disalurkan di Kabupaten Bekasi, ada sebanyak 1.994 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebesar Rp 500.000 periode September – Oktober 2022.
Penyaluran BLT BBM oleh Kantor Pos Indonesia cabang Cikarang Barat ini, dilakukan per wilayah Rukun Warga (RW), guna menghindari terjadinya penumpukan antrian.
Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa Sukadanau, Ipul, saat mendampingi penyaluran tersebut mengungkapkan, BLT subsidi BBM disalurkan kepada para KPM yang diambil berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS), di Desa Sukadanau.
“Mekanisme penyalurannya kami lakukan per dusun melalui ketua RW, dan diselesaikan semuanya dalam satu hari,” tandas Ipul.
Lanjut Ipul, pelaksanaan dan nilai bantuan sosial tersebut, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Nomor 158/5/HK.01/8/2022.
“Sebanyak 1.994 KPM dari total warga dari tiga dusun sebanyak 12.000 orang, masing-masing mendapat sebesar Rp 500.000, dengan rincian Rp 300.000 periode September-Oktober, dan Rp 200.000 merupakan bantuan program sembako,” jelas Ipul.
Salah satu warga RT 003 RW 06, penerima manfaat BLT BBM, Murni (60) mengaku senang dengan adanya bantuan sosial pemerintah tersebut. Pasalnya, kenaikan harga BBM tentunya juga akan disertai dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok.
“Tentu saja senang dapat uang Rp 500.000 dari pemerintah untuk dipakai nambahin modal usaha warung. Semoga kedepanya, ada lagi program yang lebih memperhatikan rakyat kecil,” harapnya. (and)
