RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketahanan pangan akhir-akhir ini kembali menjadi isu global yang diperhatikan oleh setiap negara. Belum selesai dengan pandemi Covid-19, dunia kembali dikejutkan dengan konflik Ukraina-Rusia yang menjadi salah satu produsen pangan dunia. Lebih lanjut, perubahan iklim yang melanda juga menyebabkan kegagalan panen dan bencana, seperti yang terjadi di Pakistan. Kombinasi krisis dan bencana tersebut membuat harga pangan dunia melonjak drastis.
Dalam pertemuan G-20 Agriculture Deputy Meeting-ADM pertengahan tahun 2022, sistem pangan global juga menjadi salah satu agenda yang dibahas. Hal tersebut secara tidak langsung juga mendukung salah satu tujuan SDG’s yakni mengakhiri kelaparan global. Pada kondisi dalam negeri, terdapat beberapa komoditas pangan impor yang sangat terpengaruh akibat adanya krisis pangan ini, seperti kedelai dan gandum. Dengan kondisi demikian, perlu adanya rencana cepat dan tepat yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengamankan ketahanan pangan nasional.
Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan menurut UU No. 18/2012 tentang pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan Global Food Security Index (GFSI), ketahanan pangan suatu wilayah dapat diukur berdasarkan empat indikator, yakni keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, serta ketahanan sumber daya alam. Pada tahun 2021, nilai indeks ketahanan pangan Indonesia sebesar 59,2 atau turun dari 61,4 pada tahun sebelumnya. Nilai ini menempatkan Indonesia berada di rangking 69 dunia, di bawah Malaysia, Vietnam, dan Philipina pada level Asia Tenggara.
Rendahnya nilai indeks ketahanan sumber daya alam Indonesia terjadi akibat nilai indeks kualitas nutrisi dan keamanan makanan serta indeks ketahanan sumber daya alam. Pada kedua indikator itu, Indonesia menempati peringkat 95 dan 113 dari 113 negara yang diukur. Secara penghitungan, indeks ini mengukur variasi dan kualitas gizi dari makanan rata-rata, serta keamanan makanan serta menilai keterpaparan suatu negara terhadap dampak perubahan iklim; kerentanannya terhadap risiko sumber daya alam; dan bagaimana negara beradaptasi dengan risiko ini.
Sebagai negara agraris, kerentanan Indonesia pada perubahan iklim memicu kekhawatiran tersendiri. Bahkan Asisten Direktur Departemen Makropudensial Bank Indonesia memprediksi kerugian Indonesia yang diakibatkan oleh perubahan iklim dapat mencapai 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2050 sebagai dampak multiplier. Perubahan iklim akan menggagalkan panen dan menurunkan produktivitas juga menggeser musim tanam dan panen.
Permintaan dan Penawaran Pangan Indonesia
Pangan masih memegang peranan terbesar dalam porsi konsumsi masyarakat Indonesia. Dalam Survey Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 di 90 kota, sektor makanan memegang 33,68 konsumsi masyarakat Indonesia. Bahkan dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2021, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makanan sebesar 49,25 persen dari total pengeluaran.
Beberapa komoditas yang sering dikonsumsi masyarakat mengalami pergeseran beberapa tahun terakhir. Seiring dengan kesadaran gizi dan diversifikasi selera, terdapat komoditas yang mengalami peningkatan drastis dalam konsumsi per kapita rumah tangga Indonesia pada tahun 2021 dibanding awal tahun 2000 seperti ikan, daging ayam ras, telur, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tahu, tempe, dan minyak. Sementara itu komoditas beras, ketela pohon, dan gula pasir mengalami penurunan.
Bahkan jika dibandingkan tahun 2015, konsumsi perkapita komoditas makanan Indonesia masih terdapat perubahan seperti kenaikan konsumsi atas bahan tepung terigu, ikan dan udang, daging sapi dan daging ayam, telur, tahu dan tempe, serta minyak goreng. Konsumsi tersebut bersifat substitusi ataupun komplemen dalam santapan masyarakat Indonesia, terlebih komoditas tepung terigu. Komoditas ini terus naik sebagai substitusi dari komoditas beras yang mengalami penurunan konsumsi per kapita.
Di sisi lain, secara absolut nilai konsumsi total mengalami perubahan signifikan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Selama 10 tahun terakhir, komoditas tepung terigu perikanan, daging, dan bahan bumbu seperti bawang dan cabai meningkat di atas 40 persen.
Pada sisi supply, berdasarkan data BPS tercatat pada tahun 2021 produksi cabai, telur, populasi ayam dan sapi meningkat dibanding tahun 2020. Namun demikian, padi sebagai bahan baku makanan pokok mengalami penurunan produksi. Di sisi lain impor beberapa bahan seperti tepung terigu dan gandum mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, diperlukan langkah dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mendongkrak produksi bahan pangan Indonesia.
Membangun Ketahanan Pangan Indonesia
Pembahasan ketahanan pangan akan selalu beriringan dengan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta keamanan pangan dengan memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Dalam jangka pendek, pengambilan keputusan akan pengamanan stok pangan wajib tetap diutamakan oleh stakeholder.
Peran pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam membangun suksesnya program ketahanan pangan dapat melalui tiga faktor yakni petani, bahan, dan penguasaan teknologi. Nilai kesejahteraan petani perlu ditingkatkan guna menarik minat petani muda dalam berkarya. Hal tersebut berkaitan dengan insentif serta intervensi pemerintah dalam program pemasaran yang adil, baik bagi petani maupun pedagang atau konsumen. Pada faktor bahan, saat ini Indonesia masih mengimpor pupuk dari beberapa negara, termasuk Rusia. Dengan kondisi konflik yang melibatkan Rusia tentu akan diperlukan satu langkah strategi dalam pengamanan stok pupuk. Terakhir, perlunya adaptasi teknologi bagi petani Indoneisia. Di tengah tingginya rumah tangga pertanian yang berusia 45 tahun ke atas, penerapan teknologi diperlukan untuk menunjang produktivitas hasil panen yang maksimal dan berdampak pada kesejahteraan petani itu sendiri.
Dengan kesungguhan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang mandiri akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan primernya. (*)
