Bangunan Ormas di Kalijati Kayuringin Belum Dibongkar, DPRD Bilang Begini

Sejumlah bangunan ormas di bantaran Kalijati, Kayuringin yang belum dibongkar, Kamis (22/9).

 

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Belum dibongkarnya bangunan diduga milik sejumlah ormas di bantaran Kalijati, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, mendapat reaksi dari DPRD Kota Bekasi.


Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim yang turut memantau pembongkaran mengklaim, dirinya sudah ke lokasi dan bertemu sejumlah anggota ormas.

“Saya sempat bilang kepada mereka bahwa ormas adalah bagian dari masyarakat. Kita mempunyai cita-cita yang sama dan tujuan yang sama,” kata dia.


Arif mengatakan, pihaknya mengajak dan menjaga bersama-sama menjaga lingkungan dalam program pemerintah Bekasi untuk penanggulangan banjir.

“Karena banjir menjadi momok yang besar bagi masyarakat kita. Kita sepakat ikuti program pemerintah. Namun, ada yang diajukan oleh teman-teman ormas silakan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah dalam hal ini kecamatan, kelurahan dan DBMSDA,” ujarnya.

Ia menyampaikan, kalau memang ada win win solution silakan dibahas dengan musyawarah, kalau ada persoalan besar tolong dikecilkan, supaya bisa berjalan dengan baik.

“Dan saya dengar sudah ada solusinya, entah seperti apa saya belum mendapatkan laporan dari teman-teman,” imbuhnya.

Kendati demikian, kalau memang itu masuk dalam penertiban, dia menyarankan agar silakan ditertibkan. Namun, dia menilai keberadaan posko ormas tidak semuanya dianggap negatif.

“Jadi saya rasa disitu ada beberapa ormas yang tidak ada persoalan dan kita harus apresiasi hal tersebut. Tapi kalau bangunan tersebut mengganggu, kita sama-sama komunikasikan untuk melakukan penertiban. Tapi sekali lagi tadi saya sudah komunikasikan bahwa bangunan tersebut tidak mengganggu saluran tersebut,” ungkapnya.

Sementara, hingga saat ini warga menginginkan bangunan milik sejumlah ormas, yaitu Gibas, FBR, Pemuda Pancasila (PP) dan BPKP Banten turut ditertibkan petugas gabungan.

Bahkan, warga memprotes dan meneriaki petugas yang melakukan penertiban yang dinilai tebang pilih. (pay)