RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Demokrat, Abdul Rozak menyoal sulitnya menjalin komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal itu juga ia sampaikan pada Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2022 (APBD-P TA 2022) dan Raperda APBD TA 2023, Sabtu (24/9).
“Jadi, saya merasa kesulitan berkomunikasi dengan TAPD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan sebagai anggota DPRD itu punya hak untuk menjaring aspirasi mereka, tapi selama tiga tahun saya menjadi anggota dewan, aspirasi masyarakat yang saya input, kumpulkan, dan laporkan sampai saat ini tak ada kejelasan yang konkret,” keluh Abdul Rozak ketika dikonfirmasi Radar Bekasi, Minggu (25/9).
Menurutnya, keluhan yang disampaikannya sudah beberapa kali dipertanyakan untuk memperoleh jawaban yang konkret. Namun, hasilnya dinilai selalu tak memuaskan. “Kebutuhan saya komunikasi dengan TAPD. Seperti apa sih mekanismenya yang sudah masuk TAPD? Lagi-lagi selalu bicara dengan tanda kutip, yaitu tidak dapat berkomunikasi dengan alasan tanda kutip. Itu menjadi suatu pertanyaan besar,” ungkapnya.
“Sama hal dengan pimpinan, saya koordinasi jawabannya juga tidak memuaskan, karena jawab urusan dengan ketua fraksi. Makanya, dalam rapat paripurna saya sampaikan, soal apakah hak anggota DPRD cukup pimpinan dan ketua fraksi,” terangnya
Lebih lanjut, diakui Bang Jack, sapaan akrab Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bekasi ini, interupsi yang disampaikannya itu karena aspirasi konstituennya tak kunjung terwujud. Bahkan, dia pun merasa malu kepada masyarakat di dapilnya karena masalah itu.
“Saya marah, karena saya merasa kayak jadi orang awam dibuat di sini. Seakan-akan kita orang yang tidak mengerti apa-apa, diputar sana diputar sini. Gimana rakyat awam yang mengadukan ke anggota dewannya, kepada pimpinan dewannya, kepala daerahnya dan kepala dinasnya, saya saja selaku anggota DPRD masih sangat sulit untuk komunikasi,” tuturnya.
Dia menambahkan, sebagai wakil rakyat tidak lepas dari dukungan masyarakat, maka kata dia wajib untuk bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat. “Jabatan kita ini amanah masyarakat, maka tugas kita memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi, kalau ingin berbicara soal kepentingan masyarakat, tentunya kita mulai dari hari ini untuk selalu terbuka dan jujur dalam segala urusan, karena sesuatu dimulai dengan yang baik,” tandasnya. (mhf)
