Berita Bekasi Nomor Satu

Sekolah di Kota Bekasi Butuh Guru Agama hingga Bahasa Inggris

ILUSTRASI: Sejumlah siswa SMPN 9 Kota Bekasi saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, belum lama ini. SD dan SMP di wilayah Kota Bekasi membutuhkan guru pada mata pelajaran agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), Bahasa Sunda, hingga Bahasa Inggris. DEWI WARDAH/RADAR BEKASI  

RADARBEKASI.ID, BEKASI Sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah Kota Bekasi membutuhkan guru pada mata pelajaran agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), Bahasa Sunda, hingga Bahasa Inggris. Selama ini, guru pada beberapa mata pelajaran itu banyak mengalami kekosongan. Untuk mengisi kekosongan, sekolah memanfaatkan guru nonlinier untuk mengajar mata pelajaran tersebut.

Data Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi yang dihimpun Juli 2022 lalu, 61 SDN kekurangan 1.612 guru dan 61 SMPN kekurangan 404 guru. Namun tidak spesifik menjelaskan kekurangan terjadi pada mata pelajaran apa saja. Sedangkan total pengajar SDN 5.181 guru dan SMPN 1.917 guru.

Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bekasi Supyanto menyampaikan, satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Kota Bekasi mengalami kekosongan guru. Meliputi guru kelas maupun guru di beberapa mata pelajaran seperti agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), Bahasa Sunda, dan Bahasa Inggris.

Namun sayangnya, Supyanto tak memiliki data jumlah kekosongan guru tersebut. Menurutnya, kekosongan guru  sudah terjadi sejak beberapa tahun ini. Selama ini, kekosongan tersebut sementara waktu diisi oleh guru tenaga kontrak dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan guru dan tenaga kependidikan (GTK). Mata pelajaran yang diisi oleh guru nonlinier itu menjadi suatu permasalahan.

“Ini memang menjadi persoalan, sebab beberapa guru mata pelajaran tadi memang harus diisi oleh guru yang linier. Berbeda dengan guru kelas yang ada di SD, selama ini menyiasatinya kekosongannya dengan sistem paralel,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris PGRI Kota Bekasi Dodo Setiadi menambahkan, 2022 merupakan tahun krisis guru. Sebab, kebutuhan guru tidak sesuai dengan pengangkatan PPPK.

Oleh sebab itu menurutnya, sistem pengangkatan PPPK bukan menjadi solusi yang tepat. “Sebenarnya Kemendikbudristek bisa mempertimbangkan untuk memberikan pengangkatan guru selain PPPK. Karena banyak lulusan guru yang tidak bisa diakomodir dan kebutuhan guru juga tidak bisa terpenuhi dengan baik, apalagi sekarang tidak boleh mengangkat guru honorer,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 3 Kecamatan Jatiasih Riyanto mengungkapkan, kekosongan guru kelas dan guru PAI terjadi di beberapa sekolah di wilayahnya.

Kendati demikian, kekosongan tersebut dapat teratasi dengan penerapan sistem paralel. Beberapa kelas terpaksa disatukan agar siswa bisa mendapatkan pembelajaran yang sama.

“Kekosongan guru kelas itu bisa diatasi dengan sistem paralel, dimana beberapa kelas bisa dijadikan satu. Memang jadi agak full dan bisa saja tidak maksimal dalam proses pembelajarannya,” ucapnya.

Dirinya berharap, kekosongan-kekosongan guru yang terjadi dapat teratasi dengan cepat. Agar proses pembelajaran siswa dapat dilakukan dengan lebih maksimal. “Jika hanya pengangkatan guru melalui PPPK, seharusnya dibuka sesuai dengan kebutuhan guru yang ada. Sehingga kekosongan guru dapat teratasi dengan cepat,” tukasnya. (dew)

 

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin