RADARBEKASI.ID, BEKASI – KH Raden Ma’mun Nawawi, akhirnya dijadikan sebagai nama salah satu ruangan yang biasa digunakan Penjabat Bupati Bekasi, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk kegiatan rapat, sosialisasi atau acara pemerintahan lainnya, terletak di lantai 2.
Menurut Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, pemberian nama KH Raden Ma’mun Nawawi untuk ruang rapat itu, menjadi salah satu bagian dari upaya Pemkab Bekasi untuk mengusulkan sosok yang juga dikenal dengan nama Mama Cibogo itu sebagai pahlawan nasional.
“Ruang rapat bupati di lantai dua Kantor Bupati Bekasi, sudah kami beri nama KH. Raden Ma’mun Nawawi, setelah sebelumnya juga menyematkan nama Pahlawan Nasional KH. Noer Ali, sebagai nama aula di lantai empat Kantor Bupati Bekasi,” terang Dani, Selasa (11/10).
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan salah satu nama Jalan Raya Cikarang – Cibarusah, menjadi Jalan KH. Raden Ma’mun Nawawi. Ia berupaya, agar Gubernur Jawa Barat dapat memberikan surat keputusan sekaligus meresmikan secara langsung perubahan nama jalan tersebut.
“Insya Allah, dalam waktu dekat bisa terlaksana, dan nanti ceremony sebaiknya dilakukan oleh Pak Gubernur langsung. Saat ini, jalan raya tersebut sedang dilakukan pembangunan peningkatan jalan, ketika sudah selesai, baru bisa diresmikan,” ucap Dani.
Dia menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) terus melakukan upaya mengusulkan KH Raden Ma’mun Nawawi sebagai Pahlawan Nasional.
“Saat ini masih dalam progres pembuatan kajian (naskah akademik, Red). Dan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum diusulkan, bahwa nama beliau harus disematkan dalam infrastruktur utama seperti jalan atau jembatan maupun gedung,” beber Dani.
Sementara itu, perwakilan dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Bekasi, Ahmad Djaelani mengakui, hingga kini pihaknya masih melakukan verifikasi, validasi, penelitian dan pemenuhan persyaratan dalam rangka usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada KH. Raden Ma’mun Nawawi.
“Rekomendasi TP2GD nantinya akan diserahkan kepada Bupati Bekasi, untuk selanjutnya diteruskan ke pihak Provinsi Jabar dan ke Kementerian Sosial,” tandas Ahmad. (and/net)
