RADARBEKASI.ID, BEKASI – Setelah melalui proses panjang, lelang jabatan terbuka (open bidding) untuk 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, akhirnya secara resmi dibuka panitia seleksi (pansel).
Karena masih dalam kondisi epidemi, dan Kabupaten Bekasi berada di level I, sehingga proses pendaftaran dibuka secara singkat. Yakni terhitung mulai 14-20 Oktober 2022, atau selama lima hari kerja. Waktu tersebut dinilai lebih cepat dari biasanya yang dibuka selama 14 hari kerja.
Karena ada 16 posisi kepala OPD yang akan dilelang secara terbuka, dengan persyaratan yang ditentukan, maka pansel dibagi dua.
Menurut Ketua Pansel II open bidding Pemkab Bekasi, Ike Dewi Sartika, sangat ideal dibuka dua pansel. Sebab hal ini juga untuk mempersingkat waktu dan mempermudah kinerja pansel.
“Akan ada dua pansel, karena pesertanya lumayan banyak. Dan ini juga baru pertama kali peserta open bidding dengan peserta terbanyak di Kabupaten Bekasi,” terang Ike.
Lanjut wanita yang juga sebagai ASDA I Pemprov Jawa Barat ini, apa yang sudah dilakukan oleh pansel, sudah sesuai sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Permenpan dan RB 15/2019, tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif, serta Surat Edaran (SE) Menpan dan RB 52/2020.
“Kami akan memilih Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk mendukung kinerja Pemkab Bekasi, sehingga kinerja mereka nanti makin profesional. Mereka harus sesuai persyaratan yang ditentukan, karena proses ini dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku secara selektif dan prosedural,” beber Ike.
Ia menambahkan, bagi calon peserta dapat mengakses laman selter jptp.bekasikab.go.id. untuk mengetahui segala informasi terkait proses mulai, dan persyaratan umum, ketentuan pendaftaran, pelaksanaan, pengumuman, hingga ketentuan lain.
Lanjutnya, pansel bertugas menjalankan seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman tiga besar kandidat calon terpilih berdasarkan hasil penilaian.
“Yang akan kami sampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Penjabat Bupati (Pj) Bekasi,adalah yang masuk tiga besar untuk ditentukan. Selanjutnya, koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kemendagri, untuk meminta izin melakukan pelantikan,” ujar Ike.
Disampaikan Ike, penetapan hasil seleksi ini menjadi tantangan kepala daerah, selaku PPK untuk mencari pejabat yang kompeten dengan kinerja baik secara profesional, sesuai visi daerah di tengah kondisi terkini.
Ike menjelaskan, tahapan seleksi terbuka ini, berawal dari pengumuman dan pendaftaran mulai 14 hingga 20 Oktober 2022, penelusuran administrasi dan rekam jejak pada 14-26 Oktober, pengumuman kelulusuan seleksi administrasi pada 21 Oktober, serta pengumuman hasil rekam jejak pada 31 Oktober.
Setlah itu, dilanjutkan uji kompetensi melalui assesment center mulai 1-4 November, uji penulisan makalah 7 November, pengumuman hasil uji makalah 14 November, pengumuman hasil asesment center 14 November, wawancara 15-18 November, serta pengumuman akhir pada 28 November 2022.
Para peserta terpilih akan mengisi 16 jabatan kepala OPD, diantaranya Kepala Disperkimtan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Diskominfosantik, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang, Kadis Perikanan, Kadis Perdagangan, Kadisbudpora, dan Kepala Balitbangda Kabupaten Bekasi.
Kemudian Kadisdik, Kadinkes, Kasatpol PP, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kadis Perindustrian,
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan terakhir Direktur RSUD Kabupaten Bekasi.
“Komposisi kami di pansel terdiri atas pejabat internal, eksternal, akademisi, hingga pakar dari perguruan tinggi. Jumlahnya harus ganjil, dari lima sampai sembilan, tapi yang terpilih formasi lima orang,” tandas Ike. (and)
