RADARBEKASI.ID, BEKASI – Beragam persoalan masih kerap muncul saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bekasi. Kali ini, persoalan terbatasnya jumlah sekolah negeri banyak dikeluhkan karena berkaitan langsung dengan penerapan sistem zonasi. Keluhan itu didapat Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto saat berkantor di kecamatan. .
Pemerataan sekolah negeri menjadi masalah dominan kedua setelah persoalan banjir dan dijanjikan menjadi prioritas penanganan.
“Nanti akan kita anggarkan di tahun 2024, mungkin tahapannya kita mencoba pembahasan lahannya oleh kita. Nah itu kan harus beriringan kerjanya, penetapan lokasinya, kemudian juga terkait dengan kesepakatan dengan warga masyarakat,” kata Tri.
Kesepakatan dengan masyarakat terkait dengan posisi sekolah. Warga disebut memiliki keinginan letak sekolah berada di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal. Hal ini berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik pada masa PPDB.
“Karena bagaimanapun masyarakat juga menginginkan lokasi sekolahnya juga berada di tengah-tengah di wilayah, supaya itu tadi, menjadi lebih maksimal,” tambahnya.
Selalu adanya keluhan masyarakat perihal persoalan pendidikan setiap PPDB dibenarkan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Latu Har Hary. Menurutnya, hal ini terjadi lantaran tidak semua kelurahan memiliki SMP Negeri. Hanya ada 49 SMP Negeri, sedangkan ada 56 Kecamatan di Kota Bekasi.
“Memang standar minimumnya satu kelurahan memiliki satu SMP Negeri. Cuma yang terjadi, ada beberapa kelurahan yang tidak punya sekolah negeri,” ungkapnya.
Seperti Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, warga di daerah pemilihannya memiliki kesempatan relatif kecil untuk diterima di sekolah negeri. Sekolah negeri paling dekat yang bisa diakses oleh siswa di kelurahan Jatirasa adalah SMPN 9 dan 30, keduanya berada di wilayah Kelurahan Jatiasih.
Rentang jarak terjauh pada sistem zonasi beberapa tahun terakhir, siswa yang diterima di sekolah negeri dalam proses PPDB berkisar 500 meter. Sebanyak 50 persen kuota habis oleh siswa yang berjarak 500 meter dari sekolah. Sehingga siswa yang jarak rumahnya lebih dari 500 meter kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri relatif kecil.
Jika pemerintah serius menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat tiap tahun kata Latu, maka tugas pemerintah kota sampai dengan akhir periode di tahun 2023 adalah menyegerakan pembangunan sekolah. Utamanya di wilayah kelurahan yang belum memiliki sekolah negeri. Sedangkan dari sisi kebijakan penganggaran, ia mengaku Dinas Pendidikan (Disdik) belum serius menganggarkan pembangunan sekolah SMPN baru.
“Kalau sekarang kan nggak jelas terukur (capaian dalam RPJMD), padahal anggaran dinas pendidikan itu cukup tinggi, Rp 1,6 triliun,” tambahnya.
Latu menyampaikan beberapa alternatif solusi, yakni penggunaan gedung sekolah secara bergantian pagi dan petang, antara siswa SD dan SMP negeri, meskipun ini bukan solusi utama. Kedua, mengambil alih sekolah swasta yang siswanya tergolong sedikit, membeli atau menyewa gedung sekolah untuk dijadikan sekolah negeri.
Solusi kerjasama atau MoU antara pemerintah kota degan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) membebaskan biaya bagi siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri beberapa waktu lalu dinilai tidak berjalan efektif.
Kelemahan dari sisi penganggaran membuat sekolah swasta lepas tangan. Siswa ditolak, meskipun diterima harus membayar sejumlah biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah negeri.
Latu juga mengkritik cara Tri Adhianto berkantor di kecamatan, ia menilai sedianya Plt Wali Kota Bekasi tidak secara formalitas berkantor di kecamatan saja, melainkan mendatangi masyarakat untuk mengetahui permasalahan prioritas yang harus diselesaikan.
“Harusnya ketika ngantor di kecamatan proaktif tuh datang, kan tiap kecamatan memiliki inventaris masalah, masalah mana nih yang harus diselesaikan,” tandasnya. (sur)
