RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) lewat aksi yang dilakukan ratusan buruh di depan Gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) belum membuahkan hasil. Tuntutan buruh Kota Bekasi adanya kenaikan UMK 13 persen tahun 2023 belum terpenuhi.
Ratusan massa aksi dari sejumlah Aliansi Serikat Pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Selasa (8/11) kemarin. Dalam aksinya itu, mereka meminta adanya kenaikan upah minimum Kota (UMK) di tahun 2023 yang direkomendasi sebesar 13 persen.
“Aksi ini untuk meminta kepada Kadis supaya hari ini (kemarin_red) hadir saat perundingan upah pada tahun 2023 dengan jajaran Dewan Pengupahan Kota Bekasi (Depeko). Dan kami minta, agar sesuai rekomendasi buruh dapat mengeluarkan angka sekurangnya 13 persen,”ujar Satgasus Aliansi Buruh Bekasi Melawan Supriyanto, Selasa (8/11).
Supriyanto menyampaikan, dua mediasi atau perundingan dengan Depeko tak dihadiri Kadisnaker. Maka itu, aksi kemarin kata dia digelar untuk meminta hadir dalam agenda tersebut. Dan apabila Kadisnaker kembali tidak hadir atau tuntutan buruh tidak dipenuhi, pihaknya pastikan akan gelar aksi lagi dengan jumlah massa lebih besar.
“Tuntutan kami cuma meminta Kadisnaker hadir dalam perundingan bersama Depeko, dan kalaupun tidak hadir lagi kami menuding beliau memang tak menginginkan kenaikan upah tahun 2023. Dan apabila demikian, aksi akan terus kami gelar dengan jumlah massa lebih besar,” tegasnya.
Lebih jauh, diakui Supriyanto, kenaikan upah 13 persen ini merupakan hasil rekomendasi buruh seiring adanya kebijakan kenaikan BBM oleh pemerintah yang jelas-jelas membuat kondisi ekonomi semakin sulit.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait aksi buruh di depan kantornya. Kadisnaker Kota Bekasi, Ika Indah Yanti menyampaikan, kalau pihaknya sampai hari ini masih belum dapat berkomentar apapun, karena sedang melakukan kegiatan. “Belum dulu ya, saya mau lanjutkan kegiatan,” singkatnya. (mhf)
