RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ledakan jumlah penduduk di Kota Bekasi bakal tak bisa dihindari di tahun mendatang. Pasalnya, ratusan ribu pasangan usia subur mengaku enggan menggunakan alat kontrasepsi. Padahal, pemerintah berupaya menekan laju jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB)
Bagi masyarakat kota metropolitan seperti Bekasi, laju pertumbuhan penduduk tidak hanya berdasarkan angka kelahiran, tapi juga disumbang oleh urbanisasi. Maka, saat jumlah penduduk tidak bisa dikendalikan, berbagai masalah muncul akibat kepadatan penduduk, salah satunya berkaitan dengan lapangan pekerjaan serta masalah sosial lainnya.
Sedangkan pada aspek ketahanan keluarga, pengendalian angka kelahiran di tiap keluarga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari sisi ekonomi dan kesehatan. Berdasarkan data sensus penduduk di tahun 2020, jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,54 juta jiwa, bertambah 208 ribu jiwa sejak tahun 2010.
Hasil pendataan tahun 2021, total jumlah keluarga di Kita Bekasi sebanyak 538.658, indikator penggunaan kontrasepsinya belum separuh, atau 47,1 persen atau sekitar 253.658 Pasangan Suami Istri (pasutri). Dengan kata lain, masih ada sekita 285.489 pasutri yang tidak menggunakan alat kontrasepsi atau belum berniat ikut program KB
“Untuk indikator penggunaan kontrasepsi kita menggunakan modern kontrasepsi prevalence rate (CPR) 47,1 persen. Tapi, ini akan proses penambahan terus sampai akhir tahun,” kata Kabid Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, Dezy Syukrawati.
Mayoritas peserta KB aktif adalah perempuan, sementara untuk laki-laki angka partisipasinya masih sangat kecil. Dari target program sebanyak 27 orang, baru tercapai tiga orang, atau 0,11 persen saja.
Program KB ini kata Dezy, bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk serta memberikan ketahanan keluarga. Dari sisi jumlah penduduk ini, salah satunya akan berdampak pada ketatnya persaingan lapangan pekerjaan, jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Sementara dari sisi ketahanan keluarga, program KB akan memudahkan keluarga untuk mengatur dirinya sendiri. Mulai dari urusan ekonomi bagi keluarga menengah kebawah, dengan jumlah anggota keluarga sedikit memberikan keleluasaan satu keluarga mengatur ekonomi. Kondisi ini juga memberikan peluang bagi ibu rumah tangga untuk ikut membantu perekonomian keluarga, tidak terlalu disibukkan dengan mengurus anak-anak mereka.
Program KB juga akan membantu keluarga memastikan kecukupan gizi bagi seluruh anggota keluarga dari sisi kesehatan, terutama kesehatan ibu akan mempengaruhi kesehatan anak yang dilahirkan. Jarak kelahiran anak juga akan membantu anak melewati masa tumbuh kembangnya dengan maksimal sampai berakhirnya Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Sehingga disitulah diharapkan ketahanan keluarga itu ada, jadi ekonominya muncul. Kalaupun tidak bekerja, dia punya kesempatan untuk memulai usaha dari rumah, makanya di kita ada kegiatan-kegiatan yang mendorong keluarga produktif,” ungkapnya.
Mensukseskan program ini tidak mudah, berbagai kendala dialami oleh pemerintah untuk memaksimalkan keikutsertaan pasangan suami istri yang resmi dalam program KB. Persoalan yang pertama adalah kelalaian masyarakat untuk ber KB secara rutin dengan berbagai alasan, salah satunya kesibukan, tidak jarang juga masyarakat tiba-tiba berubah pikiran.
Guna menghindari kelalaian masyarakat, DPPKB menyarankan untuk menggunakan KB jangka panjang, sehingga masyarakat tidak perlu rutin datang ke layanan kesehatan dalam jangka waktu dekat.
Kedua, adalah pemahaman masyarakat, pemahaman banyak anak banyak rezeki perlu kembali dicermati, termasuk pemahaman dari aspek lain seperti agama. Ketiga, dukungan keluarga.
“Itu yang menjadi PR sih di dinas pengendalian penduduk, bagaimana ceritanya kita mengendalikan penduduk dan mendapatkan kesejahteraan,” tambahnya.
Untuk mensosialisasikan program KB di lingkungan masyarakat, DPPKB dilengkapi dengan petugas penyuluh lapangan, kader KB, dan UPT. Petugas ini tidak jarang juga mengantar masyarakat ke layanan kesehatan untuk ber KB.
Selain itu, DPPKB juga bekerjasama dengan Posyandu, dan Puskesmas. Khusus untuk KB vasektomi bagi laki-laki, DPPKB telah bekerjasama dengan RSUD tipe D.
Dezy menegaskan, bagi keluarga resmi, KB bisa dilakukan tanpa biaya atau gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Sementara jika masyarakat memilih untuk ber KB di fasilitas kesehatan swasta, maka dikenakan biaya mandiri.
Beberapa waktu lalu, Radar Bekasi menjumpai salah satu keluarga di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi yang memiliki tujuh orang anak. Dalam perjalanan keluarga ini, tiga anak terakhir, yakni nomor 5, 6, dan 7 mengalami gangguan kesehatan, diantaranya mengalami gangguan pada syaraf dan Hidrosefalus yang menyebabkan tumbuh kembang anak terganggu.
Sedangkan satu anak lagi yang terakhir belum diketahui secara pasti diagnosa medisnya. Selama merawat ketiga anak yang mengalami gangguan kesehatan ini, keluarga harus berkorban, bahkan anak pertama yang saat ini duduk di bangku SMA tidak jarang harus meninggalkan jam sekolah jika salah satu adiknya harus menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS).
“Kalau (jadwal) berobat anak saya itu ada yang saya korbankan, anak saya yang gede jadi nggak sekolah, saya yang harusnya nyari duit jadi nggak nyari duit,” kata sang ibu, Siti Chodidjah (37) beberapa waktu lalu.
Sehari-hari Siti bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) di salah satu pusat perbelanjaan, sementara suaminya kerja serabutan.
Dari sisi kesehatan reproduksi, salah satu aspek yang juga ditangani oleh DPPKB, harus diketahui secara pasti apa penyebab ketiga anak Siti mengalami gangguan kesehatan. Namun, perhatian terhadap kondisi kesehatan dan gizi baik ibu maupun anak bisa saja mempengaruhi.
Melihat jumlah anak dalam keluarga tersebut, dimungkinkan kondisi kesehatan dan gizi sang ibu tidak mendapatkan perhatian maksimal sejak masa kehamilan, situasi yang sama juga dimungkinkan terjadi pada anak setelah lahir.
Terpisah, Anggota DPRD Komisi IV, Heri Purnomo mendorong pemerintah kota untuk lebih masif dalam mensosialisasikan program KB. Selain aspek kelahiran, ia juga meminta sosialisasi dilakukan masif dari aspek pemenuhan gizi, hal ini disampaikan setelah ia mendatangi langsung rumah Siti beberapa waktu lalu.
“Dan apa yang disampaikan oleh ibu kemarin yang tiga anaknya sakit itu ya mereka memang agak kesulitan (faktor ekonomi),” katanya.
Ia meminta DPPKB dan Dinas Kesehatan (Dinkes) lebih intens bekerjasama mensukseskan program KB di Kota Bekasi. Pasalnya, selain sosialisasi oleh DPPKB, layanan penggunaan kontrasepsi ini dilakukan di fasilitas kesehatan.
Ledakan jumlah penduduk diingatkan berpotensi menimbulkan permasalahan, diantaranya terkait dengan kesempatan bekerja, hingga kepadatan penduduk di satu wilayah. Sehingga, diperlukan peran aktif masyarakat.”Iya, seharusnya warga masyarakat serius disitu untuk mengatasi kepadatan penduduk,” tambahnya. (Sur)
