RADARBEKASI.ID, BALI – Pandemi Covid-19 belum selesai. Diperkirakan masih akan berlanjut. Konferensi Tingkat tinggi (KTT) G20 Bali menjadi ladang pengumpulan dana pandemi.
Secara virtual, Presiden Joko Widodo memimpin peluncuran dana pandemi (pandemic fund) dalam rangkaian KTT G20 kemarin (13/11). Pandemic fund dibentuk sebagai antisipasi jika terjadi pandemi lagi di masa depan.
Presiden Jokowi menyatakan, dunia tengah menghadapi disrupsi berat tiga tahun terakhir. Karena itu, pandemi di masa depan tidak boleh mengganggu dunia seperti ketika terjadi pagebluk Covid-19.
”Pandemi tidak boleh lagi memakan korban jiwa, pandemi tidak boleh lagi meruntuhkan sendi-sendi perekonomian global. Dengan semangat itulah, presidensi Indonesia di G20 terus mendorong penguatan arsitektur kesehatan global untuk mewujudkan sistem kesehatan global yang lebih andal terhadap krisis,” terang dia.
Pembiayaan dalam pandemic fund membutuhkan dana sebesar USD 31,1 miliar setiap tahun untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan, dan respons terhadap pandemi. Angka tersebut berdasar hasil studi yang dilakukan Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia awal tahun ini.
Sejauh ini pandemic fund berhasil menghimpun dana USD 1,4 miliar. Dana itu berasal dari 20 kontributor. Yaitu, anggota G20, negara non-G20, dan tiga lembaga filantropis dunia.
Ani –sapaan karib Sri Mulyani– optimistis jumlah tersebut dapat terus bertambah. ”Kami mendengar beberapa negara baru yang menjanjikan kontribusi mereka untuk pandemic fund ini. Jadi, kami sebenarnya sangat semangat melihat perkembangan ini,” kata dia. Dengan masuknya donor baru, jumlah dana diperkirakan mencapai lebih dari USD 4 miliar.
Ani mengatakan, belum seluruh negara anggota G20 memberikan urunan dana untuk pandemic fund. Meski begitu, beberapa negara yang bukan anggota G20 telah menyumbang dana. Mereka adalah Uni Emirat Arab, Spanyol, Singapura, Norwegia, dan Selandia Baru.
Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, tantangan utama dalam mengajak negara-negara lain, terutama G20, untuk menempatkan dana di pandemic fund lebih pada kepercayaan terhadap inisiatif tersebut. ”Karena ketika para pemimpin memberi mandat kami (Joint Finance and Health Minister Meeting/JFHMM) untuk membentuk pandemic fund ini, terdapat banyak perbedaan terkait apa jenis pembiayaannya, apakah bersama dengan WHO, atau ini akan menghasilkan pengelolaan yang sepenuhnya berbeda di tingkat global,’’ urai Ani.
Nanti negara-negara yang tergabung dalam World Bank maupun negara berkembang bisa mengakses dana tersebut. Kesepakatan JFHMM bahwa pandemic fund sudah bisa diakses mulai tahun depan. ”Para negara yang membutuhkan ini bisa mengajukan proposal. Hingga saat ini, sudah ada 3.000 proposal yang masuk dan siap untuk ditelaah,” imbuh Menkeu.
Saat ini forum G20 sepakat untuk membuat task force lanjutan yang khusus membahas secara rigid mekanisme penggunaan serta kriteria detail untuk mengakses pandemic fund.
Sebagai negara penggagas, Indonesia telah menyumbangkan dana USD 50 juta atau setara Rp 735 miliar sebagai modal awal terbentuknya lembaga itu. The Pandemic Fund menunjuk pemimpin bersama, yaitu Chatib Basri (mantan menteri keuangan) dari Indonesia dan Menteri Kesehatan Rwanda Daniel Ngamije untuk mengakomodasi pengajuan proposal bagi negara-negara yang membutuhkan manfaat The Pandemic Fund.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, kesepakatan pandemic fund adalah bukti keberhasilan di tengah situasi geopolitik yang disebutnya extremely difficult. Sebab, G20 mampu merealisasikan dana penting yang dipersiapkan sebagai bekal menghadapi situasi pandemi di masa depan.
Upaya RI dalam mengantisipasi potensi pandemi berikutnya adalah mengedepankan pengembangan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh provinsi untuk melakukan surveilans agar patogen, bakteri, virus, maupun parasit bisa diidentifikasi secara cepat. ”Secara historis, kematian manusia sebagian besar berasal dari patogen,” katanya.
Dia menilai, para pelaku usaha perlu mulai berinvestasi di sektor kesehatan. ”Saya tahu kalian juga perlu berinvestasi di energi atau pariwisata. Tapi, prioritaskanlah sektor kesehatan,’’ jelas Budi. (jpc)
