RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sarana dan prasarana untuk mendukung Transit Oriented Development (TOD) mesti dipersiapkan sebelum operasional LRT pertengahan tahun 2023 mendatang.
Hal itu turut dibahas pada seminar dan dialog interaktif optimalisasi TOD dan sinergi moda transportasi Kota Bekasi yang menghasilkan beberapa poin yang mesti dipenuhi.
Seminar dan dialog yang digelar di Green Walk MALL-LRT City Bekasi Timur menghadirkan sederet narasumber, mulai dari perwakilan Pemerintah Kota Bekasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan pihak swasta. Kegiatan ini membahas persiapan TOD dan integrasi transportasi.
Ketua Bidang Ekonomi dan Perdagangan Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4) Kota Bekasi, Benny Tunggul menyampaikan bahwa dialog dan seminar kemarin merupakan rangkaian dari kegiatan Pokja TWUP4 untuk menyusun rekomendasi kepada pemerintah kota. Pihaknya menginginkan adanya komunikasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi.
Bagi kedua daerah ini, komunikasi diperlukan guna menyusun integrasi transportasi, bus yang akan mengumpan penumpang dari wilayah Kabupaten maupun Kota menuju TOD. Transpatriot didorong menjadi modal transportasi unggulan sebagai feeder bus.
“Kita berharap Transpatriot itu menjadi unggulan transportasi di Bekasi Raya,” katanya, Kamis (17/11).
Hasil dari diskusi kemarin, diperlukan beberapa regulasi, diantaranya Peraturan Wali Kota tentang pengelolaan TOD, pedoman Panduan Rancang Kota (PRK) atau Urban Design Guidelines yang tengah dalam proses pelaksanaan, serta regulasi yang menjamin keamanan investasi di area TOD.
Selanjutnya, muncul kebutuhan mengenai moda transportasi untuk mengangkut penumpang dari wilayah Kabupaten Bekasi menuju area TOD terdekat di perbatasan Kota dan Kabupaten Bekasi.
Belum berhenti disitu, pengaturan alur transportasi juga menjadi aspek penting yang harus diatur. Hal ini dibutuhkan agar transportasi umum dan kendaraan lain yang ada di area TOD tidak semrawut.
“Itu yang perlu disebut kerjasama, dimana nanti pengelola dari TOD itu mengatur transportasi publik di area TOD tidak menjadi semrawut,” tambahnya.
Direktur Prasarana BPTJ, Zamrides menyampaikan bahwa TOD bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan. Keharusan TOD diharapkan membuat masyarakat mengutamakan untuk menggunakan transportasi dan fasilitas umum.
Dalam aspek rekomendasi, BPTJ memperhatikan beberapa aspek, yakni tata ruang dan transportasi. Diantaranya telah tersedia Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah mencakup area TOD.
Sedangkan dari aspek transportasi, yang sangat diperhatikan oleh BPTJ adalah konektivitas.
“Jadi kita melihat dari aspek tata ruang dan untuk transportasinya,” ungkapnya.
Pertimbangan BPTJ ini dibutuhkan untuk membuat kawasan TOD berkelanjutan. Dalam hal ini, BPTJ hingga pemerintah daerah telah memiliki peran masing-masing.
“Jadi TOD ini harus sustainable, berkelanjutan, tidak hanya untuk sesaat saja, tapi untuk jangka panjang,” tambahnya.
Aspek transportasi menjadi nyawa kawasan TOD, operasional LRT akan membuat TOD dan integrasi transportasi berfungsi melayani masyarakat.
VP Passenger Transport & IT LRT Jabodetabek PT KAI, Kristina Oktaviana menyampaikan bahwa disepakati operasional LRT Jabodetabek dilakukan pada pertengahan tahun 2023.
“Dimana disepakati di pertengahan tahun depan, tepatnya bulan Juli,” ungkapnya.
Rencananya LRT akan beroperasi mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB. Untuk mempersiapkan pengintegrasian moda transportasi, pihaknya telah melakukan rapat bersama beberapa pihak, diantaranya pemerintah daerah dan BPTJ.
Menjelang operasional LRT, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah dan BPTJ, serta melaksanakan uji coba transportasi yang telah terintegrasi.”Harapan kami sebelum LRT beroperasi, ini sudah mulai kita lakukan uji coba bersama, paling tidak sekali atau dua kali,” tandasnya.
Selain Zamrides dan Kristina, nampak juga sebagai narasumber yakni Perencana Ahlimsdya Bappelitbangda Kota Bekasi, Wulan Agustina, Kabid Prasarana Dishub Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan. Dua narasumber lainnya dari pihak swasta yakni Manager Biro Pengembangan Bisnis PT Adhi Commuter Property, Ibnu Mahmud Junaidi, dan PT Kilap Property Revo, Tedy Murtejo. (sur)
