Serapan APBD 2022 baru 67 Persen

LAPANGAN SKATEBOARD: Warga bermain skateboard yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022, di Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Rabu (30/11). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Memasuki triwulan IV atau Desember 2022, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, masih tergolong rendah. Yakni 67, 15 persen, atau setara Rp 4. 596. 223. 481. 734,- dari total APBD Tahun 2022 sebesar Rp 6. 805. 665. 059. 021,-.

“Memang untuk saat ini penyerapan anggaran yang baru terealisasi 67,15 persen, tapi masih ada waktu sebulan lagi dan masih dalam proses,” tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, Rabu (30/11).


Ia meyakini, untuk proses penyerapan grafiknya masih akan terus naik. Sebab, perencanaan kerja masih ada untuk dilaksanakan, kemudian progress pembangunan juga terus berjalan. Terutama penggunaan anggaran yang baru mulai pada APBD Perubahan.

“Terakhir penyerapan anggaran biasanya tanggal 15 Desember, untuk fisik bisa pada akhir bulan Desember,” ucapnya.


Menurut Hudaya, untuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baru terealisasi 50, 60 persen dari total anggaran Rp 55 miliar, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terealisasi 51, 19 persen dari total anggaran Rp 316 miliar, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, terealisasi 56, 22 persen.

Sementara untuk penyerapan anggaran terbaik, adalah Dinas Perindustrian, terealisasi 79, 49 persen dari total anggaran sebesar Rp. 12 miliaran, Dinas Arsip dan Perpustakaan, terealisasi 79, 44 persen dari total anggaran sebesar Rp 16 miliar, dan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, terealisasi 78, 20 persen dari total anggaran sebesar Rp 210 miliar.

“Jadi total seluruh penyerapan anggaran, direkap dan kami bahas bersama sama dengan Pak Pj Bupati serta Pak Sekda sebagai evaluasi kinerja,” terang Hudaya.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi menilai, penyerapan anggaran setiap tahun selalu menumpuk di akhir tahun.

Namun untuk tahun depan, Helmi berharap bisa tepat waktu pengesahan APBD, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih maksimal.

“Kami sudah sampaikan ketika pembahasan APBD, untuk pelaksanaan kegiatan fisik atau infrastruktur, bisa dilaksanakan lebih awal. Sehingga tidak lagi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada akhir tahun,” pinta Helmi. (and)