Evaluasi BUMD Merugi

PDAM-Tirta-Patriot
BERUBAH STATUS : Petugas berjalan di depan Kantor PDAM Tirta Patriot di Jalan Perjuangan, Margamulya, Bekasi Utara, Rabu (4/11). Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini bakal berubah status menjadi perusahaan umum daerah (Perumda). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pencopotan dan pengangkatan direktur pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi menuai polemic. Bongkar pasang direksi ini dinilai sarat kepentingan. Pemerintah Kota Bekas diminta menjelaskan secara rinci, menyeluruh dan professional atas atas keputusan yang diambil.

Kritik kepada pemerintah kota diawali pasca seleksi direktur Perseroda (PT) Minyak dan Gas (Migas) Kota Bekasi. Penunjukan direktur baru, Apung Widadi disebut tidak terbuka, serta tidak memperhatikan kompetensi untuk memimpin badan usaha tersebut.


Polemik menyusul kabar pencopotan direktur Perumda Tirta Patriot dicopot, digantikan oleh Ali Imam Faryadi sebagai Plt. Kabar ini terkonfirmasi lewat surat keputusan Walikota Bekasi nomor 539/KEP.500-Ek/XII/2022, dan dibenarkan oleh Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto.

Tri mengaku, pihaknya melakukan evaluasi oleh badan pengawas Perumda Tirta Patriot, salah satu hasilnya adalah pergantian Direktur Utama (Dirut). Ia menyebut rotasi mutasi biasa terjadi dalam konteks organisasi, evaluasi dilakukan lantaran ada target yang tidak tercapai.”Iya kita lakukan evaluasi, kemudian ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi, kemudian diberikan rekomendasi,” katanya, Senin (5/12).


Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Lebih lanjut, keputusan ini disebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan bisnis agar lebih Profitable. Keputusan disebut telah berjalan sesuai prosedur dalam RUPS, diambil oleh Plt Walikota Bekasi sebagai KPM, disetujui oleh direksi dan badan pengawas.

Tidak hanya Perumda Tirta Patriot, dalam keterangan tertulis kemarin Tri menyebut semua BUMD akan dievaluasi untuk meningkatkan kinerja.”Jadi bukan hanya Perumda Tirta Patriot saja yang kami sehatkan, namun bila perlu kepada semua BUMD yang ada di Kota Bekasi,” ungkapnya.

Senada, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda), Zeno Bachtiar mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah hasil dari evaluasi.ia menyebut surat keputusan alih tugas Dirut Perumda Tirta Patriot akan selesai Senin (5/12) kemarin.”Ada beberapa poinnya, salah satunya terkait dengan target perusahaan dan lain-lain, itu saja,” ungkapnya.

Sampai dengan akhir bulan November lalu, Kota Bekasi menerima setoran pendapatan sebesar Rp11.971 miliar, dari total Rp15,595 miliar yang ditetapkan sebagai penghasilan dari bagian laba atas penyertaan modal. Tahun ini, PT Migas tidak ditarget menyetorkan pendapatan, sedangkan Perumda Tirta Patriot ditarget Rp1,454 miliar lebih.

Belasan miliar tersebut terdiri dari bagian laba Perumda Tirta Patriot Rp1,227 miliar, PDAM Tirta Bhagasasi Rp900 juta, BPR Syariah Rp3,219 miliar, dan PT Bank BJB Rp6,623 miliar.

Berdasarkan hasil realisasi bagian laba perusahaan, Perumda Tirta Patriot telah merealisasikan 84,40 persen dari target Rp1,4 miliar. Realisasi sampai dengan akhir bulan November ini membuat Perumda Tirta Patriot sebagai salah satu penyetor bagian laba dibawah BPR Syariah dengan realisasi 214,66 persen dan PT Bank BJB dengan realisasi 123,21 persen.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Komarudin menyebut polemik yang terjadi akhir-akhir ini harus dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, kebutuhan Pemda terhadap BUMD adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan PAD.

Sehingga, BUMD harus dikelola secara profesional, baik berdasarkan kompetensi maupun skill yang dimiliki setiap orang di jajaran direksi. Jajaran direksi harus mampu membuat dan menjalankan rencana bisnis atau Business Plan.

Maka, ada beberapa tolak ukur keberhasilan bisnis, tertuang dalam rencana bisnis. Bagi hasil laba kepada Pemda disebut sebagai hasil akhir setelah berhasil menjalankan rencana bisnis.

Menurutnya, kinerja Solihat sebagai Dirut Perumda Tirta Patriot tidak ada masalah dari aspek kontribusi terhadap pendapatan daerah. Untuk itu, secara profesional pemerintah kota harus menyampaikan kepada publik berbagai alasan pergantian Dirut Perumda Tirta Patriot, supaya polemik tidak hanya berkutat pada pencopotan Dirut dan pengangkatan Plt Dirut saja.

“Kalau Perumda Tirta Patriot dari sisi PAD sudah tidak ada masalah. Mungkin ada persoalan komunikasi, manajerial, atau persoalan bisnis plan di luar dari PAD yang tidak mencapai target, nah itu yang belum dibuka kepada publik,” paparnya.

Target diluar pendapatan daerah yang dimaksud kata Komarudin yakni target pengembangan bisnis dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, perlu diketahui oleh masyarakat dan DPRD.Namun, ia mengingatkan Plt Walikota Bekasi tidak mencopot dan mengangkat direksi dengan alasan politis, apalagi atas dasar suka dan tidak suka.

“Tapi kalau itu (alasan target rencana bisnis tidak tercapai) fine aja, nggak ada masalah. Ya jangan asal ganti, terus menganggap bahwa yang menggantinya itu akan lebih profesional,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan PT Migas, ia menyebut tahun ini tidak ada target laba yang harus disetor kepada Pemda. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan polemik yang terjadi dalam pengelolaan sumur gas Jatinegara.

Menurutnya, PT Migas tidak perlu terburu-buru dengan menyebut telah menyetor Deviden ad Interim Rp200 juta tahun ini. Justru saat ini kata Komarudin, yang ditunggu oleh DPRD adalah perbaikan manajemen dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sumur gas.

“Kalau itu yang diperbaiki ya kita setuju (manajemen dan kerjasama), jangan akhirnya beropini bahwa Migas sekarang sudah memberikan PAD, sedangkan kita di APBD memang kita sudah memaklumi, kita tidak menargetkan,” tambahnya.

Catatan lain dalam pengelolaan BUMD di Kota Bekasi kata Komarudin, yakni konsistensi terhadap pencapaian rencana bisnis PT Sinergi Patriot. Ia menyoroti rencana bisnis PT Sinergi Patriot bersifat jangka pendek sehingga tahun ini progres bisnis dinilai mandek.

Sementara terkait dengan BPR Syariah dan PT BJB, ia meminta penjabaran target bisnis harus lebih konkrit. Terutama dalam menentukan potensi laba, ia meminta dipaparkan secara detail.

Menurutnya, pimpinan direksi BUMD kedepan mesti menyusun rencana bisnis serta merealisasikannya dengan baik. Tahun ini, sedianya performa BUMD dalam realisasi PAD disebut sedang dalam kondisi baik.”Performa BUMD sebenarnya sedang bagus, kecuali Sinergi yang lagi berantakan,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirut Nonaktif Perumda Tirta Patriot, Solihat mengatakan bahwa sampai dengan Minggu (4/12) kemarin ia belum mendapatkan surat pencopotan dirinya. Meskipun, secara lisan ia mengaku telah diberitahu bahwa dirinya dievaluasi dalam rapat akhir bulan kemarin, Rabu (30/12).”Rapat itu hanya menyampaikan bahwa dirut sudah dievaluasi,” ungkapnya belum lama ini.

Sementara Direktur PT Migas, Apung Widadi beberapa waktu kemarin menyebut bahwa tahun ini PT Migas telah menyumbang pendapatan daerah Rp200 juta. Selain berkontribusi, ia juga mengatakan bahwa hutang PT Migas sekira Rp17,2 miliar telah dilunasi, serta mengatakan PT Migas akan lebih terbuka kepada publik.

“PAD itu harusnya saya bayar tahun depan, setelah audit baru dibayar, jadi sekarang ini namanya Deviden ad Interim, Deviden Tahun berjalan, Rp200 juta itu ya komitmen awal, tapi kalau tahun depan pasti ya meningkat,” katanya belum lama ini usai menghadiri diskusi publik di kawasan Bekasi Timur. (Sur)