RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengembangan potensi bagi penyandang disabilitas penting dilakukan sehingga memiliki keahlian yang juga dibutuhkan di dunia kerja hingga kemandirian untuk berwirausaha. Namun hal itu masih terkendala fasilitas dan pendanaan.
Kondisi itu juga disampaikan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bekasi pada kesempatan Podcast Bincang Santai Radar Bekasi, Rabu (7/12).
Mereka berharap Pemerintah Kota Bekasi bisa memberikan perhatian lebih perihal pelatihan hingga pendanaan untuk mengembangkan skil penyandang disabilitas khususnya di Kota Bekasi.
“Kami masih terkendala dengan fasilitas dari pelaksanaan pelatihan termasuk dari segi pendanaannya sehingga kami membutuhkan support tersebut kepada pemerintah,” ujar Daryanto, Ketua PPDI Kota Bekasi Rabu (7/12).
Disamping itu kata dia, masih banyak masyarakat yang belum mengenal baik apa itu PPDI, sehingga dalam kesempatan itu dirinya ingin memperkenalkan PPDI kepada seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat kota Bekasi.
“Jadi memang PPDI ini belum banyak dikenal, jadi lewat podcast ini kami ingin memperkenalkan bahwa PPDI ini adalah tempat dimana seluruh penyandang disabilitas dilindungi, dari disabilitas tunarungu, tunadaksa, dan penyandang disabilitas lainnya,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, , Humas PPDI Kota Bekasi Iwan Abdurahman juga mendorong adanya peningkatan keahlian khusus rekan disabilitas sehingga bisa berbicara banyak di dunia kerja.
“Kami tidak bisa mengajukan penyandang disabilitas kepada perusahaan jika tidak memiliki keahlian khusus, jadi memang pelatihan ini sangat dibutuhkan dan terkait dana sebagai pendukung kegiatan juga kami perlukan,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi Epih Hanafi yang turut hadir mengungkapkan bahwa, disabilitas memiliki kategori yang berbeda yaitu ada disabilitas fisik dan juga disabilitas mental.
“Disabilitas itu punya kategori yang berbeda yaitu ada disabilitas fisik dari tunarungu, tunadaksa dan lainnya, dan ada juga disabilitas mental seperti ODGJ,” ucapnya.
Sehingga untuk menjalani tugas Dinsos sendiri mengacu pada Undang-undang RI nomor 8 tahun 2012, dan kota Bekasi sendiri memiliki Perda terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas nomor 16 tahun 2019.
“Untuk menjalankan tugas kami mengacu pada undang-undang dan perda tadi, dalam perda sendiri ada tiga komponen yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan juga masyarakat,” terangnya.
Menjawab kendala yang dialami PPDI, pihaknya menyampaikan bahwa pelatihan secara umum telah dilakukan. Yaitu meliputi pelatihan menjahit, pelatihan laundry sepatu dan juga laundry helm, namun memang sifatnya masih umum.
“Jadi pelatihan yang kami buat umum, memang belum diadakan pelatihan secara khusus bagi disabilitas karena masih campur pelatihan ini. Mungkin di tahun mendatang kami upayakan agar ada pelatihan khusus bagi para penyandang disabilitas,” tuturnya.
Selanjutnya Dinsos Kota Bekasi merinci tahun 2022 ini, dana yang dikeluarkan untuk para penyandang disabilitas sebanyak Rp 950 juta. Rincinya Rp 500 juta dari Banprov dan Rp 450 juta dari APBD.
“Dari dana tersebut utamanya kami gunakan untuk alat bantu, ditahun ini kami memberikan 111 alat bantu dari kursi roda, tangan palsu, kaki palsu dan beberapa alat bantu lainnya, dan juga kami gunakan untuk antisipasi dan pengaduan serta data ,” terangnya.
Pada tahun 2023 melalui Dinsos kota Bekasi, telah mengajukan dana sebesar Rp 2 miliar untuk kebutuhan dan hak atas penyandang disabilitas. “Kami sudah mengajukan semoga saja bisa di acc semua dana yang kami ajukan untuk di tahun mendatang,” ucapnya.
Selain itu disampaikan, bahwa dalam menanggulangi permasalahan disabilitas yang ada saat ini, perlu melibatkan sejumlah stakeholder terkait. Penyaluran dan pelatihan bisa diadakan melalui Disnaker, untuk pengembangan UMKM bisa melalui Dinas Perdagangan dan UMKM.
“Sebenarnya bukan hanya dinsos saja yang bisa bergerak tetapi beberapa stakeholder lain sebenarnya bisa bergerak untuk mengatasi permasalahan ini, contoh Disnaker mereka bisa membuat pelatihan dan bisa langsung menyalurkan disabilitas kepada pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuannya,” tuturnya.
Selain itu pihaknya juga menjelaskan, bahwa didalam perda yang ada 2 persen diantaranya perusahaan swasta atau pemerintah memiliki kewajiban untuk mempekerjakan disabilitas sebagai salah satu karyawannya.”Dalam perda tertulis 2 persen dari 1 persen kebutuhan pekerja, perusahaan swasta memiliki kewajiban untuk mempekerjakan Disabilitas. Tapi memang ini membutuhkan banyak komunikasi dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan swasta tersebut,” terangnya.
Di lokasi yang sama, Ketua Bidang Perdagangan TWUP4 Kota Bekasi Benny Tunggul menyampaikan bahwa, saat ini ada tiga hal permasalahan yang harus ditangani yaitu terkait sarana dan prasarana, kurangnya pemberdayaan diri serta potensi, dan ekonomi.
“Saya mencoba menggerakkan dari sisi ekonominya, dimana penggunaan gadget ini bisa dimaksimalkan untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha melalui digital marketing, dan kemarin kota Bekasi telah mendapatkan penghargaan dari PPDI pusat sebagai kota inklusi wirausaha mandiri, ” tuturnya.
Selain itu melalui komunikasi terbuka juga dapat dilakukan, agar kebutuhan serta permasalahan dari teman-teman disabilitas bisa terdeteksi dan diketahui oleh pemerintah Kota Bekasi.
“Kami akan coba mulai berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait untuk membantu permasalahan penyandang disabilitas ini, karena saat ini mereka tertutup sehingga pemerintah tidak terkoordinasi apa yang mereka butuhkan, dan kami akan coba kumpulkan para penyandang disabilitas ini melalui beberapa event sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik,” pungkasnya. (dew)
