RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menginstruksikan seluruh pejabat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, untuk aktif menggunakan media sosial (medsos) dalam membangun komunikasi dan interaksi pemerintah daerah dengan masyarakat.
Sanksi tegas siap diberikan pada mereka yang abai. Karena melalui medsos, perangkat daerah dapat mengetahui berbagai keluhan masyarakat, sehingga bisa segera ditangani.
“Memang sudah sejak awal saya bertugas, meminta agar seluruh pejabat dan instansi di lingkungan Pemkab Bekasi, untuk membuka pengaduan masyarakat melalui medsos. Beberapa sudah mulai aktif, namun ada juga yang belum maksimal penggunaannya. Ini yang akan kami dorong terus,” kata Dani, disela penganugerahaan pengelolaan medsos terbaik, di Desa Cibatu, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa (13/12).
Ia menjelaskan, melalui medsos, baik pejabat maupun instansi dapat menyebarkan informasi dan program yang tengah dilakukan, agar dapat diketahui masyarakat.
“Bisa saja pejabat dan OPD yang ada sudah bekerja, tapi ternyata tidak diketahui oleh masyarakat. Maka perlu membuka ruang informasi melalui medsos ini,” saran Dani.
Menurutnya, aktif di medsos itu merupakan bagian akuntabilitas seorang pejabat negara.
“Jika terbuka di medsos, maka berarti akuntabilitasnya sudah teruji. Kemudian, jangan dikunci profilnya maupun komentarnya,” imbuh Dani.
Dia menyampaikan, akun medsos miliknya sejak lama telah diaktifkan. Kemudian, semakin intensif setelah ditugaskan memimpin Kabupaten Bekasi. Pada awal kepemimpinannya, Dani mengaku kerap menerima komentar miring terkait kondisi di Kabupaten Bekasi.
Namun, seiring berjalannya waktu, komentar tersebut berubah menjadi dukungan. Kendati masih mendapat beberapa keluhan yang disampaikan warga melalui medsos.
“Jadi memang trennya demikian, pasti awal-awal itu banyak keluhan yang masuk, tapi sekarang sudah banyak komentar positif. Walaupun masih ada keluhan seperti infrastruktur, jalan rusak, air tidak ngocor dan sebagainya. Tapi kami jadi tahu dan bisa segera ditindaklanjuti,” terang Dani.
Lanjut Dani, pihaknya tengah mendorong agar para pejabat dan OPD untuk lebih aktif di medsos. Dan bagi yang lalai, tengah dipertimbangkan sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Karena memang punishment paling ampuh bagi ASN itu TPP. Kami sedang membahas punishment itu, dan berupaya untuk lebih condong pada menstimulasi dari pada memberi sanksi,” pungkasnya. (and)
