RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sederet pekerjaan rumah masih harus diselesaikan Plt Wali Kota Bekasi di tahun terakhir kursi “warisan” sebagai kepala daerah 2023.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyoroti kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tri Adhianto.
Sekretaris FPKS DPRD Kota Bekasi, Saifudin menilai Plt Wali Kota lebih menonjolkan aspek seremoni ketimbang substansi keberhasilan pembangunan Kota Bekasi. Selain itu terkesan over ekspose testimoni yang disampaikan para aparatur disandarkan hanya kepada Plt Wali Kota.
Menurut Saifudin, masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan dari visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018 – 2023.
BACA JUGA: Plt Wali Kota Bekasi Mutasi Sekda, Ini Penggantinya
Sementara, imbuh Saifudin, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi pada tahun 2023 ini adalah yang terakhir dari pelaksanaan janji dan visi misi kepala daerah 2018 -2023.
“Di sisa waktu kurang lebih 10 bulan ini, Plt Wali Kota terlalu banyak menonjolkan seremoninya ketimbang substansi keberhasilan pembangunan,” ungkap Saifudin yang juga anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi.
Sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi urusan wajib kepala daerah, lanjut Saifudin, antara lain ada di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Masih banyak sekolah yang kebanjiran, tembok pagarnya miring rawan roboh, dan sekolah yang kekurangan gedung, seperti di Harapan Baru,” imbuh anggota dewan yang pernah duduk di Komisi 4.
Padahal, kata Saifudin, sesuai amanat UU Sisdiknas, anggaran pendidikan minimal 20 persen. “Kota Bekasi ini anggaran pendidikannya sudah 24 persen dari APBD-nya, tapi kenyataannya seperti itu,” kritiknya.
Meskipun patut diakui, sambung Saifudin, sejumlah sekolah di Bekasi sudah banyak yang berprestasi.
Soal kesehatan, lanjut anggota dewan dari Dapil Bekasi Utara ini, Ultra Health Coverage (UHC) kesehatan Kota Bekasi sudah 96 persen warga terdaftar BPJS.
“Masyarakat yang akan berobat cukup dengan KK dan KTP saja. Kenyataannya masih banyak yang dipimpong saat berobat ke RSUD dan faskes lainnya,” ungkap Saifudin.
Terkait infrastruktur, Saifudin mengatakan, anggaran infrastruktur dalam APBD termasuk yang terbesar ketiga. Namun, sejumlah pekerjaan rumah soal infrastruktur masih belum tuntas.
Saifudin mencontohkan soal antisipasi penanganan banjir. “DPRD sudah membuat Perda No 6 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase, tapi sampai saat ini, perwal untuk buku induk atau masterplan perencanaan sistem drainase dan pencegahan banjir Kota Bekasi, tak kunjung diterbitkan sampai akhir tahun 2022 kemarin,” ungkap Saifudin.
Sorotan lainnya terkait anggaran bantuan langsung tunai (BLT) dampak inflasi BBM sebesar Rp 5 miliar yang digelontorkan Pemkot Bekasi.
Menurut Saifudin, Itu sudah dianggarkan dalam BTT. Hanya penyalurannya masih bermasalah. Data penerimanya belum mencerminkan fakta sesungguhnya di lapangan.
“Masih ada data penerima warga yang sudah meninggal, pindah domisili sampai yang masih mampu menerima BLT. Seharusnya, perbaikan data DTKS juga tidak kalah substantifnya untuk diperbaiki,” pungkasnya. (rbs)
