Anggota PPK Diminta Jaga Netralitas dan Integritas

Pelantikan anggota PPK Kabupaten Bekasi. ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASIKPU Kota maupun Kabupaten Bekasi akhirnya mendapatkan suplai ’tenaga’ dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Ya, kemarin, sebanyak 60 orang Kota Bekasi dan 115 orang Kabupaten Bekasi resmi dilantik sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pelantikan anggota PPK Kota Bekasi berlangsung di Balai Patriot Kantor Pemerintah Kota Bekasi, kemarin. Dihadiri oleh  pimpinan KPU Kota Bekasi serta Plt Walikota Bekasi dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).


”Pelantikan badan Ad hoc PPK ini penanda  pendelegasian mereka untuk lakukan tugas teknis pemilihan di tingkat kecamatan. Dan  harapan kami agar mereka bisa menjalani  tugas untuk penyelenggaraan Pemilu dengan  jujur dan adil,” kata Ketua KPU Kota Bekasi  Nurul Sumarheni, Rabu (4/1/2023).

Nurul mengatakan, 60 anggota PKK yang  dilantik merupakan hasil dari serangkaian  tahapan seleksi yang panjang dan ketat. Selain itu, lanjut Nurul, ia juga meyakini  jika para anggota PPK-nya mempunyai  wawasan kebangsaan yang cukup baik.


”Intinya, pesan kami kepada teman – teman PPK bahwa tugas yang diemban  ini sangat penting. Oleh sebab itu, menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu adalah suatu yang wajib dilakukan dalam tugasnya nanti,” imbuhnya.

BACA JUGA: Ketua KPU RI Wacanakan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Di tempat lain, KPU Kabupaten Bekasi menekankan kepada 115 orang anggota PPK yang baru saja dilantik di Hotel Sahid Cikarang Selatan, agar dapat menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya nanti. Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin mengatakan, pada prinsipnya penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan oleh siapapun.Karena setiap tahapan pemilu itu selalu ditopang oleh regulasi aturan yang rigid. Dari mulai peraturan KPU sampai penyediaan petunjuk teknis.

Namun yang terpenting, Jajang menegaskan, PPK terpilih wajib tahu dan paham peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu beserta turunannya.

”Saya harap minimal semua PPK tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Ada lima hal yang harus dipahami semua PPK dan akan kami sampaikan sebagai pembekalan awal,” ujarnya usai melantik  115 anggota PPK, di hari yang sama.

Jajang juga mengingatkan kepada para anggota PPK tentang pentingnya bersikap netral agar terhindar konflik horizontal saat pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

”Netralitas penyelenggara pemilu penting bagi kami supaya konflik horizontal terhindari dan bisa melaksanakan tugas penyelenggaraan itu sesuai dengan ketentuan,” ucapnya.

Terakhir, ia berpesan agar PPK senantiasa berkoordinasi ketika bekerja. Ia menegaskan, penyelenggara pemilu tidak boleh mengambil inisiatif atau keputusan sendiri. Sebab KPU pun sejauh ini melakukan hal yang sama, yakni koordinasi dan komunikasi berjenjang.

BACA JUGA: KPU Kabupaten Bekasi Tetapkan Partai Garuda dan PKN Lolos Verifikasi Faktual Perbaikan   

Di lain pihak , Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menuturkan, terdapat tiga indikator yang dijadikan acuan untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan sebuah rangkaian pesta demokrasi pada 2024 mendatang.

Indikator pertama tentu besar tidaknya tingkat partisipasi masyarakat, kedua berjalannya Pemilu yang aman, damai, demokratis serta berkualitas dan terakhir terpilihnya pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini kata Dani, tidak akan tercipta tanpa andil para anggota PPK di tingkat kecamatan di setiap daerah. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar 115 PPK yang dilantik selalu mengingat sumpah dan pakta integritas yang telah sama-sama diucapkan dalam acara tersebut.

”Peran serta anggota PPK tentunya sangat berarti bagi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bekasi. Kami dari pemerintah daerah akan semaksimal mungkin mendukung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya. (mhf/pra)