RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Penanganan pengelolaan sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi disinyalir jalan di tempat.
Warga mengatasnamakan Forum Warga Desa Burangkeng Peduli Lingkungan (For-Bupeli) mengadukan masalah sampah TPA Burangkeng ini ke tingkat nasional.
Tidak tanggung-tanggung, mereka melaporkan masalah sampah itu ke pimpinan lembaga negara dan daerah, yaitu ketua DPR RI, Kepala Staf Presiden (KSP), Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat dan Pj Bupati Bekasi.
”Laporan dilayangkan ke pimpinan lembaga negara dan daerah tingkat I dan II itu, Senin 2 Januari 2023 lalu,” ungkap Aef bin Anung bersama Ustad Ranta dan Nanda Syamsudin, koordinator warga yang tergabung dalam For-Bupeli.
BACA JUGA: TPA Burangkeng Longsor Lagi, Akses Jalan Warga dan Truk Tertutup Sampah
Menurut dia, warga terpaksa akhirnya melaporkan penanganan sampah hingga tingkat provinsi dan nasional. Lantaran kondisi TPA Burangkeng sudah sangat memprihatinkan.
”Bukan cuma masalah lahan yang overload dan longsor sampah saja. Ini sudah menjadi masalah sosial, dan kesehatan,” imbuhnya.
Setidaknya ada lima tuntutan yang warga sampaikan ke lembaga negara di atas:
1. Meminta DPR RI, DPRD Tingkat I Jawa Barat dan Tingkat II Bekasi, serta pejabat Pemerintah Pusat hingga daerah turun ke bawah melihat langsung kondisi TPA Burangkeng dan berdialog dengan warga Kampung Jati, Desa Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi.
2. Mendesak pemerintah segera membangun jalan untuk truk sampah di atas lahan milik TPA Burangkeng sendiri yang lokasinya berada di pinggiran TPA Burangkeng. Sehingga parkiran truk sampah yang selama ini hampir 24 jam berada di sekitar tempat tinggal warga segera berakhir.
3. Pemerintah juga harus segera membangun jalan untuk akses keluar dan masuk warga
Kampung Jati, Desa Burangkeng. Karena jalan askes yang lama saat ini ada hampir seluruhnya telah tertutup sampah dan tidak layak dilewati.
4. Pemerintah diminta segera membangun sumur artesis untuk kebutuhan air bersih,
warga Kampung Jati, Desa Burangkeng.
5. Pemerintah diminta segera membangun tempat pengolahan air lindi sampah, agar tidak mencemari lingkungan dan membangun industri pengolahan sampah, termasuk juga composting dan lain-lain. (rbs)
