RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 221 ribu jemaah, lebih banyak dari tahun 2022 lalu, serta tidak lagi ada pembatasan usia jemaah. Di Bekasi, jemaah calon haji Lanjut Usia (Lansia) menjadi prioritas di tahun 2023. Sementara itu, pemerintah masih menggodok besaran biaya haji tahun ini.
Masing-masing kuota yang disepakati diantaranya 203.320 jemaah haji reguler, 17.680, serta kuota sebanyak 4.200 petugas haji. Kuota yang disepakati akhir pekan kemarin tentunya akan merubah waktu tunggu jemaah, termasuk waktu tunggu calon jemaah haji di Kota Bekasi.
Diketahui, sampai dengan akhir tahun 2022 kemarin, jemaah calon haji yang sudah mendaftar di Kota Bekasi sebanyak 62 ribu jemaah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga Komisi Nasional Haji dan Umroh berharap Kemenag dapat memprioritaskan jemaah calon haji Lansia.
Dalam kondisi normal, kuota jemaah haji Kota Bekasi sebanyak 2.739 jemaah. Sedangkan tahun lalu, kuota haji Kota Bekasi hanya 1.258, ditambah dengan kebijakan lain berupa pembatasan usia jemaah sampai dengan 65 tahun.
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, Hasbiallah mengatakan, besar kemungkinan kuota haji akan kembali normipun. Saat ini, Kemenag Kota Bekasi menunggu keputusan pembagian kuota haji secara resmi.”Iya, Insyaallah normal, tapi secara resminya kita belum (terima),” katanya, Senin (9/1).
Termasuk dengan prioritas Lansia, kantor Kemenag Kota Bekasi masih menunggu kebijakan resmi dari kantor Kemenag Pusat. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, kuota haji lebih dulu ditentukan sesuai porsi, kemudian jemaah calon haji yang tunda berangkat, serta jemaah calon haji lansia untuk menempati sisa kuota haji.
Mayoritas jemaah calon haji yang akan berangkat di Kota Bekasi tidak berbeda jauh dengan kondisi keseluruhan secara nasional, dimana mayoritas berusia diatas 60 tahun. Belum lagi, ditambah dengan jemaah calon haji berusia diatas 65 tahun yang pada tahun 2022 tunda berangkat.
“Paling utama ya porsi masuk dulu sama kemarin yang tertunda, nanti kalau ada sisa kuota biasanya yang lanjut usia diutamakan,” tambahnya.
Untuk menghadapi tantangan pada sisi kesehatan jemaah calon haji pada pelaksanaan haji tahun ini, edukasi utamanya akan diberikan kepada pendamping jemaah calon haji. Pada petugas akan lebih diperkuat pengetahuannya terkait dengan pelayanan kepada jemaah.
“Nanti lebih ditegaskan lagi terkait dengan pelayanan kepada jemaahnya, walaupun memang yang lainnya itu juga tetap dijalankan,” tandasnya.
Sementara itu, setelah menetapkan kuota haji 2023, pemerintah saat ini membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Parlemen menargetkan bulan depan ongkos haji sudah ditetapkan. Biaya pelunasan yang ditanggung calon jemaah, berpotensi lebih mahal dibandingkan musim haji tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan saat ini Panitia Kerja (Panja) BPIH 2023 sudah terbentuk. ’’Di Februari nanti (pembahasan biaya haji) haru selesai,’’ katanya kemarin (9/10). Politisi PKB itu mengatakan ada beberapa faktor sehingga pembahasan biaya haji perlu dipercepat.
Diantaranya adalah jadwal penyelenggaraan haji setiap tahunnya selalu maju beberapa hari. Kemudian pembahasan biaya haji harus disegerakan, supaya memberikan waktu kepada calon jemaah haji (CJH) untuk menyiapkan uang pelunasan. Apalagi tahun ini uang pelunasan biaya haji yang harus dibayar CJH berpotensi lebih mahal dibandingkan tahun lalu.
Seperti diketahui setiap CJH membayar uang muka pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta. Kemudian ketika namanya masuk dalam daftar keberangkatan, harus melunasi sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tahun lalu biaya haji ditetapkan pemerintah rata-rata Rp 39,8 juta/orang. Sehingga setiap jemaah membayar uang pelunasan sekitar Rp 15 juta. Nominal riilnya berbeda-beda di setiap embarkasi.
Marwan mengatakan subsidi biaya haji yang diambil dari hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) tahun lalu cukup besar. Dia mengungkapkan biaya haji riil tahun lalu sekitar Rp 100 juta/orang. Biaya itu meningkat signifikan dari perhitungan awal, karena mendadak ada kenaikan biaya masyair dari 1.400 riyal menjadi 5.000 riyal.
’’Akibatnya kita menambah Rp 1,5 triliun dari hasil pengelolaan biaya haji,’’ katanya. Jadi tahun lalu total subsidi dana haji yang digelontorkan BPKH mencapai Rp 10,5 triliun, hanya untuk 92 ribuan jemaah haji reguler. Marwan menegaskan tahun ini penggunaan dana hasil pengelolaan keuangan haji harus dikontrol. Jika tidak bakal membengkak signifikan. Apalagi kuota haji tahun ini kembali normal sebanyak 221 ribu orang.
Dia menegaskan nominal subsidi dana haji tahun lalu tidak sebanding dengan ongkos yang dibayar CJH. ’’Itu tidak ideal,’’ katanya. Untuk itu tahun ini besaran subsidi biaya haji tidak akan sebesar tahun lalu. Sehingga beban yang dibayar jemaah bakal meningkat. Tetapi Marwan mengatakan angka pastinya belum muncul. Apalagi Kemenag belum menyampaikan usulan awal biaya haji 2023.
Menurut dia ada beberapa cara supaya biaya tanggungan jemaah tidak naik tinggi, meskipun subsidi dikurangi. Diantaranya adalah melobi pemerintah supaya bisa menurunkan biaya layanan masyair. Dari yang saat ini 5.000 riyal menjadi kisaran 3.000 riyal. Apalagi meskipun berbiaya 5.000 riyal, layanan masyair tahun lalu hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian dia juga meminta Kemenag mencari harga layanan jemaah yang terbaik. Murah, tetapi tidak menghilangkan kualitas layanannya. Meliputi biaya hotel, katering, dan transportasi jemaah selama di Saudi.
Sementara itu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menerima dokumen MoU haji 2023 dari pemerintah Arab Saudi di Jeddah kemarin (9/1). Di dalam MoU itu diantaranya mengatur kuota haji 2023 sebanyak 221 ribu orang. ’’Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,’’ jelasnya.
Di dalam negeri nanti, Yaqut mengatakan pemerintah mengupayakan penyerapan kuota semaksimal mungkin. Serapan itu penting, untuk mengimbangi jumlah pendaftar haji yang terus bertambah. Kemudian berdampak pada panjangnya antrean haji.
Yaqut mengapresiasi kebijakan pemerintah Saudi yang mengumumkan kuota haji sejak dini. Kemudian juga mengajak negara-negara pengirim jemaah haji, untuk mengikuti pameran haji di Saudi. Melalui pameran haji tersebut, negara pengirim jemaah bisa langsung melihat dan berinteraksi dengan penyedia layanan perhajian. Sehingga bisa memilih penyedia layanan dengan harga yang paling baik.
Kembalinya kuota haji ke angka normal, menghadirkan tantangan tersendiri. Yaitu menjaga kualitas pelayanan kepada jemaah. Yaqut mengatakan tahun lalu indeks kepuasan jemaah haji cukup tinggi di angka 90,45 poin. Naik dibandingkan musim haji 2019 yang tercatat 85,91 poin. Tingginya indeks kepuasan layanan haji 2022 ditengarai juga dipengaruhi jumlah jemaah yang hanya 100 ribuan orang. (sur/wan)
